Table Of ContentPENJATUHAN PIDANA PENJARA BERSYARAT
DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN
Kajian Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014
CONDITIONAL IMPRISONMENT SENTENCING
IN BANKING CRIMINAL CASE
An Analysis of Court Decision Number 1554 K/Pid.Sus/2014
Ramiyanto
Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti
Jl. Sultan Muh. Mansyur Kb. Gede 32 Ilir, Palembang 30145
E-mail: [email protected]
Naskah diterima: 14 Mei 2016; revisi: 23 November 2016; disetujui: 24 November 2016
ABSTRAK penelitian hukum normatif dan berkesimpulan bahwa
penjatuhan pidana penjara bersyarat dalam kasus
Di Indonesia, tindak pidana perbankan diatur dalam
tersebut dapat dibenarkan dengan alasan demi keadilan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
serta fakta keseimbangan antara tingkat kesalahan
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
pelaku dan keadaan yang melingkupinya.
tentang Perbankan. Di dalam undang-undang tersebut
diatur secara tegas mengenai ancaman sanksi berupa Kata kunci: penjatuhan pidana, pidana penjara bersyarat,
pidana bagi pelanggarnya. Pasal 49 ayat (2) huruf b tindak pidana perbankan.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah mengatur
ancaman pidana untuk tindak pidana perbankan dengan ABSTRACT
sistem minimum khusus, yaitu paling singkat tiga tahun
Banking Crime in Indonesia is regulated in Law Number
penjara dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,-
10 of 1998 on the amendment to Law Number 7 of 1992
(lima miliar rupiah). Majelis hakim dalam Putusan
on Banking. The law expressly set the criminal sanctions
Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 menjatuhkan pidana
for any violation. Article 49 paragraph (2) point b of
penjara bersyarat. Putusan tersebut membatalkan
Law Number 10 of 1998, has been stipulated criminal
putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang (judex facti)
sanctions for banking crime at a special minimum system,
Nomor 437/Pid.Sus/2013 yang menjatuhkan putusan
which is imprisonment a minimum for three years and
bebas (vrijspraak). Majelis hakim dalam Putusan
fine for at least five billion rupiahs. In Decision Number
Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 telah menjatuhkan pidana
1554 K/Pid.Sus/2014 concerning banking crime, the
penjara di bawah ancaman minimum, yaitu selama
panel of judges imposes unconditional imprisonment.
enam bulan penjara dengan sistem bersyarat. Menurut
Judex facti of the District Court of Tanjung Karang in the
Pasal 14 ayat (1) KUHP, pidana bersyarat hanya dapat
decision has overturned the Decision Number 437/Pid.
dilakukan apabila majelis hakim menjatuhkan pidana
Sus/2013 which is a judgment of acquittal (vrijspraak).
penjara paling lama satu tahun. Analisis putusan ini
The panel of judges in Decision Number 1554 K/Pid.
berfokus pada pokok pertimbangan majelis hakim dalam
Sus/2014 has dropped the sentence to six-month in prison
Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 terkait penjatuhan
term, which is placed under the minimum penalty of a
pidana penjara bersyarat, dilihat dari ketentuan lamanya
criminal sentence. According to Article 14 paragraph
ancaman pidana. Penelitian ini menggunakan metode
(1) of the Criminal Code, conditional sentencing
Penjatuhan Pidana Penjara Bersyarat dalam Tindak Pidana Perbankan (Ramiyanto) | 317
Jurnal isi.indd 317 1/6/2017 11:30:22 AM
can only be compelling if a panel of judges dropped resolves that sentencing conditional imprisonment in
a maximum imprisonment of one year. The analysis this case is allowed for the sake of justice, as well as the
focuses on the consideration of the panel of judges in facts, the balance between error level of the accused and
making the Decision Number 1554 K/Pid.Sus/2014 and the circumstances surrounding.
sentencing conditional imprisonment in accordance to
Keywords: sentencing, conditional imprisonment
the criminal sanction and sentencing provisions. This
sentence, banking crime.
analysis employs normative legal research methods and
I. PENDAHULUAN yang disimpan di bank, sehingga merugikan
kepentingan berbagai pihak, baik bank selaku
A. Latar Belakang
badan usaha maupun nasabah selaku penyimpan
Perbankan merupakan lembaga keuangan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan,
yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana pemerintah, dan masyarakat (Kustini, 2012: 1).
