KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

166 Pages·2017·7.2 MB·Indonesian

KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
93/PUU-X/2012)
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
Daffa Albari Naufal
NIM: 11140460000110

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H/2018 M

ABSTRAK
Daffa Albari Naufal. NIM 11140460000110. KOMPETENSI PERADILAN AGAMA
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Sebelum dan
Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012), Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440 H/2018 M. 77 halaman + 75 halaman lampiran.
Studi ini bertujuan untuk mengetahui keabsolutan penyelesaian sengketa
ekonomi syariah melalui jalur litigasi yaitu Pengadilan Agama dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dualisme penyelesaian sengketa
ekonomi syariah pada saat itu membuat ketidakpastian hukum dalam penyelesaian
sengketa ekonomi syariah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan
Agama (yang pada saat ini sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2009 Tentang Peradilan Agama) memberikan kekuasaan penuh terhadap Peradilan
Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah namun dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah memberikan keleluasaan kepada
Peradilan Umum dalam penyelesaian sengketa yang dimana bisa dilakukan asal akad
pada saat itu mencantumkan Peradilan Umum sebagai tempat dalam penyelesaian
sengketa ekonomi syariah.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library
research dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan,
buku-buku, dan putusan-putusan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengadilan Agama sudah memiliki
keabsolutan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diperkuat dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang dimana Pasal Penjelas
dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah secara tegas
dihapuskan. Putusan Kontitusi Nomor 93/PUU-X/2012 juga memperkuat Basyarnas
sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang sah dan
mengikat secara hukum.

Kata Kunci: Kewenangan, Penyelesaian Sengketa, Peradilan Agama, Ekonomi
Syariah, Mahkamah Konstitusi.

Pembimbing : Dr. M. Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H
Daftar Pustaka : 1978 s.d. 2018

iv

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Pembimbing………………………………………….. i
Lembar Pengesahan Penguji……………………………………………….. ii
Lembar Pernyataan………………………………………………………… iii
Abstrak…………………………………………………………………....... iv
Kata Pengantar……………………………………………………………... v
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah…………………………………………….1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah…………... ……... 2
C. Tujuan Penelitian…………............... …........................................... 4
D. Manfaat Penelitian…………………………………………………. 4
E. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu ……………………………... 5
F. Kerangka Teori dan Konseptual…………………………………… 9
G. Metode Penelitian………………………………………………….. 11
H. Rancangan Sistematika Penulis……………………………………. 13

BAB II : TINJAUAN KOMPETENSI SERTA KEWENANGAN
PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENKETA EKONOMI
SYARIAH
A. Teori Kompetensi………………………………………………….. 14
B. Teori Kewenangan………………………………………………… 16
C. Kompetensi Peradilan Agama……………………………………... 17
1. Perkara Perkawinan……………………………………………. 20
2. Perkara Kewarisan, Wasiat dan Hibah………………………… 21
3. Perkara Wakaf, Zakat, Infaq, dan Shadaqah…………………... 22
4. Perkara-perkara Ekonomi Syariah…………………………….. 23

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG EKONOMI SYARIAH DAN
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
A. Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia……………………... 25
1. Perbankan Syariah…………………………………………….. 26
B. Arbitrase Di Indonesia…………………………………………….. 39
1. BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia…………………. 40
2. BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)………….. 42
C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006……………………………….. 50
BAB IV : PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012, ANALISIS
PUTUSAN MAHMAKAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 DAN
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012
A. Posisi Kasus………………………………………………………... 55
B. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012………………………………... 57
C. Analisis Putusan Mahmakah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012… 64
D. Implikasi Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 93/PUU-X/2012…………………………………………… 68

BAB V : PENUTUP
A. Simpulan…………………………………………………………… 75
B. Saran……………………………………………………………….. 76

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Semakin luas dan beragamnya pola bisnis berbasis ekonomi
syariah, maka aspek perlindungan dan kepastian hukum dalam penerapan
asas perjanjian dalam akad atau kontrak di setiap lembaga dan transaksi
ekonomi syariah menjadi semakin urgen diupayakan implementasinya.
Karena pada tataran pelaksanaan transaksi bisnis ekonomi syariah tidak
menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari
kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam
koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya
perilaku saling tuntut menuntut satu sama lain, yang mengakibatkan
kuantitas dan kompleksitas perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi dan
beragam.
Konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan akan
berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang mengalami kerugian
menyatakan tidak puas hati atau prihatin, baik secara langsung maupun
tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian.
Secara prinsip dalam hal penegakan hukum di Indonesia hanyalah
dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (judicial power) yang dilembagakan
secara konstitusional yang lazim disebut badan yudikatif sesuai dengan
pasal 24 UUD 1945. Dengan demikian yang berwenang memeriksa dan
mengadili sengketa hanyalah badan peradilan yang bernaung di bawah
kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung Republik
Indonesia1.
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam bidang bisnis
menurut Hukum Islam bisa dilakukan dengan dua cara yaitu secara litigasi
di Pengadilan dan secara Non Litigasi yaitu dengan model mediasi syariah
(ash shulhu) ataupun arbirase (at tahkim) yaitu melalui jalur

1 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h.
286.
1