fatwa-fatwa nahdlatul ulama tentang penyimpangan ajaran

13 Pages·2016·0.13 MB·Indonesian

Ahmad Rofii Hukum Islam dan Kesesatan
HUKUM ISLAM DAN KESESATAN:
FATWA-FATWA NAHDLATUL ULAMA TENTANG
PENYIMPANGAN AJARAN
Ahmad Rofii
Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
Email:[email protected]
Abstrak
Masalah penyimpangan ajaran agama atau lebih tepatnya penyimpangan dari ajaran yang
disepakati mayoritas telah lama menjadi konsen ulama. Para wakil mayoritas dalam banyak
kasus terbiasa menjatuhkan fatwa sesat terhadap tindakan yang diklaim merupakan
penyimpangan. Nahdlatul Ulama (NU), sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di
dunia, sering diklaim mempunyai pendekatan yang lebih moderat. Tulisan ini dimaksudkan
untuk menganalisa fatwa-fatwa yang secara resmi dikeluarkan oleh organisasi NU terkait
persoalan penyimpangan ajaran agama. Bagi NU, penyimpangan terhadap ajaran yang
disepakati kebenarannya menjadi ukuran yang menyebabkan pelakunya dinilai telah keluar
dari Islam. Hanya saja, alih-alih dihukum mati, mereka yang dianggap murtad harus terlebih
dahulu dimintakan pertaubatannya (istitābah). Di sini peran dakwah dan nasehat menjadi
sangat menentukan. Sedangkan tentang bentuk penyimpangan berupa bid’ah, NU mengikuti
tipologi bid’ah yang ada, yaitu antara bid’ah sayyi’ah (buruk) dan bid’ah ḥasanah (baik).
Dalam merespon terjadinya apa yang dianggap bid’ah yang buruk, NU lebih memilih cara
persuasif, yakni dengan memberikan pengertian, ajakan serta argumentasi kepada pelaku.
Kata kunci:Nahdlatul Ulama, Bahtsul Masa’il, kekufuran, bid’ah
Abstract
The problem of deviation of religious teachings or rather deviation from the agreed teaching
of the majority has long been a concern of Muslim scholars. The representatives of the
majority in many cases used to impose fatwa against acts that are claimed as deviation.
Nahdlatul Ulama (NU), as one of the largest Islamic organization in the world, is often
claimed to have a more moderate approach. This paper is intended to analyze the religious
opinions (fatwas) that are issued by the NU institution regarding the issues of deviation
against religious teachings. According to the NU, deviation from the true agreed teachings
constitutes a standardthat caused those whocommits beingjudged to have come out of Islam.
Instead of death, however, those who are considered apostates must first be requested to
repentance (istitā bah). Here, the role of propaganda and advice becomes very decisive. As to
bid’ah as a form of deviation, the NU follows the existing typology of bid’ah, the bad
innovation (bid’ah sayyi'ah) and good innovation (bid’ah ḥasanah). In response to what is
considered bad innovation, the NU prefers persuasive approach, namely by providing sound
understanding, persuasion and arguments to theinnovators.
Keywords:Nahdlatul Ulama, Bahtsul Masa’il,heresy,innovation
Mahkamah Vol.9No. 1 Januari-Juni 2015 28
Ahmad Rofii Hukum Islam dan Kesesatan
Pendahuluan sedangkan pembenaran adalah penilaian
Dengan keyakinan telah akal”.2
menyandang kewenangan (authority) Persoalan penyimpangan ajaran
keagamaan, ahli agama (ulama) membuat agama atau lebih tepatnya penyimpangan
diktum-diktum yang diklaim sebagai dari ajaran yang disepakati mayoritas telah
putusan Tuhan yang bersifat tetap dan pasti lama menjadi konsen ulama di Indonesia.
atas mereka yang dianggap menyimpang. Para wakil mayoritas dalam banyak kasus
Bagi mereka, penyimpangan terhadap apa terbiasa menjatuhkan fatwa sesat terhadap
saja yang mereka yakini sebagai ajaran tindakan yang diklaim merupakan
agama yang paling mendasar (ḍarūriyyāt al- penyimpangan tersebut. Nahdlatul Ulama
dīn) tidak dapat ditoleransi. Para (NU), sebagai salah satu organisasi Islam
penyimpang dianggap telah keluar dari terbesar di dunia, sering diklaim mempunyai
agama, dan lebih dari itu tidak layak untuk pendekatan yang lebih moderat. Tulisan ini
hidup di tengah komunitas beriman dengan dimaksudkan untuk menganalisa fatwa-
tetap membawa paham menyimpang fatwa yang secara resmi dikeluarkan oleh
tersebut. organisasi NU terkait persoalan
Salah satu prinsip dalam Islam yang penyimpangan ajaran agama.
dewasa ini biasa dirujuk adalah bahwa
kebebasan dan toleransi beragama. Al- Nahdlatul Ulama (NU) dan Bahtsul
Quran surat al-Baqarah ayat 256 dan al- Masa’il
Kahfi ayat 29 menunjukkan legitimasi Nahdlatul Ulama (NU) didirikan
prinsip ini. Meskipun demikian, diakui pada tanggal 31 Januari 1926. Tujuan
bahwa prinsip kebebasan dan toleransi organisasi keagamaan ini adalah
tersebut dalam kehidupan bermasyarakat “berlakunya ajaran Islam yang berhaluan
tidak dapat terhindar dari pengecualian. Ahlussunnah wal Jamaah dan menganut
Sebagaimana Abdul Karim Soroush salah satu mazhab empat di tengah-tengah
tegaskan, adalah mustahil membayangkan kehidupan, di dalam wadah negara kesatuan
keberlakuan mutlak tanpa batasan dari Republik Indonesia yang berdasarkan
prinsip kebebasan ini.1 Dalam kaitannya Pancasilan dan Undang-undang Dasar
dengan syariah, yang kemudian menjadi 1945”.