masyarakat. Perbankan sebagai lembaga keuangan
Saat ini di Indonesia mengenai tindak pidana
memiliki peranan strategis untuk menunjang
perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor
pelaksanaan pembangunan di Indonesia, dalam
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
rangka meningkatkan pemerataan pembangunan
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan
Dalam undang-undang tersebut diatur secara
stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf
tegas mengenai ancaman sanksi berupa pidana
hidup rakyat banyak. Oleh karena itu, lembaga
bagi pelanggarnya. Walaupun telah diatur secara
perbankan memiliki peranan penting sebagai
tegas, namun di dalam praktik penjatuhan pidana
penunjang dalam upaya peningkatan taraf hidup
oleh majelis hakim di sidang pengadilan masih
rakyat Indonesia kepada keadaan yang lebih baik.
timbul permasalahan. Permasalahan itu timbul
Hal ini berarti baik atau tidaknya keadaan rakyat
ketika majelis hakim dalam Putusan Nomor 1554
Indonesia dalam kehidupannya juga ditentukan
K/Pid.Sus/2014 menjatuhkan pidana penjara
oleh lembaga perbankan.
bersyarat dalam kasus tindak pidana perbankan
Perkembangan dalam industri perbankan dengan terdakwa FVB dan FS.
dan teknologi informasi, selain berdampak
Terdakwa (FVB dan FS) diperiksa karena
positif dapat juga menimbulkan dampak negatif
selaku pejabat/petugas di PT BRI Cabang
berupa semakin beragamnya tindak pidana
Teluk Betung telah memberikan fasilitas kredit
perbankan. Bank sering dijadikan sebagai sarana
kendaraan bermotor fiktif sebanyak ± 10.795
dan/atau sasaran untuk memperkaya diri sendiri,
debitur kepada PT NPA. Dalam hal ini, terdakwa
keluarga atau kelompok tertentu secara melawan
(FVB dan FS) telah dengan sengaja:
hukum yang dapat dilakukan oleh anggota dewan
komisaris, direksi, pegawai bank, pihak terafiliasi, 1. Tidak melakukan pemeriksaan dokumen
dan/atau pemegang saham baik dilakukan secara yang diserahkan oleh pihak PT NPA;
bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Tindak
2. Tidak melakukan cross check kepada
pidana perbankan melibatkan dana masyarakat
debitur yang sebenarnya;
318 | Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3 Desember 2016: 317 - 338
Jurnal isi.indd 318 1/6/2017 11:30:22 AM
3. Menandatangani Instruksi Pencairan Kredit dan FS) tidak mempunyai peranan atas pencairan
dan Nota Pencairan Kredit Kendaraan kredit kendaraan bermotor yang diajukan PT
Bermotor yang ternyata fiktif; serta NPA. Menurut majelis kasasi, terdakwa (FVB
dan FS) mempunyai peranan atas pencarian kredit
4. Mencairkan Kredit Kendaraan Bermotor
kendaraan bermotor dimaksud karena terdakwa
PT NPA terlebih dahulu baru kemudian
selaku pejabat/petugas bank mempunyai tugas
dilakukan penandatanganan/pembuatan
untuk memeriksa kebenaran dan kelengkapan
blanko Instruksi Pencairan Kredit.
berkas pengajuan kredit.
Jaksa penuntut umum menuntut FVB dan
Sesuai dengan pertimbangannya tersebut,
FS kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang
majelis kasasi menyatakan FVB dan FS terbukti
agar keduanya dijatuhi pidana penjara masing-
bersalah melakukan tindak pidana “turut
masing selama tiga tahun dan enam bulan dengan
serta tidak melaksanakan langkah-langkah
perintah para terdakwa ditahan, serta pidana denda
yang diperlukan untuk memastikan ketaatan
masing-masing Rp.5.000.000.000,- (lima miliar
baik terhadap peraturan perundang-undangan
rupiah), subsider tiga bulan kurungan. Tuntutan
perbankan dan peraturan lain yang berkaitan
itu diajukan karena FVB dan FS terbukti bersalah
dengan bank yang dilakukan secara berlanjut.”
