kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup

13 Pages·2013·0.28 MB·Indonesian

by  Civitas Academica

415
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
So Woong Kim
Director PT.Sci,Semarang Indonesia
Program DoktorIlmuHukum,Universitas Diponegoro
E-mail:[email protected]
Abstract
Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management ( UUPPLH ) that have
entered criminal provisions in Chapter XV , which consists of 23 chapters. Provision of punishment is
much more complete and detailed than the Law Number 23 Year 1997 on the old Environmental
Law, but still a lot of things that need to be addressed in the UUPPLH. The results showed that the
enforcement of the criminal law to an act of formal law has a special event, because it relates to
the principle ultimum, meaning that the effective use of criminal law to an act of formal law
enforcement have to wait until the administration declared is no longer effective. To avoid
difficulties in the enforcement of environmental law, the legislation specifically about formal law
should be drafted clearly, firmly, not interpretations. Authors attempt to compare with
Environmental Law inSouthKorea,inorder to finda refinement ofLaw Number 32 of2009.
Key words:criminal law policy,enforcement of environmental law
Abstrak
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UUPPLH) telah memasukkan ketentuan pidana dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal. Ketentuan
pemidanaan ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang lama, namun masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi
dalam UUPPLH tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap
delik formal memiliki hukum acara khusus, karena berkaitan dengan asas ultimum remedium,
mengandung makna bahwa pendayagunaan hukum pidana terhadap delik formal harus menunggu
sampai penegakan hukum administrasi dinyatakan sudah tidak efektif lagi. Untuk menghindari
kesulitan dalam penegakan hukum lingkungan, maka peraturan perundang-undangan khususnya
tentang hukum formal harus disusun secara jelas, tegas, tidak multitafsir. Penulis mencoba
membandingkannya dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup di Korea Selatan, guna menemukan
penyempurnaanUndang-undang Nomor32 Tahun2009.
Kata kunci: kebijakan hukum pidana, penegakan hukum lingkunganhidup
Pendahuluan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hi-
Lingkungan hidup yang baik dan sehat dup.2
merupakan hak asasi setiap warganegara Indo- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ten-
nesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal tang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pe-ngelolaan
28H UUD RI 1945.1 Pemanasan global yang se- Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPP-
makin meningkat mengakibatkan perubahan ik- LH) merupakan langkah awal kebijakan untuk
lim sehingga memperparah penurunan kualitas penegakan hukum lingkungan hidup. UUPPLH
lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan
hidup yang berfungsi memberikan arahan (di-
rection) bagi sistem hukum lingkungan nasio-
 Artikelinimerupakanartikelhasilpenelitianthesis.
1 SudiFahmi,“AsasTanggungJawabNegaraSebagaiDasar
Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 2 Johni Najwan, “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung-
Hidup”, Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 2 April 2011, hlm. an Hidup dalam Perspektif Hukum Islam”, Inovatif: Jur-
212–228 nalIlmuHukum,Vol.2No.4Tahun2010,hlm.57
416 JurnalDinamikaHukum
Vol.13No.3September2013
nal, dan setelah 15 tahun akhirnya undang-un- sendiri, korban (masyarakat), dan aparat pene-
dang ini pun dicabut karena dianggap kurang gak hukum, dimana keempat dimensi tersebut
sesuai agar terwujud pembangunan berkelan- bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung
jutan seperti apa yang dicitakan yaitu dengan dalam satu wadah struktur politik, sosial, eko-
Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkung- nomi, dan budaya pada keadaan tertentu.5Pa-
an Hidup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 da dasarnya (basic), pengertian pemidanaan
dan diganti lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 dalam suatu peraturan perundang-undangan sa-
Tahun 2009 dengan alasan agar lebih menjamin ngat penting. Hal ini telah dimasukkan dalam
kepastian hukum dan memberikan perlindungan undang-undang penegakan hukum lingkungan
terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan dengan adanya ketentuan pidana yang tercakup
lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui dalam undang-undang tentang pengelolaan
penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat di lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32
dalam Undang-Undang Nomor32 Tahun2009.3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan
UUPPLH lama menempatkan penegakan Hidup (UUPLH) telah memasukkan ketentuan-
hukum pidana dalam penegakan hukum lingku- ketentuan pidananya dalam Bab XV, yang ter-
ngan hidup hanya sebagai ultimum remidium, diri dari 23 pasal, dimulai dari Pasal 97 sampai
sehingga isi penegakan sanksi pidananya tidak dengan Pasal 120 UUPLH. Ketentuan-ketentuan
dominan.Asas ultimum remedium dalam penje- pemidanaan ini jauh lebih lengkap dan rinci bi-
lasan UUPPLH lama, ternyata sangat kurang je- la dibandingkan dengan Undang-undang Nomor
las dan tegas. Penjelasan umum sesungguhnya 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
merupakan upaya memperjelas makna dari Hidupyang lama.
konsideran suatu undang-undang. Dalam konsi- Permasalahan lingkungan merupakan per-
deran mengandung nilai-nilai filosofis dari sua- masalahan yang kompleks dan menarik untuk
tu undang-undang. Dengan demikian sesung- dikaji mendalam, hal tersebutlah yang menarik
guhnya penjelasan umum merupakan suatu penulis untuk melakukan penelitian mengenai
upaya dari pembentuk undang-undang atau le- kebijakan pidana yang ada dalam upayanya un-
gislator untuk mem-pertegas nilai-nilai filosofis tuk menegakkan hukum lingkungan hidup di In-
yang terdapat dalam suatu konsideran. Nilai- donesia. Titik anjak penulis dalam penelitian
nilai filosofi dalam konsideran suatu undang- ini adalah pengkajian Undang-undang Nomor 32
undang terkonkritisasi pada batang tubuh beru- Tahun 2009 secara mendalam terhadap keten-
pa pasal-pasal dari undang-undang tersebut.4 tuan pidana yang ada dalam Undang-undang 32
Kelemahan konsep asas subsidiaritas dalam pe- Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan
rumusan pada UU yang lama mengakibatkan Hidupyang berlakusaat ini (Ius Constitutum).