persoalan adalah mengapa dan bagaimana Hirarki kepengurusan dalam tubuh
syariah memberikan pembatasan terhadap organisasi NU meliputi Pengurus Besar
prinsip tersebut? Dalam batas-batas (PB), Pengurus Wilayah (PW) untuk
bagaimana perbedaan direstui? Sikap propinsi, Pengurus Cabang (PC) untuk
bagaimana yang diambil syariah dalam kabupaten/kota, Ranting. NU memiliki 12
menghadapi mereka yang berada di luar lembaga, 4 lajnah dan 9 badan otonom serta
batas tersebut? Berbagai persoalan ini telah satu pusat kajian (Center for Strategis
lama menjadi perhatian para pemikir hukum Policy Studies, CSPS) khusus di Tingkat
Islam. Bagaimana persoalan yang Pusat. Lajnah Bahtsul Masail (LBM-NU)
tampaknya bersifat teologis ini menjadi adalah termasuk salah satu dari 12 lembaga
konsen hukum Islam? Al-Syahrastānī yang merupakan pelaksana kebijakan NU.3
mencatat bahwa meskipun ulama Ushul Sejak awal berdirinya organisasi ini,
sepakat bahwa secara rasional yang benar di level nasional telah dibentuk forum yang
itu satu, tetapi mereka berbeda pendapat membahas masalah-masalah agama tanpa
dalam masalah pengkafiran. Perbedaan ini
disebabkan karena “pengkafiran adalah
hukum syara’ (lianna al-takfīr ḥukm syar‘ī), 2Abūal-FatḥMuḥammad ‘Abd al-Karīm al-
Syahrastānī,al-Milal wa al-Niḥal,ed.ṢidqīJamīl al-
‘Aṭṭār, (Beirut: Dār al-Fikr, 2005),163.
1Abdul Karim Soroush,Menggugat Otoritas 3PBNU, Lembaga,
dan Tradisi Agama, terj. Abdullah Ali (Bandung: http://nu.or.id/page/id/static/17/Lembaga.html
Mizan, 2002),326. (diakses 21 Oktober 2011).
Mahkamah Vol.9No. 1 Januari-Juni 2015 29
Ahmad Rofii Hukum Islam dan Kesesatan
lembaga khusus yang menanganinya. Forum dalam disiplin keilmuan Islam, juga
inilah yang disebut Bahtsul Masail. Sampai beragam; ada yang ahli fiqh, ada yang ahli
akhirnya pada tahun 1989 pada saat tafsir, ada juga ahli bahasa Arab.6
Muktamar ke-28 di Yogyakarta, Komisi I Hasil-hasil Bahtsul Masail di tingkat
(Masail Diniyah) merekomendasikan nasional sejak terbentuknya NU sudah
kepada PBNU untuk membentuk Lajnah sedemikian banyak. Ada sekitar dua puluh
Bahtsul Masa’il Diniyah sebagai lembaga tema masalah yang menjadi subyek fatwa,
permanen yang bertugas membahas hal-hal antara lain: masalah keyakinan; bersuci;
yang sebelumnya diemban oleh Forum. adzan, khutbah dan shalat; al-Qur’an, doa
PBNU, kemudian, membentuk Lajnah dan bacaan; jenazah; puasa; zakat dan
Bahtsul Masa’il Diniyah pada tahun 1990 sedekah; kurban dan makanan; hukuman;
berdasarkan Surat Keputusan No. wakaf, masjid dan pertanahan; waris; jual
30/A.I.05/5/1990.4 Bahtsul Masail beli dan rekayasa ekonomi; adat dan etika;
dikoordinasikan oleh Lembaga Syuriah, aliran/mazhab; seni dan mainan;
baik di tingkat Pusat maupun daerah. gender/perempuan; siyasah/politik; dan
Peserta Bahtsul Masail biasanya dari kedokteran.7
Syuriyah dan ulama-ulama NU yang berada Apakah hasil-hasil Bahtsul Masail
di luar struktur organisasi termasuk para yang berasal dari hirarki kepengurusan yang
pengasuh pesantren. Masalah yang dibahas lebih tinggi mengikat Bahtsul Masail yang
pada umumnya merupakan kejadian yang ada dalam kepengurusan yang tingkatannya
dialami oleh anggota masyarakat yang lebih rendah? Di antara Keputusan
diajukan kepada Syuriyah oleh organisasi Muktamar NU ke-31 adalah mengenai
ataupun perorangan. Masalah-masalah hirarki dan sifat keputusan bahtsul masail.
tersebut setelah diinventarisasi oleh Semua keputusan bahtsul masail baik
Syuriyah lalu diadakan skala prioritas struktural (di semua tingkat kepengurusan)
pembahasannya dan kemudian dilakukan ke maupun non-struktural (seperti yang
tingkat organisasi yang lebih tinggi: dari dilakukan di pesantren) mempunyai
Ranting ke Cabang, dari Cabang ke kekuatan yang sama dan tidak saling
Wilayah, dari Wilayah ke Pengurus Besar, membatalkan. Hanya saja, ketika suatu
dari PB ke Munas dan pada akhirnya ke keputusan bahtsul masail telah disahkan
Muktamar.5 oleh Pengurus Besar Syuriah, maka ia
Tidak ada kriteria dan kualifikasi mempunyai “daya ikat yang lebih tinggi”.8
yang pasti menyangkut keanggotaan Bahtsul
Masail. Di tingkat pusat, para peserta Metodologi Fatwa NU
Bahtsul Masail terdiri dari individu-individu Keputusan Bahtsul Masail dilakukan
dari berbagai latar belakang pendidikan; ada setelah serangkaian proses dan langkah
yang murni berasal dari pesantren, ada juga metodologis. Masalah yang kemudian
yang lulusan pascasarjana baik dari luar diangkat pada umumnya merupakan
negari maupun dalam negeri. Disiplin
keilmuan mereka, meskipun sama-sama
6Nadirsyah Hosen, “Nahdlatul Ulama and
Collective Ijtihad”, dalam New Zealand Journal of
4Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia: Asian StudiesVol. 6 No. 1 (Juni 2004),17-18.
Perspektif Muhammadiyah dan NU (Jakarta: 7Ahkamul Fuqaha,727-743.