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
Kemudian majelis kasasi menjatuhkan sanksi
dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang
kepada FVB dan FS berupa pidana penjara
Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu
masing-masing enam bulan dan pidana denda
KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pengadilan
masing-masing Rp.5.000.000.000,- (lima miliar
Negeri Tanjung Karang tidak mengabulkan
rupiah). Dasar hukum yang digunakan oleh
tuntutan jaksa dan menjatuhkan putusan bebas
majelis kasasi adalah Pasal 49 ayat (2) huruf b
(vrijspraak) karena terdakwa tidak terbukti
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Pasal
melakukan tindak pidana yang didakwakan jaksa
55 ayat (1) kesatu KUHP jo. Pasal 64 ayat (1)
sebagaimana dicantumkan dalam Putusan Nomor
KUHP. Khusus untuk pidana penjara, majelis
437/Pid.Sus/2013.
kasasi menjatuhkan pidana penjara bersyarat.
Jaksa penuntut umum mengajukan upaya Secara yuridis (de jure), pidana penjara
hukum kasasi dengan dua alasan, yaitu: peraturan bersyarat hanya dapat dilakukan apabila hakim
hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak menjatuhkan pidana penjara paling lama satu
sebagaimana mestinya dan cara mengadili tahun (vide: Pasal 14 ayat (1) KUHP).
tidak dilaksanakan menurut undang-undang.
Dengan merujuk pada ketentuan pidana
Majelis kasasi menerima dan mengabulkan
bersyarat dalam KUHP, ada pihak yang
permintaan kasasi yang diajukan jaksa penuntut
memandang Putusan Nomor 1554 K/Pid.
umum. Selanjutnya majelis kasasi membatalkan
Sus/2014 telah menabrak undang-undang, yaitu
putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang
bertentangan dengan ancaman pidana minimal
(judex facti) dan mengadili sendiri. Di dalam
dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang
pertimbangannya, majelis kasasi menyatakan
Nomor 10 Tahun 1998, karena bagi pelanggarnya
putusan judex facti didasarkan pada pertimbangan
minimal dihukum tiga tahun penjara. Dari
yang salah karena menyatakan terdakwa (FVB
keadaaan tersebut, maka penulis tertarik untuk
Penjatuhan Pidana Penjara Bersyarat dalam Tindak Pidana Perbankan (Ramiyanto) | 319
Jurnal isi.indd 319 1/6/2017 11:30:22 AM
melakukan kajian terhadap Putusan Nomor pidananya ditentukan dengan sistem minimum.
1554 K/Pid.Sus/2014 yang menjatuhkan pidana Kemudian penelitian ini diharapkan juga dapat
penjara bersyarat dalam kasus tindak pidana berguna secara praktis, yaitu menjadi pegangan
perbankan yang dilihat dari jumlah atau lamanya dan pedoman bagi aparat penegak hukum pidana
ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal terutama hakim dalam menjatuhkan pidana
49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 penjara bersyarat yang ancamannya ditentukan
Tahun 1998. dengan sistem minimum, khususnya dalam kasus
tindak pidana perbankan.
B. Rumusan Masalah
D. Studi Pustaka
Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan
masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Penjatuhan Pidana
1. Bagaimana pertimbangan majelis kasasi Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap
dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014 penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi
yang menjatuhkan pidana penjara bersyarat dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak
dalam kasus tindak pidana perbankan? dalam pendapat Sudarto bahwa pemberian pidana
in abstracto adalah menetapkan stelsel sanksi
2. Bagaimana penjatuhan pidana penjara
hukum pidana yang menyangkut pembentuk
bersyarat dalam Putusan Nomor 1554 K/
undang-undang, sedangkan pemberian pidana
Pid.Sus/2014 apabila dilihat dari ketentuan
in concreto menyangkut berbagai badan yang
jumlah atau lamanya ancaman pidana?
kesemuanya mendukung dan melaksanakan
stelsel sanksi hukum pidana itu. Berkaitan dengan
C. Tujuan dan Kegunaan
masalah sanksi, Hoefnagles bahkan memberikan
arti secara luas, dikatakannya bahwa sanksi dalam
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
hukum pidana adalah semua reaksi terhadap
dan menganalisis pertimbangan majelis kasasi
pelanggaran hukum yang ditentukan undang-
dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014
undang dimulai dari penahanan tersangka dan
yang menjatuhkan pidana penjara bersyarat
penuntutan tersangka sampai pada penjatuhan
dalam kasus tindak pidana perbankan. Kemudian
vonis oleh hakim. Hoefnagles melihat pidana
penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan
sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan
dan menganalisis penjatuhan pidana penjara
proses itu dianggap sebagai suatu pidana
bersyarat dalam Putusan Nomor 1554 K/Pid.