penghapusan asas subsidiaritas. Dalam UUPPLH
asas subsiaritas diganti dengan asas ultimum Perumusan Masalah
remedium, yang dibatasi terhadap delik formil Adapun permasalahan yang diangkat da-
tertentu, yaitu pelanggaran baku mutu air lim- lam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana
bah, emisi, dan gangguan saja. Selebihnya ter- kebijakan hukum pidana dalam penegakan hu-
hadap delik formil hukum pidana difungsikan kum lingkungan hidup saat ini; dan kedua ba-
sebagai premum remedium. gaimana kebijakan hukum pidana dalam pene-
Terdapat minimal empat dimensi yang gakan hukum lingkungan hidup di masa men-
dapat mempengaruhi kualitas penegakan hu- datang.
kum lingkungan yaitu adanya Undang-undang
lingkungan secara nyata, pelanggar hukumnya Metode Penelitian
3 Yulanto Araya, “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di
Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional”, Jurnal Legis-
lasiIndonesia,Vol.10No.1Tahun2013,hlm.50. 5 I.S Susanto, “Pemahaman Kritis Terhadap Realita So-
4 Syahrul Machmud, 2011, Penegakan Hukum Lingkungan sial”,MajalahMasalah-MasalahHu-kum,Nomor9Tahun
Indonesia,Yogyakarta:GrahaIlmu,hlm.169. 1992.
KebijakanHukumPidanadalamUpayaPenegakanHukumLingkunganHidup 417
Metode pendekatan yang digunakan ada- dana yaitu sebagai tindakan yang mengakibat-
lah yuridis-normatif, dengan jenis penelitian kan dilampauinya baku mutu udara ambien, ba-
dogmatik, bentuk penelitian perskriptif hubu- ku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria
ngan hukum. Spesifikasi penelitian ini yaitu baku kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana
deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data diatur dalam Pasal 98). Kedua, UUPPLH 1997
yang digunakan melalui metode library rese- merumuskan pidana dengan pidana maksimum,
arch (metode kepustakaan) dengan menguji ba- sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan pidana
han dokumen dan bahan pustaka yang diguna- dengan minimum dan maksimum. Ketiga, UUP-
kandalam penelitianini. PLH 2009 mengatur mengenai hal-hal yang ti-
Data dianalisis secara kualitatif-norma- dak di atur dalam UUPPLH 1997 yaitu di antara-
tif, meneliti dengan jalan menafsirkan dan nya pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu
membangun pernyataan yang terdapat dalam (sebagaimana diatur dalam Pasal 100), perluas-
dokumen per-undang-undangan. Metode anali- an alat bukti, keterpaduan penegakan hukum
sis kualitatif, dibangun berdasarkan data se- pidana, dan pengaturan tindak pidana korpora-
kunder yang berupa teori, makna dan substan- si.
sinya dari berbagai literatur, peraturan perun- Penjelasan UUPPLH 2009 dijelaskan pula
dang-undangan, dan data primer yang diper- mengenai perbedaan mendasar dengan UUPPLH
oleh dari wawan-cara, pengamatan dan studi 1997 adalah adanya penguatan yang terdapat
lapangan, kemudian dianalisis dengan norma- dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prin-
tifnya undang-undang, teori dan pendapat pa- sip perlindungan dan pengelolaan lingkungan
kar yang berkaitan, sehingga didapat kesimpul- hidup yang didasarkan pada tata kelola peme-
an tentang pengertian kebijakan hukum pidana rintahan yang baik karena dalam setiap proses
yang berkaitan deng-an pengelolaan lingkungan perumusan dan penerapan instrument pencega-
hidup dan pengentasan masalah-masalah ling- han pencemaran dan/atau kerusakan lingkung-
kungan hidup di masyarakat di masa menda- an hidup serta penanggulangan dan penegakan
tang. hukum wajib mengintegrasikan aspek transpa-
ransi,partisipasi,akuntabilitas,& keadilan.
Pembahasan UUPPLH, dalam penjelasan umum, me-
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan mandang hukum pidana sebagai upaya terak-
HukumLingkungan Hidup Saat Ini hir (ultimum remedium) bagi tindak pidana
Sejak dikeluarkannya UUPPLH 2009 yang formil tertentu, sementara untuk tindak pida-
menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 (selanjut- na lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUP-
nya disebut UUPPLH 1997), maka fungsi sebagai PLH, tidak berlaku asas ultimum remedium,
undang-undang induk umbrella provisions me- yang diberlakukan asas premium remedium
lekat pada UUPPLH 2009. UUPPLH membawa (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum
perubahan mendasar dalam pengaturan penge- pidana). Asas ultimum remedium menempat-
lolaan lingkungan hidup di Indonesia.6 Jika di- kan penegakan hukum pidana sebagai pilihan
cermati terdapat beberapa perbedaan penga- hukum yang terakhir.7 Ketergantungan penera-
turanantara UUPPLH1997 danUUPPLH2009. pan hukum pidana disandarkan pada keadaan
Pertama, UUPPLH 1997 merumuskan tin- sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak
dak pidana sebagai tindakan yang mengakibat- dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari
kan pencemaran dan/atau perusakan lingkung- satukali.
an hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 41), Pengancaman pidananya tidak sama atau
sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan tindak pi- lebih ringan dari batas maksimum pidana yang
diatur dalam KUHP, dan khususnya dalam Pasal
6 Edra Satmaidi, “Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan
Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang
Dasar1945”,JurnalKonstitusi,Vol.4No.1Tahun2011, 7 Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, Jurnal
FHUniversitasRiau,hlm.69-81 Hukum,Vol.16No.1Januari2009,hlm.8
418 JurnalDinamikaHukum
Vol.13No.3September2013
97 sampai dengan Pasal 115 UUPPLH 2009, Tindak pidana lingkungan hidup diatur
sebenarnya tetap dimungkinkan/diperbolehkan dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal, di-
pidana lebih ringan. Hal ini menyebabkan kebi- mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120
ngungan dalam penegakan hukum pidana ling- UUPPLH. Dalam Pasal 97 disebutkan, bahwa
kungan hidup, terlebih dalam putusan hakim tindak pidana seba-gaimana dimaksud pada Bab
dalam upaya penjeraan si pelaku (deterence XV itu adalah kejahatan. Dengan demikian, me-
effect). ngenai kejahatan terhadap lingkungan hidup di-
Penegakan hukum lingkungandi Indonesia atur dalam bab tersebut. Di samping dalam
mencakup penataan dan penindakan (complian- UUPPLH, kejahatan terhadap lingkungan hidup
ce and enforcement).8 Penegakan hukum ling- juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
kungan dalam arti yang luas, yaitu meliputi Pidana (KUHP),misalnya dalam Pasal187, Pasal
preventif dan represif. Pengertian preventif sa- 188, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 502, dan Pasal
ma dengan compliance yang meliputi negosiasi, 503 KUHP. Kejahatan terhadap lingkungan hi-
supervise, penerangan, nasihat), sedangkan re- dup juga terdapat dalam peraturan perundang-
presif meliputi penyelidikan, penyidikansampai undangan di luar KUHP dan diluar UUPLH. Mi-
pada penerapan sanksi baik administratif mau salnya (antara lain) dalam: Pasal 52 ayat (1) UU
punpidana.9 No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Po-
Penegakan hukum pengelolaan lingkung- kok-pokok Agraria/UUPA; Pasal 31 UU No. 11
an hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh ka- Tahun 1967 Tentang Pertambangan; Pasal 11
rena sulitnya pembuktian dan menentukan kri- UU No. 1 Tahun 1973 Tentang Landasan Konti-
teria baku kerusakan lingkungan.10Upaya pene- nen Indonesia; Pasal 15 UU No. 11 Tahun 1974
gakan hukum lingkungan hidup melalui hukum Tentang Pengairan; Pasal 16 ayat (1) UU No. 5
pidana adalah bagaimana tiga permasalahan Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif
pokok dalam hukum pidana ini dituangkan da- (ZEE) Indonesia; Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1984
lam undang-undang yang sedikit banyak mem- Ten-tang Perindustrian; Pasal 24 UU No. 9 Ta-
punyai peran untuk melakukan rekayasa sosial hun 1985 Tentang Perikanan; Pasal 40 UU No. 5
(social engeneering)11, yaitu yang meliputi pe- Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
rumusan tindak pidana (criminal act), pertang- Alam Hayati dan Ekosistemnya; Pasal 78 UU No.
gungjawaban pidana, dan sanksi (sanction) baik 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; dan Pasal
pidana maupun tata-tertib. Sesuai dengan tuju- 94 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 95 ayat (1) dan (2)
an yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
hukum lingkungan mengandung pula tujuan Kejahatan atau tindak pidana lingkungan
pembaharuan masyarakat (social engineering). hidup terdapat dalam berbagai peraturan per-
Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat pen- undang-undangan selain UUPLH dan KUHP. Oleh
ting dalam hukum lingkungan.12 karena itu, kecermatan dari para penegak hu-
kum, terutama penyidik, penuntut umum dan
hakim sangat diperlukan dalam menemukan pe-
raturan perundang-undangan yang berkaitan
8 DaudSilalahi,“ManusiaKesehatandanLingkungan”,Jur-
nal Masalah Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung RI, dengan tindak pidana lingkungan hidup dalam
1994,hlm.1, berbagai macam peraturan perundang-undang-
9 Dyah Adriantini Sintha Dewi, “Konsep Pengelolaan Ling-
kunganHidup,MenujuKemakmuranMasyarakat”, Jurnal an itu. Dengan kata lain, peraturan perundang-
Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2012, Universitas undangan mana yang akan digunakan, tergan-
MuhammadiyahMagelang
10 Sutrisno, “Politik Hukum Perlindungan dan Pe-ngelolaan tung pada terhadap sumber daya apa tindak pi-
Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18 Juli dana lingkungan hidup itu dilakukan. Perlin-
2011,FHUII,hlm.444-464.