Universitas YARSI, 1999), 139. Tentang Keputusan 8Ahkamul Fuqaha, 714. Dalam penelitian
Muktamar NU ke-28 khususnya “Rekomendasi yang dilakukan oleh Achmad Kemal Riza,Continuity
kepada PBNU”, lihat Ahkamul Fuqaha: Solusi and Change in Islamic Law in Indonesia:The Case of
Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Nahdlatul Ulama Bahtsul Masail in East Java, MA
Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama Thesis, The Austarlian National University, 2004,
(1926-2004 M), cet.3(Surabaya: LTNU, 2007), 444. 82-84, keputusan Lajnah di tingkat cabang
5KH. MA. Sahal Mahfudh, “Bahtsul Masail (kabupaten/kota) di Jawa Timur secara umum
dan Instibath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek” mengikuti atau merujuk kepada keputusan di tingkat
dalamAhkamul Fuqaha,vi. wilayah (propinsi) dan pusat.
Mahkamah Vol.9No. 1 Januari-Juni 2015 30
Ahmad Rofii Hukum Islam dan Kesesatan
kejadian yang dialami oleh anggota dari kutub al-mażāhib al-
masyarakat yang diajukan kepada Syuriyah arba‘ah, maka dipakailah
baik oleh organisasi ataupun individu. pendapat tersebut.
Masalah-masalah tersebut setelah 2. Dalam kasus ketika jawaban bisa
diinventarisasi oleh Syuriyah lalu diadakan dicukupi oleh ibarat kitab dan di
skala prioritas untuk selanjutnya dibahas sana terdapat lebih dari satu
sesuai dengan skala tersebut. pendapat, maka dilakukan taqrīr
Masalah-masalah yang kemudian jamā‘ī untuk memilih salah satu
dibahas dalam forum Bahtsul Masail terbagi pendapat. Pemilihan itu dapat
kepada tiga kategori, yaitu: masalah yang dilakukan sebagai berikut:
bersifat kasuistik (wāqi‘iyyah), masalah a. Dengan mengambil pendapat
yang sifatnya tematik (mauḍū‘iyyah) dan yang lebih maslahat dan/atau
masalah yang berkaitan dengan penerapan yang lebih kuat.
hukum dalam konteks hukum positif b. Khusus dalam mazhab
(qānūniyyah).9 Syafi’i sesuai dengan
Sejak kelahirannya, NU telah Keputusan Muktamar ke I
bergelut dengan metode perumusan hukum (1926 M), perbedaan
Islam. Perumusan metode yang rinci dan pendapat disesuikan dengan
serius pada akhirnya ditetapkan melalui cara memilih:
Keputusan Munas Alim Ulama NU di 1. Pendapat yang disepakati
Bandar Lampung pada tanggal 21-25 oleh al-Syaikhāni (al-
Januari 1992. Kemudian, pada saat Nawāwīdan al-Rāfi‘ī)
Muktamar NU ke-31 di Asramai Haji 2. Pendapat yang dipegangi
Donohudan Boyolali Solo pada tanggal 21 oleh al-Nawāwī
Nopember – 1 Desember 2004, rumusan 3. Pendapat yang dipegangi
metode perumusan fatwa di Bandar oleh al-Rāfi‘ī
Lampung ditegaskan kembali. Pada bagian 4. Pendapat yang didukung
II tentang Prosedur Penjawaban Masalah oleh mayoritas ulama
ditegaskan bahwa:10 5. Pendapat ulama yang
terpandai
Keputusan bahtsul masail di 6. Pendapat ulama yang
lingkungan NU dibuat dalam wara’
kerangka bermazhab kepada salah c. Untuk mazhab selain Syafi’i
satu mazhab empat yang disepakati berlaku ketentuan-ketentuan
dan mengutamakan bermazhab menurut mazhab yang
secara qaulī. Oleh karena itu, bersangkutan
prosedur penjawaban masalah 3. Dalam kasus tidak ada pendapat
disusun dalam urutan sebagai yang memberikan penyelesaian,
berikut: maka dilakukan prosedur ilḥāq
1. Dalam kasus ketika jawaban bisa al-masā’il bi naẓā’irihā secara
dicukupi oleh ibarat kitab dari jamā‘ī oleh para ahlinya. Ilḥāq
kutub al-mażāhib al-arba‘ah dan dilakukan dengan
di sana hanya ada satu pendapat memperhatikan mulḥaq, mulḥaq
bih dan wajh al-ilḥāq oleh para
9Tim PWNU Jawa Timur, Aswaja An- mulḥiqyangahli.
Nahdliyah: Ajaran Ahlussunnah wa al-Jama’ah yang 4. Dalam kasus tidak mungkin
Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama, cet. 2
dilakukan ilḥāq, maka bisa
(Surabaya: LTN NU Jawa Timur & Khalista, 2007),
dilakukan istinbāṭ jamā‘ī dengan
7.
10“Sistem Pengambilan Keputusan Hukum prosedur bermazhab secara
Islam dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul manhajī oleh para ahlinya. Yaitu
Ulama” dalamAhkamul Fuqaha,713-714.
Mahkamah Vol.9No. 1 Januari-Juni 2015 31
Ahmad Rofii Hukum Islam dan Kesesatan
dengan mempraktekkan qawā‘id Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, dan al-Tasyrī‘
uṡūliyyaholeh para ahlinya. al-Jinā’īal-Islāmī.