(Prasetyo & Barkatullah, 2012: 83).
Sus/2014 dilihat dari ketentuan jumlah atau
lamanya ancaman pidana dalam Undang-Undang
Dengan merujuk pada pendapat Sudarto
Nomor 10 Tahun 1998.
dan Hoefnagles di atas, Prasetyo berpendapat
bahwa masalah penetapan sanksi dalam hukum
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan
pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan
sebagai referensi yang menunjang ilmu
yang berada dalam satu sistem. Sebagai suatu
pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum
sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-
pidana Indonesia terkait dengan pemidanaan
masing tahap pemberian pidana berdiri sendiri,
in concreto (penjatuhan pidana) yang ancaman
320 | Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3 Desember 2016: 317 - 338
Jurnal isi.indd 320 1/6/2017 11:30:22 AM
akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat putusannya, dapat menetapkan
dipisahkan sama sekali (Prasetyo, 2013: 79). terdakwa tetap ada dalam tahanan
atau membebaskannya, apabila
Menurut Arief (2012: 4), apabila pengertian
terdapat alasan cukup untuk itu.
“pemidanaan” diartikan secara luas sebagai
suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana Merujuk pada ketentuan Pasal 193 KUHAP
oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa di atas, maka sanksi berupa pidana baru dapat
sistem pemidanaan mencakup keseluruhan dijatuhkan oleh majelis hakim apabila terdakwa
ketentuan perundang-undangan yang mengatur terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang
bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau didakwakan kepadanya. Menurut Pasal 194
dioperasionalisasikan secara konkret sehingga KUHAP, dalam putusan pemidanaan, pengadilan
seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). juga menetapkan supaya barang bukti yang disita
Ini berarti semua aturan perundang-undangan diserahkan kepada pihak yang paling berhak
mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana menerima kembali, yang namanya tercantum
formal, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dalam putusan tersebut kecuali apabila menurut
dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan undang-undang barang bukti itu hanya dirampas
fungsional dalam arti luas. Sedangkan dalam untuk kepentingan negara atau dimusnahkan
arti sempit, hanya mencakup aturan/ketentuan atau dirusak sehingga tidak dapat digunakan
hukum pidana materiil (substantif). lagi. Kecuali apabila terdapat alasan yang sah,
pengadilan menetapkan supaya barang bukti
Secara yuridis, penjatuhan pidana
diserahkan segera sesudah sidang selesai. Perintah
(pemidanaan) oleh majelis hakim telah ditentukan
penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan
tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Di
pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum
dalam KUHAP, ketentuan mengenai penjatuhan
tetap.
pidana (pemidanaan) oleh hakim dicantumkan
dalam Pasal 193 yang rumusannya:
2. Pidana Bersyarat
1. Jika pengadilan berpendapat bahwa
Pidana bersyarat (veroorwaardelijke
terdakwa bersalah melakukan tindak
veroordeling) sering juga disebut dengan
pidana yang didakwakan kepadanya, maka
beberapa istilah, yaitu pidana dengan bersyarat,
pengadilan menjatuhkan pidana.