11 NyomanSerikatPutraJaya,2005,KapitaSelektaHukum dungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada
Pidana,Semarang:BadanPenerbitUNDIP,hlm.253, hakikatnya adalah penerapan prinsip–prinsip
12 Helmi, “Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kese-
jahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelan-
jutan”,Inovatif;JurnalIlmuHukum,Vol4.No.5Tahun
2011,hlm.93-103
KebijakanHukumPidanadalamUpayaPenegakanHukumLingkunganHidup 419
ekologi dalam kegiatan manusia terhadap dan ngunan berkelanjutan merupakan suatu gagas-
atauyang berdimensi lingkungan hidup.13 an melestarikan lingkungan hidup untuk men-
dukung dan melegitimasi berkembangnya per-
Penegakan Hukum Pidana dalam Kebijakan tumbuhan ekonomi kapitalis, sehingga sesung-
Undang-Undang Lingkungan Hidup di Masa guhnya yang dilestarikan adalah pembangunan
Mendatang danpertumbuhanekonomi kapitalis itusendiri.
Uraian dalam bagian ini hanya menyoroti Kedua, cakupan tindak pidana lingkungan
secara normatif tindak pidana lingkungan hidup hidup diatur di dalam Buku II Bab VIII pasal 384
yang sudah diatur dalam RUU KUHP. Analisis sampai 390 RUU KUHP. Pengaturan tersebut
lebih mendalam akan diuraikan dalam bagian berada di bawah bab tentang tindak pidana
berikutnya. Ada beberapa catatan atas rumus- yang membahayakan kepentingan umum bagi
an tindak pidana lingkungan hidup dalam RUU orang, kesehatan, barang dan lingkung-an hi-
KUHP. Istilah pencemaran dan perusakan ling- dup. Dalam pengaturan tersebut dimasukkan
kungan dicantumkan dalam Buku I RUU KUHP, generic crimes (kejahatan umum) yakni pence-
dalam Bab tentang Pengertian Istilah. Pasal 192 maran dan perusakan lingkungan hidup (Pasal
menentukan bahwa pencemaran lingkungan hi- 384 dan 385) yang sifatnya kejahatan murni.
dup adalahmasuknya atau dimasukkannya mak- Namun, RUU KUHP belum memasukan pasal-pa-
hluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen sal kejahatan dan jenis pidana yang berhubung-
lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan an dengan pemanfaatan dan pengelolaan sum-
manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke ber daya alam seperti terdapat dalam UU Per-
tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tambangan, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Sum-
hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan per- ber Daya Air, UU Kehutanan, UU Konservasi
untukannya. Kemudian, Pasal 200 menentukan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya UU
bahwa Perusakan lingkungan hidup adalah tin- Pokok Agraria, UU Perkebunan. Menurut Barda
dakan yang menimbulkan perubahan langsung Nawawi, alasan belum dimasukkannya sejumlah
atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/ tindak pidana yang berhubungan dengan pe-
atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan manfaatan dan pengelolaan sumber daya alam
hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang adalah karena tindak pidana tersebut masuk
pembangunan berkelanjutan dalam kategori tindak pidana adminis-trasi, bu-
Kedua pengertian ini mencantumkan kata kan generic crimes. Jika jenis-jenis tindak pi-
lingkungan hidup berkali-kali tetapi tidak dite- dana ini dipaksakan masuk dalam RUU KUHP
mukan pengertian apa yang dimaksud dengan maka kodifikasi ini akan sangat tebal sehingga
lingkungan hidup. Dari segi perumusan dan ca- justru menjadi tidak efisien bagi sebuah kitab
kupan pe-ngertian terdapat beberapa catatan. pidana.14
Pertama, rumusan pasal 200 cukup membi- Perumusan pasal tindak pidana lingkung-
ngungkan karena di bagian akhir disebut istilah an hidup dalam RKUHP adalah pola perumusan
pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan pe- pasal untuk tindak pidana materil. Dalam ru-
mulihan fungsi lingkungan hidup. Dengan demi- musan seperti itu tidak ada pembedaan keja-
kian, pasal ini menempatkan pembangunan hatan berdasarkan akibatnya, sehingga Pasal
berkelanjutan sebagai paradigma yang menda- 384 dan Pasal 385 menyamakan sanksi bagi
sari alasan mengapa perusakan lingkungan hi- pencemaran/perusakan lingkungan yang ber-
dup dilarang oleh RUU KUHP. Namun, konsep dampak kecil dengan pencemaran/perusakan
ini sebetulnya masih dalam perdebatan, teruta- lingkungan yang berdampak besar. Rumusan se-
ma karena arah pandangnya yang masih kuat
mendukung keistilahan pembangunan. Pemba-
14 BardaNawawieAriefdalamDiskusiPakar“StudiatasKe-
jahatanLingkunganHidupdan SumberDayaAlam dalam
13 M. Yunus Wahid, “Prinsip Dan Karakter Hukum Lingku- Berbagai Undang-Undang dan Inisiatif Kodifikasi ke da-
ngan”, Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol.13 No. 02, Mei-Agustus lam Rancangan Perubahan KUHP”, Hotel Arcadia, Jakar-
2011,hlm.163-179 ta,30Januari2007
420 JurnalDinamikaHukum
Vol.13No.3September2013
perti ini belum menampung manfaat teknologi Rumusan seperti ini harusnya akan lebih
yang mampu menggolongkan karakteristik pen- tepat jika diikuti oleh lampiran tentang kate-
cemaran/perusakan lingkungan hidup yang ber- gori bahan sebagaimana terdapat dalam Pera-
beda-beda berdasarkan kuantitas dan kualitas turan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang
pencemarannya. Padahal kejahatan yang mun- Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Ber-
cul sebagai akibat perkembangan teknologi su- acun. Dalam PP ini daftar limbah berbahaya di-
dah tercantum dalam bagian lain RUU KUHP se- beri kode limbah D220, D221, D222 dan D-223.