Acuan kepada hasil yang sudah jadi
Rumusan metodologis pembentukan dalam genre kitab kuning tersebut
fatwa di atas memperlihatkan dua metode, bermazhab secara qaulī) memperlihatkan
yaitu bermazhab secara qaulī dan kecenderungan Bahtsul Masail kepada
bermazhab secara mażhabī. Metode pertama metode taqlid. Meskipun demikian, taqlid
adalah melalui perujukan kepada pendapat yang dimaksud bukan dalam pengertian
yang ada dan ditemukan dalam lingkup taqlid buta, tetapi taqlid “yang lebih baik”,
salah satu dari empat mazhab Ahli Sunnah yang sadar dan berwawasan. Bagi NU
wal Jama’ah. Bermazhab secara qaulī secara umum, ijtihad dianggap sebagai
mengacu kepada buku-buku yang diakui dan sesuatu yang tidak bisa lagi dilakukan.
dijadikan landasan berfatwa (al-kutub al- Orang yang mampu berijtihad (mujtahid)
mu‘tabarah). Forum Bahtsul Masail di dalam pandangan NU haruslah orang yang
Situbondo tahun 1983 memutuskan bahwa secara mandiri mampu mendeduksikan
yang dimaksud kitab-kitab yang diakui ketentuan-ketentuan hukum dari nash. Hal
dalam permasalahan keagamaan adalah ini berarti bahwa istilah mujtahid bagi NU
kitab-kitab yang berdasarkan empat mazhab adalah identik dengan mujtahid muṭlaq atau
Sunni (‘alā al-mażāhib al-arba‘ah).11 mustaqill. Mujtahid yang tingkatannya di
Dalam Muktamar tahun 2004, rumusan yang bawah mujtahid independen ini tidak lagi
dipakai adalah “kutub al-madzahib al- disebut mujtahid, tetapi muqallid (orang
arba’ah, yaitu kitab-kitab tentang ajaran yang bertaqlid).12
Islam yang sesuai dengan aqidah Jika metode pertama di atas berhasil
Ahlussunnah wal Jama’ah”. karena tidak ditemukannya qaul dalam kitab
Kitab-kitab yang dianggap mu‘tabar rujukan, Bahtsul Masail akan melakukan
di lingkungan empat mazhab yang instinbāṭ secara mandiri melalui metode
digunakan dalam Bahtsul Masail meliputi bermazhab secara manhajī. Bermazhab
kitab-kitab klasik dan kitab-kitab dengan cara ini dipahami sebagai
kontemporer. Kitab-kitab klasik mencakup “bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran
literatur dari beberapa disiplin keilmuan, dan kaidah penetapan hukum yang telah
meskipun mayoritasnya adalah kitab fiqh, disusun oleh imam mazhab dari al-mażāhib
khususnya dari mazhab Syafi’i, seperti al-arba‘ah”.13 Kemungkinan untuk
I‘ānah al-Ṭālibīn, al-Majmū‘ Syarḥ al- melakukan istinbāṭ kolektif ini sebenarnya
Muhażżab, Mugnī al-Muḥtāj, al-Mīzān al- telah diputuskan sejak Munas Alim Ulama
Kubrā, Bugyah al-Mustarsyidīn, Kifāyah al- NU tahun 1992. Akan tetapi, di kalangan
Akhyār, dan Tanwīr al-Qulūb. Kitab fiqh ulama NU sendiri masih terdapat
yang berasal dari mazhab lain dalam ketidakjelasan mengenai bagaimana
beberapa keputusan juga dikutip, seperti al- menerapkan metode istinbāṭ; belum ada
Kharāj, al-Mugnī, Radd al-Mukhtār, dan panduan dan teknis tentang cara
I‘lām al-Muwaqqi‘īn. Selain kitab dari menerapkan metode tersebut.14
rumpun fiqh, kitab dari rumpun ushul fiqh, Sebelum Muktamar tahun 2004,
qawa’id fiqhiyyah, tafsir, hadis, syarah hadis keputusan Bahtsul Masail lebih merupakan
juga kadang dirujuk. Kitab-kitab yang hasil dari penerapan mekanisme bermazhab
termasuk kontemporer yang dalam beberapa
kesempatan menjadi rujukan Bahtsul Masail
adalah seperti al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al- 12Lihat KH. Achmad Siddiq, Khitthah
Nahdliyyah, cet. 4 (Surabaya: Khalista dan LTN NU
Arba‘ah, al-Madkhal al-Fiqh al-‘Āmm, al-
Jawa Timur dan Khalista, 2006), 47-55; Tim PWNU
Jawa Timur,Aswaja An-Nahdliyah,20-21.
13AhkamulFuqaha,712.
14Nadirsyah Hosen, “Nahdlatul Ulama and
11Ahkamul Fuqaha,368. Collective Ijtihad”,16.
Mahkamah Vol.9No. 1 Januari-Juni 2015 32
Ahmad Rofii Hukum Islam dan Kesesatan
secara qaulī. Dalam mayoritas murni adalah yang diajarkan oleh Nabi saw.
keputusannya, ketika dihadapkan dengan dan para sahabatnya (mā anā ‘alaihi wa
sejumlah pertanyaan, Bahtsul Masail akan aṣḥābī), yang sampai kepada kita melalui
langsung mengemukan ketentuan jalur dan metode yang absah.17 Berbagai
hukumnya, apakah boleh, tidak boleh, paham dan praktek keagamaan yang
wajib, sah dan seterusnya, yang kemudian menyalahi al-sābiqūn al-awwalūn (generasi
dilanjutkan dengan menyebutkan rujukan- terdahulu) dianggap sebagai bentuk-bentuk
rujukan kitabnya. Hal berbeda kita temukan penyimpangan dari ajaran murni tersebut.
dalam hasil-hasil Bahtsul Masail pada saat
Muktamar ke-31 tahun 2004. Di sini, Kekufuran
perujukan kepada kitab-kitab mazhab Secara umum kesarjanaan Islam
muncul setelah kutipan atas al-Qur’an dan mengenal dua bentuk penyimpangan ajaran
hadis. Misalnya, ketika ada pertanyaan, dengan konsekuensi teologis dan hukum
“bagaimana hukum memberi dan menerima yang berbeda. Yang pertama adalah kufur,
sesuatu agar diterima sebagai PNS dan sedang yang kedua adalah bid’ah (maksiat).
semacamnya?” Dalam jawabannya, Bahtsul Kekufuran biasa dipahami sebagai
Masail menyebut tindakan itu sebagai suap pendustaan (takżīb) atau pengingkaran
(risywah) yang hukumnya adalah haram terhadap ajaran yang datang dari Allah
kecuali untuk menegakkan kebenaran atau melalui Rasul-Nya.
menolak kebatilan. Pendirian ini didasarkan Dalam penggunaannya di kalangan
kepada al-Qur’an (al-Baqarah, 188), hadis ulama ahli Kalam (Mutakallimūn), istilah
(riwayat Abu Dāwud. Al-Tirmiżī, Ibn kufur dimaknai secara beragam sesuai
Mājah, dan Aḥmad), lalu pandangan ulama dengan konteks penggunaannya. Ada kufur
sebagaimana tertuang dalam kitab kuning ‘inād (mu‘ānadah), kufur inkār, kufur
(Rauḍah al-Ṭālibīn, Nihāyah al-Zayn, dan juḥūd, kufur nifāq, kufur ni‘mah, dan ada
Is‘ād al-Rafīq). kufur syirk. Bagi ulama fiqh (fuqahā’),
istilah kufur dipahami dalam kaitannya
Fatwa NU tentang Penyimpangan Ajaran dengan identitas keagamaan yang formal.