pidana (hukuman) percobaan, pidana (hukuman)
2. a. Pengadilan dalam menjatuhkan dengan perjanjian, pidana (hukuman) dengan
putusan, jika terdakwa tidak ditahan, janggelan. Pidana bersyarat adalah salah satu
dapat memerintahkan supaya alternatif dari pemidanaan yang pertama kali
terdakwa tersebut ditahan, apabila diperkenalkan di Inggris (Duff dalam Hiariej,
dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan 2014: 405). Di Indonesia, pidana bersyarat untuk
terdapat alasan cukup untuk itu. pertama kalinya diterapkan pada tahun 1926 yang
dituangkan dalam Stb. 1926 Nomor 251 jo. 486,
b. Dalam hal terdakwa ditahan,
namun baru sejak 1 Januari 1927 dimasukkan
pengadilan dalam menjatuhkan
Penjatuhan Pidana Penjara Bersyarat dalam Tindak Pidana Perbankan (Ramiyanto) | 321
Jurnal isi.indd 321 1/6/2017 11:30:22 AM
ke dalam KUHP (Setiady, 2010: 112). Saat ini, Dilihat dari namanya, yaitu pidana
aturan tentang pidana bersyarat dicantumkan bersyarat, ada syarat-syarat yang ditetapkan
dalam Pasal 14 sampai dengan 14f KUHP. dalam putusan hakim (putusan pengadilan: pen),
yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya
Menurut Muladi, pidana bersyarat adalah
ia dibebaskan dari pelaksanaan pidana. Syarat-
suatu pidana di mana si terpidana tidak usah
syarat itu dibedakan antara syarat umum dan
menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana
syarat khusus. Syarat umum bersifat imperatif,
selama masa percobaan terpidana telah melanggar
artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan
syarat-syarat umum atau khusus yang telah
bersyarat, dalam putusannya itu harus ditetapkan
ditentukan oleh pengadilan. Pidana bersyarat
syarat umum, sedangkan syarat khusus bersifat
merupakan penundaan pelaksanaan pidana.
fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk
Pidana bersyarat bukan merupakan pidana
ditetapkan) (Chazawi, 2010: 60).
pokok melainkan merupakan cara penerapan
pidana sebagaimana pidana yang tidak bersyarat Dalam syarat umum, harus ditetapkan oleh
(Setiady, 2010: 113). Secara filosofi, pidana hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu
bersyarat merupakan bentuk alternatif dari pidana (masa percobaan) terpidana tidak boleh melakukan
perampasan kemerdekaan atau sebagai salah tindak pidana (Pasal 14C ayat (1)). Sementara
satu bentuk “non-custodial measures,” dan juga dalam syarat khusus, hakim boleh menentukan
sebagai salah satu bentuk “strafmodus” (Arief, hal-hal (Chazawi, 2010: 60) sebagai berikut:
2011: 16).
1. Penggantian kerugian akibat yang
Walaupun sering disebut pidana bersyarat, ditimbulkan oleh dilakukannya tindak
tetapi sesungguhnya bukan salah satu dari pidana baik seluruhnya maupun sebagian
jenis pidana karena tidak disebut dalam Pasal yang harus dibayar dalam tenggang waktu
10 KUHP. Pidana bersyarat merupakan suatu yang ditetapkan oleh hakim yang lebih
sistem penjatuhan pidana tertentu (penjatuhan pendek dari masa percobaan (Pasal 14 ayat
kurungan, denda) di mana ditetapkan dalam amar (1)).
putusan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak
2. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara
perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-
lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan
syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan
atas pelanggaran Pasal 492 (mabuk di tempat
istilah pidana dengan bersyarat. Pidana bersyarat
umum), Pasal 504 (pengemisan), Pasal 505
merupakan suatu sistem/model penjatuhan pidana
(pergelandangan), Pasal 506 (mucikari),
oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan
Pasal 536 (mabuk di jalan umum), hakim
pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang
dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang
dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu
berhubungan dengan kelakuan terpidana
dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat
(Pasal 14A ayat (2)). Syarat-syarat khusus itu
yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana
tidak diperkenankan sepanjang melanggar
dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang
atau mengurangi hak-hak terpidana dalam
ditetapkan tidak ditaatinya atau dilanggarnya
berpolitik (kenegaraan) dan menjalankan
(Chazawi, 2010: 54).
agamanya (Pasal 14A ayat (5)).
322 | Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3 Desember 2016: 317 - 338
Jurnal isi.indd 322 1/6/2017 11:30:22 AM
3. Tindak Pidana Perbankan b. Tindak pidana yang dilakukan dalam
menjalankan fungsi dan usahanya
Tindak pidana perbankan merupakan
sebagai bank berdasarkan Undang-
gabungan dari dua istilah, yaitu “tindak pidana”
Undang Perbankan.
dan “perbankan.” Istilah tindak pidana dipakai
sebagai pengganti istilah “strafbaar feit,” yaitu 2. Tindak pidana di bidang perbankan adalah:
perbuatan yang dapat dipidana (Sudarto, 2013: 63-
a. Segala jenis perbuatan melanggar
64). Kemudian yang dimaksud dengan perbankan
hukum yang berhubungan dengan
adalah segala seuatu yang menyangkut tentang
kegiatan dalam menjalankan usaha
bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,
bank, baik bank sebagai sasaran
serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
maupun sebagai sarana.