perti tindak pidana informatika dan telematika Jika ada bahan yang muncul di luar daftar ter-
dan tanpa hak mengakses komputer dan sistem sebut maka kategorinya adalah mudah mele-
elektronik (Pasal 373 – Pasal 378). Membedakan dak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun,
pencemaran atau perusakan lingkungan dalam menyebabkan infeksi dan bersifat korotif. Arti-
skala-skala dampak tertentuakanmenolong da- nya, ukuran berbahaya hanya satu di antara se-
lam merumuskan berat/ringannya sanksi berda- kianjenis ukuran lainnya.
sarkan berat/ringannya akibat perbuatan bukan Ada beberapa hal yang belum dicantum-
hanya bagi nyawa dan kesehatan manusia te- kan RUU KUHP dalam ruang lingkup tindak pi-
tapi juga bagi kelangsunganlingkunganhidup. dana lingkungan hidup. Pertama, menurut Pa-
Persoalan lain dalam rumusan tindak pi- sal 384 ayat (2), 385 ayat (2), 386 ayat (2) dan
dana lingkungan hidup RUU KUHP adalah peng- 387 ayat (2), pidana dengan pemberatan hanya
gunaan istilah “memasukkan bahan” tertentu ditujukan terhadap perbuatan yang mengaki-
ke dalam media lingkungan sebagai perbuatan batkan orang mati atau luka berat. Sementara
yang diancam dengan pidana lingkungan hidup. akibat perbuatan bagi lingkungan hidup yang
Persoalan tersebut adalah tidak adanya peng- secara ilmilah kategorinya adalah perusakan/
golongan bahan. Untuk memperjelas duduk pencemaran berat, tidak ditempatkan sebagai
soalnya, berikut ini diambil dua contoh pasal pidana lingkungandengan pemberatan.
yang menggunakan istilah tersebut yaitu Pasal Kedua, denda yang dicantumkan dalam
386 danPasal388. semua pasal di atas adalah denda karena per-
Perumusan ini cukup tegas menguraikan buatan yang mencemari/merusak lingkungan,
wujud perbuatan, tetapi masih belum jelas apa membahayakan nyawa atau kesehatan dan me-
saja ukuran dan penggolongan jenis bahan. Da- nyebabkan matinya orang. Sementara biaya so-
lam penjelasan Pasal 390 sebetulnya sedikit sial dan ekonomi seperti nilai-nilai lokal yang
menjabarkan tentang cakupan bahan. Di sana hancur karena lingkungan yang rusak dan pen-
dikatakan bahwa: “yang dimaksud dengan ‘ba- dapatan yang berkurang karena pencemaran
han’ tidak saja bahan makanan, tetapi juga lingkungan tidak dihitung sebagai ongkos sosial
meliputi kosmetika, pembersih rumah tangga, yang harus digantikan oleh pelaku tindak pi-
danlainsebagainya”. dana. Barda Nawawi dalam komentarnya ter-
Rumusan ini hanya mampu menjerat per- hadap tindak pidana lingkungan hidup pernah
buatan “memasukkan bahan” tetapi belum menulis bahwa dampak pencemaran lingkungan
sampai ke penggolongan jenis bahan berdasar- tidak hanya fisik tetapi juga nonfisik, termasuk
kan akibat yang ditimbulkannya. Potensi akibat sosial budaya. Tetapi, penafsiran tentang kri-
yang muncul dari rumusan ini adalah pelaku teria dampak negatif terhadap sosial budaya
yang menimbulkan akibat berdampak sangat ri- sangat terbatas dan dogmatis15sehingga belum
ngan terhadap nyawa dan/atau kesehatan ma- menyentuh ke persoalan kehancuran nilai ma-
nusia memiliki ancaman yang sama dengan pe- syarakat lokal akibat pencemaran/perusakan
laku yang secara kategori ilmiah menggunakan lingkungan.
bahan yang daya rusaknya sangat besar dan
meluas baik bagi lingkungan hidup maupun bagi
kesehatan dan/atau nyawa manusia. 15 Lihat Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum
PidanaTerhadapTindak PidanaLingkungan Hidup”, Jur-
nalMasalah-MasalahHukum,No.1Tahun1992,hlm.24
KebijakanHukumPidanadalamUpayaPenegakanHukumLingkunganHidup 421
Menurut Barda Nawawi, jika tidak ada dicantumkan. Padahal pidana berupa melaku-
kriteria yang jelas tentang pencemaran sosial kan perbuatan tertentu dapat diarahkan untuk
budaya maka secara luas dikatakan penyebaran memulihkan kembali fungsi lingkungan yang te-
paham komunis, penodaan agama atau meng- lah rusak, sedangkan ganti rugi bisa ditujukan
ajak orang tidak menganut agama apa pun me- untuk mengganti ongkos sosial akibat pencema-
nimbulkan pencemaran sosial budaya karena ran/perusakan lingkungan.
orang menjadi tidak beragama merupakan tin-
dakanpencemaran sosialbudaya. Perbandingan Undang-Undang No. 32 Tahun
Belum dicantumkannya sanksi bagi keru- 2009 dengan Act No. 7561, 2005, FAEP Re-
sakan sosial dan ekonomi akan mencederai ke- public Of Korea
adilan lingkungan, yang mencakup semua as- Pencemaran dan perusakan lingkungan
pek, termasuk norma-norma budaya dan atur- yang bersifat internasional di Indonesia belum
an-aturan yang berharga, peraturan-peraturan, kelihatan, kecuali misalnya, kasus impor B316
kebiasaan-kebiasaan, kebijakan-kebijakan, dan (bahan berbahaya dan beracun) dari Singapura
keputusan-keputusan untuk mendukung komu- yang dibuang di Pulau Bintan, Riau. Namun de-
nitas-komunitas yang berkelanjutan, di mana mikian, masalah pencemaran dan perusakan
manusia dapat berinteraksi dengan kepercaya- lingkungan yang bersifat transnasional di Indo-
an tentang lingkungan mereka yang aman, ter- nesia mungkin akan terjadi di masa mendatang.