NU didirikan dengan tujuan utama Mereka mengklasifikasikan orang yang
untuk melindungi paham dan praktek kufur (kafir) kepada enam, yaitu: kafir
keagamaan yang selama ini secara ḥarbī, kafir kitābī, kafir mu‘āhid, kafir
konvensional diyakini sebagai bagian ajaran musta’min, kafirżimmī, dan kafirriddah.18
Ahlussunnah wal Jamaah. Pembentukan Bagaimana kekufuran diidentifikasi
organisasi ini dalam banyak hal merupakan merupakan persoalan klasik dalam
respon terhadap penguasaan Mekah- kesarjanaan Islam. Terutama dalam
Madinah oleh Raja Ibn Sa’ud yang beraliran perspektif ilmu Kalam, perbedaan dalam
Wahabi.15 Paham Wahabi, yang mengusung menentukan keimanan dan kekufuran
keberagamaan puritan yang ekstrim, dinilai seseorang tergantung dari pendekatan yang
dapat membayakan kelangsungan tradisi digunakan dalam mendefinisikan siapa
keagamaan yang berhaluan Ahlussunnah orang yang beriman itu. Sejak kelahiran
wal Jamaah.16 Bagi NU, ajaran agama yang disiplin ini, para ahli Kalam sudah berselisih
pendapat tentang definisi keimanan, yakni
apakah iman hanya mencakup pembenaran
15Tentang kelahiran dan karakteristik
keagamaan aliran Wahabi, lihat Khaled Abou El
Fadl, The Great Theft: Wrestling Islam from the Muhammadiyah, al-Irsyad, Persis, dan NU(Cirebon:
Extrimists (New York: PerfectBound, 2005), 45-55; Fahmina Institute, 2008),284-286.
bandingkan dengan Natana J. Delong-Bas, Wahhabi 17KH. Achmad Siddiq, Khitthah Nahdliyah,
Islam: From Revival and Reform to Global Jihad 27-37.
(London-New York: I.B. Tauris, 2004). 18“Kafir” dalam Ensiklopedi Hukum Islam,
16Tentang motif ini, lihat M. Mukhsin Jamil, ed. Abdul Aziz Dahlam, et.al. (Jakarta: PT. Ichtiar
et.al., Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Baru van Hoeve, 1996), III:856-860.
Mahkamah Vol.9No. 1 Januari-Juni 2015 33
Ahmad Rofii Hukum Islam dan Kesesatan
di hati (taṣdīq) saja atau juga pengakuan Di tempat lain, al-Gazālī menunjukkan
secara lisan (iqrār) atau mencakup juga beberapa bentuk pendustaan yang
perbuatan (‘amal bi al-arkān)? Kelompok menyebabkan kekufuran, di antaranya:
Khawarij (kecuali kelompok al-Ṣufriyyah pendustaan terhadap Nabi saw secara
dan al-Ziyādiyyah) menilai bahwa iman terang-terangan sebagaimana yang
mencakup ketiga unsur tersebut. oleh dilakukan oleh orang Yahudi dan Kristen;
karenanya, para pelaku dosa besar adalah meyakini sesuatu yang bertentangan dengan
termasuk orang kafir. Mu’tazilah juga nash syara’ seperti keyakinan para filosof
menyepakati ketiga unsur itu sebagai tentang tidak adanya kebangkitan jasmani di
pembentuk keimanan, tetapi menurutnya hari kiamat, bahwa Allah tidak mengetahui
seseorang yang melakukan dosa besar partikular (juz’iyyāt), dan bahwa alam itu
(fāsiq) tidak dianggap sebagai orang yang qadīm; mengingkari dasar atau pokok
beriman, tetapi juga bukan orang kafir. Ia agama yang diketahui dari Nabi secara
bukan salah satu dari keduanya; tawātur seperti meyakini shalat lima waktu
kedudukannya adalah al-manzilah baina al- tidak wajib; mengingkari hal-hal yang yang
manzilatain. Bagi kelompok Murji’ah, diketahui secara pasti melalui ijma’ seperti
perbuatan tidak termasuk unsur iman; mengakui adanya nabi setelah Muhammad
keimanan tidak akan goyah hanya karena saw.21
maksiat. Oleh karenanya, orang yang Ibn Taimiyyah mencatat bahwa dosa
berdosa besar tetap disebut mukmin. yang dilakukan oleh muslim tidak dapat
Asy’ariyah memaknai keimanan sebagai menyebabkan dirinya keluar dari Islam.