usahanya (vide: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998). Jadi, tindak pidana b. Tindak pidana yang tidak hanya
perbankan merupakan perbuatan yang berkaitan mencakup pelanggaran terhadap
dengan segala sesuatu yang menyangkut tentang Undang-Undang Perbankan saja,
bank (kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan melainkan mencakup pula tindak
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya) pidana penipuan, penggelapan,
yang dapat dipidana. pemalsuan, dan tindak pidana lain
sepanjang berkaitan dengan lembaga
Badan Pembinaan Hukum Nasional
perbankan.
(BPHN) menyatakan bahwa pemakaian istilah
tindak pidana perbankan dan tindak pidana di Menurut Indriyanto Seno Adji dalam
bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. pengertian sempit, tindak pidana perbankan hanya
Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak ada satupun terbatas kepada perbuatan yang dikategorikan
peraturan perundang-undangan yang memberikan sebagai perbuatan pidana menurut Undang-
pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan Undang Perbankan. Sementara dalam pengertian
tindak pidana di bidang perbankan (Kustini, 2012: luas, tindak pidana perbankan tidak terbatas
2). Dalam hal ini, BPHN memberikan pengertian hanya kepada yang diatur oleh Undang-Undang
yang berbeda untuk kedua tindak pidana tersebut Perbankan, namun mencakup pula perbuatan-
(Kustini, 2012: 2) sebagai berikut: perbuatan yang dirumuskan dalam perbuatan
pidana yang mengganggu sektor ekonomi secara
1. Tindak pidana perbankan adalah:
luas, yang juga meliputi kejahatan pasar modal
a. Setiap perbuatan yang melanggar (capital market crime), kejahatan komputer
peraturan perundang-undangan (computer crime), baik dengan itu timbul akibat
sebagaimana diatur dalam Undang- kerugian pada perusahaan swasta maupun
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang pemerintah dan BUMN, fiskal dan bea cukai
Perbankan sebagaimana telah diubah (custom crime) (Kustini, 2012: 3).
dengan Undang-Undang Nomor
Secara yuridis, tindak pidana di bidang
10 Tahun 1998 (Undang-Undang
perbankan termasuk ke dalam tindak pidana
Perbankan).
administratif (administrative offences) atau
Penjatuhan Pidana Penjara Bersyarat dalam Tindak Pidana Perbankan (Ramiyanto) | 323
Jurnal isi.indd 323 1/6/2017 11:30:22 AM
tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40
masyarakat (public welfare offences) (Jaya, 2008: (Pasal 47 ayat (2)).
190). Dalam konotasi politik, tindak pidana
4. Anggota dewan komisaris, direksi,
perbankan dapat disebut dengan istilah white
pegawai bank yang dengan sengaja tidak
collar crime karena dapat digolongkan dalam
memberikan keterangan yang wajib
tindak pidana ekonomi dalam arti luas atau
dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam
economic crime. Dalam pengertian sosial disebut
Pasal 42A dan 44 (Pasal 47A).
socio economic crime (Jaya, 2008: 194-195).
Tindak pidana perbankan diatur dalam Bab VIII 5. Anggota dewan komisaris, direksi, atau
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu: pegawai bank yang dengan sengaja tidak
Pasal 46, 47, 47A, 48, 49, 50, dan 50A. memberikan keterangan yang wajib
dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam
Tindak pidana perbankan dalam undang-
Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 34 ayat
undang itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu
(1) dan (2) (Pasal 48 ayat (1)).
kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana yang
termasuk ke dalam jenis kejahatan adalah yang 6. Anggota dewan komisaris, direksi, atau
ditentukan dalam Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, pegawai bank yang lalai tidak memberikan
50, dan 50A (vide: Pasal 51 ayat (1)). Kemudian keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana
yang termasuk ke dalam jenis pelanggaran adalah dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2)
tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 48 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) (Pasal 48 ayat
(vide: Pasal 51 ayat (2)). (2)).