pelihara, dan produktif. Padahal menurut RUU Beberapa prinsip dalam penegakan hukum pub-
KUHP, dalam mempertimbangkan hukum yang lik lingkungan internasional berdasarkan Dekla-
akan diterapkan, hakim sejauh mungkin meng- rasi Rio antara lain sebagai berikut. Pertama,
utamakan keadilan di atas kepastian hukum bahwa manusia mempunyai hak-hak dasar un-
(Pasal12). tuk merdeka, persamaan dan keseimbangan
Ketiga, tindak pidana lingkungan hidup kondisi kehidupan dalam suatu lingkungan yang
cenderung berorientasi kepada kasus-kasus berkualitas yang memungkinkan kehidupan
lingkungan urban yang sarat dengan pencemar- yang terhormat dan baik, dan manusia mempu-
an dari industri, seperti tindakan memasukan nyai tanggungjawab yang suci untuk melindungi
bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, dan memperbaiki lingkungan sekarang dan un-
atau ke dalam kelengkapan air minum untuk tuk generasi mendatang; kedua, sumber-sum-
umum atau untuk dipakai oleh atau bersama- ber alamiah dari bumi yang meliputi udara, air,
sama dengan orang lain, tanah, air per-mukaan tanah, flora, fauna, dan contoh-contoh khusus
dan udara yang menimbulkan atau patut diduga dari eco system alamiah harus dilindungi untuk
menimbulkan akibat yang berbahaya bagi kese- generasi sekarang dan mendatang melalui pe-
hatan atau nyawa manusia merupakan kejahat- rencanaan atau manajemen yang teliti dan se-
an lingkungan yang umum terjadi di lingkungan suai; ketiga, kesanggupan bumi untuk mempro-
perkotaan (Pasal 386, 387, 388, 399 RKUHP). duksi sumber-sumber yang dapat diperbaharui
Rumusan seperti itu belum menjangkau tinda- yang sangat penting harus dipertahankan dan
kan seperti kebakaran hutan, pencemaran ta- bilamana mungkin diperbaiki dan dipulihkan;
nah oleh akar dan zat kimia dari pohon sawit, dan keempat, manusia mempunyai tanggungja-
yang sulit dikategorikan sebagai tindakan me- wab yang khusus untuk mengamankan dan me-
masukan sesuatu baik sengaja maupun tidak ngelola secara bijak warisan leluhur, yaitu ha-
sengaja. bitat-habitat yang sekarang telah dirusak de-
Keempat, rumusan sanksi tindak pidana ngan hebatnya oleh kombinasi berbagai faktor.
lingkungan hanya mencantumkan dua jenis san- Konservasi alam yang meliputi binatang liar dan
ksi yakni penjara dan denda. Dua jenis sanksi
lain yakni melakukan perbuatan tertentu dan
16 Andi, Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Ja-
ganti rugi yang sangat vital dalam kasus-kasus
karta:PenerbitSinarGrafika.
pencemaran/perusakan lingkungan hidup belum
422 JurnalDinamikaHukum
Vol.13No.3September2013
cagar alam harus diutamakan dalam perenca- rakat bahagia dan senang, terbebas dari pen-
naanpembangunanekonomi. cemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini di
Berdasarkan beberapa prinsipyang dianut dasarkan pada konstitusi The Republic Of Ko-
secara internasional di atas, maka negara-ne- rea,pada Article 35, yang menegaskan:
gara di dunia berkewajiban untuk melaksana- 1) all citizens shall have the right to
kannya dalam program legelasi nasional di ne- healthy and pleasent environment.
The state and all citizens shall en-
garanya masing-masing. Teks yang pertama,
deavourto protect theenvironment.
yaitu Deklarasi Rio mengenai Lingkungan dan
2) the substance of the environmental
Pembangunan menyebut 27 prinsip yang me- right shallbedetermined by Act.
nentukan hak-hak dan tanggung jawab negara 3) the state shall endeavour to ensure
di wilayah yang perlu diprogramkan yang akan comfortable housing for all citizens
through housing development policies
diterapkan dalam tahun-tahun mendatang. Ka-
andthe like.
rena Deklarasi ini merupakan kompromi antara
negara-negara berkembang dan negara-negara Artinya UU Lingkungan hidup di Korea te-
maju, maka menurut Sang Kyu Rhi,17deklarasi lah mengikuti amanat dasar konstitusinya. Ide
tersebut menjadi ternoda, berbeda dengan de- dasar adalah konstitusi (Constitution). UU Ling-
ngan Deklarasi Stockholm. Satu isi penting dari kungan di Korea juga membedakan antara sua-
Deklarasi Rio yang merupakan kompromi ke- tu pencemaran lingkungan (envionmental pol-
lompok 77, terutama untuk menciptakan dok- lution) dan kerusakan lingkungan atau (envi-
trin pembangunan berkelanjutan (sustainable ronmental damages). Bila dibandingkan dengan
development). penyusunan tujuan undang-undang di Indonesia
Salah satu negara yang telah mematuhi belum terlihat perbedaaan penegakan hukum
prinsip-prinsip penegakan hukum lingkungan di terhadap pencemaran lingkungan dan kerusak-
atas adalah Republik Korea, Pada perkembang- an lingkungan dalam peraturan perundangan-
anpenegakan hukum lingkungan di Korea,telah nya.