pembenaran. Ikrar dengan lisan dan Kekafiran terjadi jika orang tidak
perbuatan merupakan cabangnya saja. mengimani Allah, malaikat-malaikat-Nya,
Orang yang melakukan dosa besar tidak kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari
sama dengan orang kafir.19 kiamat. Orang yang tidak meyakini
Al-Gazālī menyatakan kekafiran kewajiban agama yang jelas dan mutawātir
seseorang adalah karena pendustaannya atau tidak mengharamkan hal-hal yang
terhadap Muhammad saw. menyangkut secara jelas dan mutawātir diharamkan oleh
ajaran-ajarannya. Kemudian, ia menegaskan agama juga dinilai telah kufur. Meskipun
bahwa pengetahun teoritis yang berkaitan demikian, Ibn Taimiyyah mengingatkan,
dengan ajaran Islam terbagai kepada dua, pengkafiran individu muslim tertentu hanya
yaitu yang berkaitan dengan hal pokok (uṣūl dapat dilakukan jika memang ada bukti
al-qawā‘id) dan yang berkaitan dengan tegas dan pasti yang menyebabkan
cabang (al-furū‘). Yang temasuk masalah kekafirannya, seperti tidak adanya
pokok dalam keimanan ada tiga, yaitu iman kemungkinan lain yang menggugurkan
kepada Allah, rasul-Nya dan hari akhir. kekafirannya. Misalnya, orang yang
Selain ketiga hal ini disebut cabang. menyuarakan kekufuran boleh jadi ia tidak
Selanjutnya ia menulis, “pada dasarnya tahu atau tidak memahami ajaran yang
tidak ada pengkafiran dalam hal cabang benar.22
kecuali dalam satu masalah, yaitu
mengingkari ajaran agama yang pokok yang
diketahui dari Rasulullah secara tawātur”.20
pembawa berita sehingga dianggap mustahil kalau
mereka sepakat untuk mendistorsi isi berita atau
19Abū al-Fatḥ Muḥammad ‘Abd al-Karīm untuk melakukan kebohongan.
al-Syahrastānī, al-Milal wa al-Niḥal, 37-38, 81, 98, 21Abū Ḥāmid al-Gazālī, Kitāb al-Iqtiṣād fī
110, 112, al-I‘tiqād,(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988),
20Abū Ḥāmid al-Gazālī, “Faiṣal al-Tafriqah 156-160. Al-Gazālī sendiri sebenarnya menganggap
(tertulis Faṣl al-Tafriqah)”, dalam Abū Ḥāmid al- bahwa hasil ijma’ sulit untuk diterima secara
Gazālī, Majmū‘ah Rasā’il al-Imām al-Gazālī, ed. meyakinkan sebagai penentu kekafiran.
Ibrāhīm Amīn Muḥammad (Kairo: al-Maktabah al- 22Ibn Taimiyyah,Aḥkām ‘Uṣāt al-Mu’minīn,
Taufīqiyyah, tt.), 265. Berita yang diriwayatkan ed. Marwān Kajk (ttp.: Dār al-Kalimah al-Ṭayyibah,
secara tawātur disampaikan oleh banyak sekali 1984),48-49, 66-67.
Mahkamah Vol.9No. 1 Januari-Juni 2015 34
Ahmad Rofii Hukum Islam dan Kesesatan
Karakter kekufuran sebagaimana apa yang dianggap sebagai penyimpangan
terekam dalam ortodoksi teologis di atas yang berujung kepada kekufuran. Beberapa
juga terlihat jelas dalam fatwa-fatwa yang sarjana muslim dewasa ini telah mengajukan
dikeluarkan oleh NU. Penyimpangan beberapa kriteria yang dapat menjelaskan
terhadap ajaran yang disepakati sebagai prinsip pasti dimaksud. Abū Zahrah dan
prisip agama yang bersifat pasti (mā ‘ulima Sayyid Sābiq, misalnya, menyebutkan
min al-dīn bi al-ḍarūrah) menjadi ukuran penghinaan terhadap Nabi Muhammad,
yang menyebabkan pelakunya dinilai telah mengingkari hal yang diharamkan agama
keluar dari Islam. secara pasti dan tanpa keraguan,
Ada dua keputusan NU yang mengingkari ajaran yang pasti berdasarkan
menunjukkan anutan pada pandangan di kesepakatan umat, penentangan terhadap
atas. Pertama, menyangkut masalah sah kewajiban agama yang mendasar,
tidaknya bermakmum kepada orang penghinaan terhadap agama, klaim telah
Khawarij, dalam Muktamar tahun 1938 mendapatkan wahyu, serta menganggap
ditetapkan bahwa apabila sang imam adalah remeh nama Allah dan perintah dan
pelaku bid’ah yang menjadikannya kufur, larangan-Nya.26 Di Indonesia, Majelis
seperti meyakini bahwa Allah tidak Ulama Indonesia (MUI) juga telah melansir
mengetahui hal-hal yang partikular sepuluh kriteria kesesatan ajaran, yang
(juz’iyyāt) dan kebangkitan, maka tidak sah isinya sangat mencerminkan konsepsi
bermakmum kepadanya dan shalat si ortodoksi.27
makmum harus diulang.23 Kedua, berkaitan Lalu bagaimana konsekuensi hukum
dengan hadis “man taraka al-ṣalāh faqad dari penyimpangan dalam bentuk kekufuran
kafara” (siapa saja yang meninggalkan ini? Dalam perspektif hukum Islam,
shalat maka ia menjadi kafir), NU dalam penyimpangan seperti ini membuat
keputusan tahun 1960 menyatakan bahwa pelakunya divonis murtad (keluar dari
orang yang dinilai menjadi kafir dalam hadis Islam). Beberapa penulis dengan jelas
tersebut adalah orang yang ingkar atau mencatat tentang adanya kesepakatan ulama
meyakini kehalalan meninggalkan shalat. bahwa orang yang murtad dihukum mati.
Adapun jika ia meninggalkan shalat tanpa Hukuman ini adalah termasuk wilayah
adanya keyakinan seperti itu, maka ia pidana ḥudūd yang dasar pemidanaannya
dihukumi sekedar sebagai orang yang bersifat pasti.28 Namun, seperti dicatat oleh
melakukan dosa besar atau fasiq.24 Kedua Muhammad Hashim Kamali, beberapa
keputusan ini secara jelas merujuk kepada ulama klasik seperti al-Nakhā‘ī, al-Ṡaurī, al-
pandangan konvensional ulama Sunni. Bājī dan Ibn Taymiyyah tidak sependapat
Sikap ini telah menjadi bagian dari dengan kesimpulan demikian.29
ortodoksi Islam yang diabadikan baik dalam Di kalangan ulama yang
literatur teologi (‘ilm al-kalām) maupun mengabsahkan hukuman mati, ada sebagian
teori hukum (ushul fiqh).25
Posisi ortodoksi NU ini sayangnya 26Lihat Muḥammad AbūZahrah,al-Jarīmah
tidak dibarengi dengan uraian rinci tentang wa al-‘Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: al-‘Uqūbah
(Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, tt.), 163-164; Sayyid
Sābiq, Fiqh al-Sunnah, cet. 4 (Beirut: Dār al-Fikr,
23Keputusan Muktamar NU ke-13, di Menes 1983),II:384-385.