diadakan pembentukan hukum yang tersusun Article2 (FundamentalIdea):
secara tegas dan terperinci. Sebagaimana ter- “… the fundamental idea of this Act is to
tuang dalam Framework Act on Environmental have current citizens broadly enjoy envi-
ronmental benefits and simultaneously to
Policy (FAEP):
allow future generations inherit such be-
ArticleI (Purpose):
nefits, by having the State, local govern-
“The purposeof this Act is to haveallthe ment, enterprisers and citizens endea-
people enjoy healthy and pleasant lives vour to maintain and create a better en-
by preventing the environmental polluti- vironment...”19
on and environmental damages and by
properly managing and preserving envi- Terdapat cita-cita dasar pembentukan
ronment through defining the right and
undang-undangnya pada Pasal 2 UU Lingkungan
duty of the citizens and the obligation of
Hidup di Korea (FAEP), yaitu untuk mewariskan
the state with regard to environmental
preservation and determining the funda- lingkungan hidup sebagai warisan generasi men
mental matters for environmental poli- datang dan masa depan Korea. Maka, setiap pi-
cies”.18 hak, baik pemerintah, pengusaha, dan seluruh
rakyat berkewajiban untuk merawat dan men-
Penyusunan tujuan pembuatan undang-
ciptakan lingkungan yang lebih baik setiap wak-
undang lingkungan di Korea telah dituangkan
tunya. Apabila dibandingkan dengan Indonesia,
dalam satu pasal tersendiri, yang menegaskan
pembentukan UULH nya belum ada terlihat ke-
bahwa tujuan pembuatan Act atau undang-un-
wajiban negara dan seluruh rakyat untuk mera-
dang adalah bertujuan membuat hidup masya-
wat kelestarian lingkungan hidupnya masing-
masing, di mana satu Pasal pun tidak menying-
17 Sang Kyu Rhi, 1994, “Legal Aspect Of The Rio Declara-
tion”,ConferenceOfTheLawOfTheWorld,Manila.
18 ACTNo.7561,2005,FAEPRepublicOfKorea 19 Ibid.
KebijakanHukumPidanadalamUpayaPenegakanHukumLingkunganHidup 423
gung soal kewajiban (obligation) negara dan natural environment yang meliputi sumber da-
seluruhmasyarakat tentang haltersebut. ya alam, kekayaan hewani dan kekayaan hayati
Article3 (definitions): sementara living environment mencakup ling-
For the purpose of this Act, the definiti- kungan sekitar, di mana sehari-hari manusia
ons of terms shallbeas follows:
berkehidupan. Kedua, perumusan pasal tindak
1) The Term “environment” means a na-
pidana lingkungan hidup dalam UUPPLH adalah
tural environment and living environ-
ment; pola perumusan pasal untuk tindak pidana ma-
2) The term Natural Environment means teriil. Dalam rumusan Pasal 97-120 tidak ada
the natural conditions (including eco pembedaan kejahatan berdasarkan akibatnya,
system and naturalscenery);
dimana terlihat adanya upaya mempersamakan
3) The Term “Living Environment” means
sanksi bagi pencemaran/perusakan lingkungan
the environment related to the daily
life of human beings, such as the air, yang berdampak kecil dengan pencemaran/pe-
water, waste, noise, vibration, malo- rusakan lingkungan yang berdampak besar. Ke-
dor,sunshineinterception, etc; tiga, membedakan pencemaran/perusakan ling
4) The Term “ Environmental Pollution”
kungan dalam skala-skala tertentu akan meno-
means airpollution,soil polluiton,wa-
long dalam merumuskan berat/ringannya san-
ter pollution, sea pollution, radioacti-
ve contamina-tions, noises, vibrations, ksi berdasarkan berat/ringannya akibat per-
malodor, sunshineinterception....; buatan bukan hanya bagi nyawa dan kesehatan
5) The Term “Envronmental Damage” manusia tetapi juga bagi kelangsungan lingku-
means the conditions which inflict se-
nganhidup.
rious damage on intrinsic functions of
Perbandingan kajian terhadap ke-tentuan
the natural environment by overhun-
ting or overgathering wild animals or kriminalisasi dalam Criminal Code UUPLHdi Ko-
plants, destructing their habitats, dis- rea adalah sebagai berikut. Pertama, dasar
turbing the order of ecosystem, impai- (basic). Adapun ide dasarnya adalah Act No.
ring the natural scenery and washing
6094, Dec. 31, 1999 yang mengatur tentang Act
away thetopsoil,etc...”
On Special Measures For The Control Of Envi-
6) The Term “Environmental Preservati-
on” means the acts to protect the en- ronmental Offenses. Act inipun di dasarkan pa-
vironment from any environmental da konstitusi The Republic Of Korea. Article 35
pollution and environmental impairing menegaskan:
to improve the polluted or impaired
1) all citizens shall have the right to
environment and to simultaneously
healthy and pleasent environment.
maintain and create the conditions of
The state and all citizens shall ende-
delightfulenvironment,and
avourto protect theenvironment.
7) The Term “Envrionmental Capacity”
2) the substance of the environmental
means the limit to which environment
right shallbedetermined by Act.
keeps its quality and absorbs, pruri-
3) the state shall endeavour to ensure
fies, and restores environmental pol-
comfortable housing for all citizens
lution or environmental damage on its
through housing development policies
own.
andthe like.