Banten tanggal 12 Juli 1938, lihat Ahkamul Fuqaha, 27LihatMajelis Ulama Indonesia,Mengawal
199-200. Aqidah Umat: Fatwa MUI tentang Aliran-aliran
24Keputusan Konferensi Besar PB Syuriah Sesat di Indonesia (Jakarta: Sekretariat Majelis
NU ke-1 18-22 April 1960, lihatibid.,292. Ulama Indonesia, tt.),7-8.
25Untuk literatur ushul fiqh, lihat, misalnya, 28LihatWahbah al-Zuḥailī,al-Fiqh al-Islāmī
Saif al-Dīn al-Āmidī, al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām wa Adillatuhu, cet. 4(Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āṣir,
(Beirut: Dār al-Fikr, 1996), II: 319-322; Muḥammad 1997), VII:5580.
ibn ‘Alī al-Syaukānī, Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al- 29Mohammad Hashim Kamali, “Freedom of
Ḥaqq min ‘Ilm al-Uṣūl(Beirut: Dār al-Fikr, tt.),259- Religion in Islamic Law” dalam Capital University
263. Law Review, ed. 21 (1992),71.
Mahkamah Vol.9No. 1 Januari-Juni 2015 35
Ahmad Rofii Hukum Islam dan Kesesatan
ahli hukum yang membedakan pidana bagi harus terlebih dahulu dimintakan
laki-laki dan perempuan. Jika yang murtad pertaubatannya (istitābah). Di sini peran
laki-laki, maka dihukum mati, tetapi jika itu dakwah dan nasehat menjadi sangat
perempuan, maka ia diharuskan bertobat menentukan. Bagi kalangan NU, seperti
atau kalau tidak dijatuhi pidana penjara.30 dicatat oleh alm. KH. Achmad Siddiq,
Para ahli hukum berbeda pendapat tentang “dalam mengembangkan dan
kewajiban meminta pertaubatan bagi orang memperjuangkan cita-citanya, lebih
yang murtad (istitābah). Mālik, al-Ṡaurī dan mengutamakan watak nasehat, tabligh dan
al-Awza‘ī berpendapat bahwa ia wajib dakwah. Metode dan isinya sesuai dengan
diminta untuk bertaubat dalam waktu tiga sesuai dengan karakteristik tawassuth.”33
hari. Jika lewat tiga hari dan ia belum NU jelas mengakui signifikansi
bertaubat, maka ia akan dihukum mati. Ahli prinsip amar am’ruf nahi munkar. Tetapi
hukum lainnya seperti al-Syafi’i, Ahmad ibn baginya, amar ma’aruf nahi munkar adalah
Hanbal dan Ḥasan al-Baṣrī menegaskan wilayah orang yang mempunyai
bahwa istitābah, meskipun dianggap baik, kewenangan dan kekuasaan, seperti orang
tidaklah wajib.31 tua terhadap anaknya atau pemerintah
Selain pidana mati, tindakan riddah terhadap rakyatnya.34
berimplikasi juga pada harta kekayaan orang
yang murtad dan pasangan (suami atau Bid’ah
isteri)-nya. Berkenaan dengan harta, para Istilah bid’ah dalam penggunaannya
ahli hukum berbeda pendapat: ada yang terkadang digunakan baik dalam pengertian
menyatakan bahwa hartanya tetap menjadi penyimpangan maksiat maupun untuk
miliknya sebelum ia mati atau bertaubat; menyebut penyimpangan kekufuran. Ketika
yang lain berpendapat bahwa hak miliknya berbicara tentang ijma’, al-Gazali
atas harta tersebut hilang; pendapat lainnya menyinggung tentang dua macam bid’ah,
menyatakan bahwa kepemilikan dan hak- yaitu bid’ah yang menjadikan pelakunya
hak yang menyertainya selama masa riddah dinyatakan kafir dan bid’ah yang pelakunya
ditangguhkan sampai ia mati atau bertaubat. hanya disamakan dengan orang yang fasiq.35
Mengenai kedudukan pasangan orang yang Pada umumnya, bid’ah (dalam
murtad, maka menurut ahli hukum ia harus pengertian kedua) dipahami sebagai
dipisahkan dari pasangannya, baik dengan penyimpangan ajaran yang berupa inovasi
ṭalāq bā’in atau faskh. Karena orang murtad dalam hal-hal yang tidak ada presedennya
dianggap tidak beragama, maka ia pun tidak dalam Sunnah Nabi saw. Terjadi perbedaan
dapat menikah dengan orang yang seagama sudut pandangan di kalangan ulama tentang
dengan keyakinan barunya.32 hakikat dan konsekuensi hukumnya.
NU sendiri agaknya cenderung untuk Baik ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-Salām
menyikapi mereka atau aliran yang maupaun al-Nawāwī memahami konsep
dipandang sesat (dalam arti keluar dari bid’ah sebagai tindakan apa saja yang tidak
Islam) tidak dikenakan hukuman mati ada presendennya dalam kehidupan Nabi
sebagaimana yang disepakati mayoritas saw.36 Di sisi lain, al-Syāṭibī mengartikan
ulama klasik. Alih-alih dihukum bunuh,
orang/kelompok yang dianggap murtad
33KH. Achmad Siddiq, Khitthah Nahdliyah,
30Muḥammad Abū Zahrah, al-Jarīmah wa 86.
al-‘Uqūbah,154-156;Wahbah al-Zuḥailī,al-Fiqh al- 34KH. Achmad Siddiq, Khitthah Nahdliyah,
Islāmī,5581. 82-83.
31Muḥammad Abū Zahrah, al-Jarīmah wa 35Abū Ḥāmid al-Gazālī, al-Mustaṣfā fī ‘Ilm
al-‘Uqūbah,156-157;Wahbah al-Zuḥailī,al-Fiqh al- al-Uṣūl, ed. Muḥammad ‘Abd al-Salām ‘Abd al-
Islāmī,,5581-5582. Syāfī(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000),145.
32Muḥammad Abū Zahrah, al-Jarīmah wa 36‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abd al-
al-‘Uqūbah,162-163;Wahbah al-Zuḥailī,al-Fiqh al- Salām, al-Qawā‘id al-Kubrā al-Mausūm bi Qawā‘id
Islāmī,5582-5585. al-Aḥkām fī Iṣlāḥ al-Anām, ed. Naziyyah Kamāl
Mahkamah Vol.9No. 1 Januari-Juni 2015 36
Ahmad Rofii Hukum Islam dan Kesesatan
bid’ah dengan “cara yang dibuat-buat dalam atau mengajukan pandangan baru yang
agama dalam agama yang menyalahi inovatif.40
syari’ah, yang dimaksudkan untuk berlebih- Bid’ah diklasifikasikan juga kepada
lebihan dalam beribadah kepada Allah”.37 bid’ah yang sebenarnya (bid‘ah ḥaqīqiyyah)
Ibn ‘Abd al-Salām mengelompokkan dan bid’ah parsial (bid‘ah iḍāfiyyah). Bid’ah
bid’ah kepada dua, yaitu bid’ah ḥasanah yang pertama merupakan inovasi dalam
(bid’ah yang baik) dan bid’ah sayyi’ah atau agama yang tanpa rujukan dan sokongan
mażmūmah (bid’ah yang buruk). Ketentuan apapun baik dari al-Qur’an, sunnah, ijma’
tentang bid’ah pada hakikatnya mengikuti maupun pandangan para ulama sebelumnya.
kaidah-kaidah syari’ah (qawā‘id al- Sedangkan bid’ah parsial adalah bid’ah
syarī‘ah), yakni lima ketentuan hukum (al- yang, di satu sisi, tidak memiliki preseden
aḥkām al-khamsah). Oleh karena itu, bid’ah sebelumnya (sama seperti pada yang
bagi Ibn ‘Abd al-Salām dikelompokkan pertama), tetapi di sisi lain ia disokong oleh
kepada lima kategori, yakni bid’ah yang norma-norma agama yang telah mapan.
wajib, haram, dianjurkan, makruh dan yang Bid’ah yang demikian dapat diterima
mubāḥ (boleh). Bid’ah yang termasuk haram sebagai bagian dari sunnah dan dapat juga
dan makruh tergolong sesat dan tercela, ditolak secara keseluruhan.41
sedangkan bid’ah yang mubah, sunnah, dan Dalam Risalah Ahlussunnah wal
bahkan wajib tergolong bid’ah yang baik.38 Jama’ah, KH. Hasyim Asy’ary dengan
Kategorisasi bid’ah di atas dikritik merujuk kepada pendapat Syekh Zaruq,
oleh al-Syāṭibī. Bid’ah baginya hanya punya mengartikan bid’ah sebagai “perkara baru
satu kategori, yaitu sesat. Ketegorisasi ini dalam agama yang kemudian mirip dengan
oleh al-Syāṭibī adalah juga suatu bid’ah dan bagian dari ajaran agama itu, padahal bukan
tidak berdasar dalil syara’. Ia juga dianggap bagian darinya, baik formal maupun
rancu karena bid’ah yang dianggap wajib hakikatnya”. Dalam pengertian lain, bid’ah
atau sunnah pada kenyataannya didasarkan adalah segala hal baru yang tidak ada pada
atas dalil dan preseden sunnah yang jelas. masa Nabi saw.42
Bid’ah yang dianggap mubah juga menurut Tipologi bid’ah, yaitu antara bid’ah
al-Syāṭibī tidak dapat dikategorikan sebagai sayyi’ah (buruk) dan bid’ah ḥasanah (baik)
bid’ah.39 sebagaimana dikenal ibn ‘Abd al-Salām,
Al-Syāṭibī mengklasifikasikan diikuti pula oleh NU. Di kalangan NU,
bid’ah kepada bid’ah untuk meninggalkan dikenal adanya beberapa kriteria untuk
sesuatu (bid‘ah tarkiyah) dan bid’ah yang menentukan baik-buruknya suatu bid’ah, di
tidak dimaksudkan untuk meninggalkan antaranya: pertama, dukungan dari sebagian
sesuatu (bid‘ah gair tarkiyah). Bid’ah tipe besar syariat dan sumbernya, sehingga jika
pertama adalah bid’ah yang dilakukan tidak ada dukungan ini, maka ia termasuk
dengan cara mengabaikan atau menolak bid’ah yang buruk dan sesat. Kedua, kaidah-
untuk melakukan sesuatu yang dibolehkan kaidah yang digunakan para imam dan
atau diperintahkan oleh agama. Sementara generasi salaf, oleh karenanya jika amalan
bid’ah yang kedua mencakup pengubahan itu tidak bertentangan dengan preseden
mereka, maka ia tidak termasuk bid’ah yang
40Abū Isḥāq al-Syāṭibī, al-I‘tiṣām, 51-54.
Lihat juga ‘Alī Maḥfūẓ, al-Ibdā‘ fī Maḍārr al-
Ḥammād dan ‘Uṡmān Jum‘ah Ḍamīriyyah Ibtidā‘, ed. Abū al-Bukhārī, Sa‘īd ibn Naṣr ibn
(Damaskus: Dār al-Qalam, 2000),II:337. Muḥammad (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2000), 44-
37Abū Isḥāq al-Syāṭibī, al-I‘tiṣām, (ttp.: 46.
Maktabah al-Tawḥīd, tt.),I:43. 41‘AlīMaḥfūẓ,al-Ibdā‘ fīMaḍārr al-Ibtidā‘,
38Lihat ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abd 47-50.
al-Salām,al-Qawā‘id al-Kubrā,337-339. 42Lihat KH. A.N. Nuril Huda, Ahlussunnah
39Lihat Abū Isḥāq al-Syāṭibī, al-I‘tiṣām, wal Jama’ah (Aswaja) Menjawab Persoalan Tradisi
321-331. dan Kekinian, cet. 2(Jakarta: LDNU, 2007), 71-72.
Mahkamah Vol.9No. 1 Januari-Juni 2015 37