Apabila dikaji Pasal 3 UULH Korea di atas
Hal ini menunjukkan bahwa dalam pem-
maka dapat dilihat adanya pembagian yang je-
buatan undang-undangnya, Korea Selatan begi-
las antara pengertian perusakan lingkungan,
tu konsisten dalam penegakan hukum pidana di
pencemaran lingkungan, perlindungan lingkung-
bidang hukum lingkungan hidup. Sebuah konsis-
an, dan kapasitas lingkungan. Perbandingan FA-
tensi undang-undang dapat dilihat, dimulai dari
EP dengan UUPPLH 2009 dapat dijelaskan seba-
konstitusi negara kemudian UU Penegakan Ling-
gai berikut. Pertama, perumusan teks UUPPLH
kungan Hidup, sampai pada peraturan pidana
2009 seharusnya membedakan dengan tegas
tentang lingkungan hidup secara khusus pun
yang dimaksud dengan natural-environment
diatur. Pengaturan semacam ini dikenal dengan
dan living-environment, yaitu: ruang lingkup
424 JurnalDinamikaHukum
Vol.13No.3September2013
teori stufen, yang oleh Hans Kelsen diperkenal- (g) Agrochemicals and technical concen-
kan sebagai teori hirarki perundang-undangan, trates under the provisions of sub-
paragraphs 1 and 3 of Article 2 of the
dimana undang-undang di atasnya diikuti oleh
Agrochemicals ControlAct;
undang-undang yang ada di bawahnya secara
terus menerus dan terperinci. Ayat (1) dari Pasal ke-2 Act On Special
Kedua, tujuan (purpose). Ditegaskan bah- Measures For The Control Of Environmental
wa “the purpose of this Act is to contribute to Offenses menjelaskan tentang pengertian dari
the environmental presservation by punishing measures (ukuran) terjadinya pencermaran dan
aggravatingly any act of causing environmental perusakan lingkungan hidup. Ini sangat mena-
pollution or damages harmful to human life rik, apabila dilihat dalam Pasal 1 UUPPLH, ter-
and body, sources of water supply, or natural nyata tidak mengartikan patokan baku, mana
ecosystem, etc. and by toughening administra- pencemaran dan hal mana dapat disebut pe-
tive dispositions against suchact”. rusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 1 UUPP-
Dijelaskan bahwa tujuan penyelenggara- LH, dapat dilihat:
an perundang-undangan adalah demi perlindu- a. Pencemaran lingkungan hidup adalah
ngan lingkungan dengan menghukum secara ku- masuk atau dimasukkannya makhluk
mulatif terhadap setiap tindakan yang menye- hidup, zat, energi, dan/atau kompon-
en lain ke dalam lingkungan hidup
babkan pencemaran lingkungan atau perusakan
oleh kegiatan manusia sehingga me-
yang berat terhadap kehidupan manusia dan
lampaui baku mutu lingkungan hidup
alam raya dalam ekosistem yang bertentangan yang telahditetapkan;
dengan hal tersebut. Kemudian dilihat pada b. Kriteria baku kerusakan lingkungan hi-
pasal selanjutnya bahwa terdapat pengertian- dup adalah ukuran batas perubahan
sifat fisik,kimia,dan/atau hayati ling-
pengertian nyata dari pencemaran dan perusa-
kungan hidup yang dapat ditenggang
kan lingkungan hidup, dimana termasuk salah
oleh lingkungan hidup untuk dapat te-
satu perbedaaan mendasar dengan UUPPLH di tapmelestarikanfungsinya;
Indonesia. c. Perusakan lingkungan hidup adalah
Ketiga, pengertian (definition). Disebut- tindakan orang yang menimbulkan pe-
rubahan langsung atau tidak langsung
kan bahwa the term pollutants means mate-
terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau
rials falling under any ofthe following items:
hayati lingkungan hidup sehingga me-
(a) Air pollutants under the provisions of lampaui kriteria baku kerusakan ling-
subparagraph 1 of Article 2 of the kungan hidup;
CleanAirconservationAct; d. Kerusakan lingkungan hidup adalah
(b) Water pollutants under the provisi- perubahan langsung dan/atau tidak
ons of subparagraph 7 of Article 2 of langsung terhadap sifat fisik, kimia,
the Water Quality and Ecosystem dan/atau hayati lingkungan hidup
ConservationAct; yang melampaui kriteria baku keru-
(c) Soilpollutants underthe provisions of sakanlingkungan hidup.
subparagraph 2 of Article 2 of the
SoilEnvironment ConservationAct; Adanya unsur perubahan langsung atau
(d) Poisonous substances under the pro-
tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/
visions of subparagraph 3 of Article 2
atau hayati lingkungan hidup sehingga melam-
of theToxicChemicals ControlAct;
(e) Sewage and excreta under the pro- paui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,
visions of subparagraphs 1 and 2 of menunjukkan bahwa delik TPLH ini merupakan
Article 2 of the Sewerage Act and delik materil, dimana artinya delik yang peru-
livestock excreta under the provi-
musannya dititikberatkan pada akibat yang di-
sions of subparagraph 2 of Article 2
larang. Kalau akibat ini tidak ada, maka delik-
of the Act on the Management and
Useof Livestock Excreta; nya juga tidak ada. Dengan demikian, akibat di
(f) Wastes under the provisions of sub- atas harus di-buktikan adanya di sidang penga-
paragraph 1 of Article 2 of the Was- dilan. Di sinilah letak kesulitannya untuk me-
tes ControlAct;and