Memperhatikan rumusan pasal-pasal dalam 7. Anggota dewan komisaris, direksi, atau
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut di pegawai bank yang dengan sengaja (Pasal
atas, maka tindak pidana perbankan dapat dirinci 49 ayat (1)):
sebagai berikut:
a. Membuat atau menyebabkan adanya
1. Barang siapa menghimpun dana dari pencatatan palsu dalam pembukuan
masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa atau dalam laporan, maupun dalam
izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia dokumen atau laporan kegiatan usaha,
(Pasal 46 ayat (1)). laporan transaksi atau rekening suatu
bank;
2. Barang siapa tanpa membawa perintah
tertulis atau izin dari pimpinan Bank b. Menghilangkan atau tidak
Indonesia dengan sengaja memaksa bank memasukkan atau menyebabkan
atau pihak terafiliasi untuk memberikan tidak dilakukannya pencatatan dalam
keterangan sebagaimana dimaksud dalam pembukuan atau dalam laporan,
Pasal 40 (Pasal 47 ayat (1)). maupun dalam dokumen atau laporan
kegiatan usaha, laporan transaksi atau
3. Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai
rekening suatu bank;
bank atau pihak terafiliasi lainnya yang
dengan sengaja memberikan keterangan c. Mengubah, mengaburkan,
324 | Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3 Desember 2016: 317 - 338
Jurnal isi.indd 324 1/6/2017 11:30:23 AM
menyembunyikan, menghapus, 9. Pihak terafiliasi yang dengan sengaja
atau menghilangkan adanya suatu tidak melaksanakan langkah-langkah yang
pencatatan dalam pembukuan atau diperlukan untuk memastikan ketaatan bank
dalam laporan, maupun dalam terhadap ketentuan dalam undang-undang
dokumen atau laporan kegiatan usaha, ini dan peraturan perundang-undangan
laporan transaksi atau rekening suatu lainnya yang berlaku bagi bank (Pasal 50).
bank, atau dengan sengaja mengubah,
10. Pemegang saham yang dengan sengaja
mengaburkan, menghilangkan,
menyuruh dewan komisaris, direksi, atau
menyembunyikan atau merusak
pegawai bank untuk melakukan atau tidak
catatan pembukuan tersebut.
melakukan tindakan yang mengakibatkan
8. Anggota dewan komisaris, direksi atau bank tidak melaksanakan langkah-langkah
pegawai bank yang dengan sengaja (Pasal yang diperlukan untuk memastikan ketaatan
49 ayat (2)): bank terhadap ketentuan dalam undang-
undang ini dan ketentuan perundang-
a. Meminta atau menerima, mengizinkan
undangan lainnya yang berlaku bagi bank
atau menyetujui untuk menerima suatu
(Pasal 50A).
imbalan, komisi, uang tambahan,
pelayanan, uang atau barang berharga,
II. METODE
untuk keuntungan pribadinya atau
untuk keuntungan keluarganya, dalam
Penelitian ini menggunakan metode
rangka mendapatkan atau berusaha
penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian
mendapatkan bagi orang lain dalam
terhadap hukum positif (Soekanto & Mamudji,
memperoleh uang muka, bank
2011: 13). Dalam penelitian ini yang diteliti
garansi, atau fasilitas kredit dari bank,
adalah asas-asas atau prinsip hukum mengenai
atau dalam rangka pembelian atau
penjatuhan pidana penjara bersyarat dan dikaitkan
pendiskontoan oleh bank atas surat-
dengan jumlah atau lamanya ancaman pidana
surat wesel, surat promes, cek, dan
(strafmaat) yang ditentukan dalam hukum positif.
kertas dagang atau bukti kewajiban
Penelitian difokuskan pada Putusan Nomor
lainnya, ataupun dalam rangka
1554 K/Pid.Sus/2014 karena telah menjatuhkan
memberikan persetujuan bagi orang
pidana penjara di bawah ancaman minimum
lain untuk melaksanakan penarikan
yang ditentukan hukum positif (undang-undang)
dana yang melebihi batas kreditnya
dengan sistem bersyarat. Pendekatan yang
pada bank;
digunakan yaitu: pendekatan undang-undang
b. Tidak melaksanakan langkah-langkah
(statue approach), pendekatan konseptual
yang diperlukan untuk memastikan
(conceptual approach), dan pendekatan kasus
ketaatan bank terhadap ketentuan dalam
(case approach). Jenis data yang digunakan
undang-undang ini dan ketentuan
adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari
peraturan perundang-undangan lainnya
bahan pustaka.
yang berlaku bagi bank.
Penjatuhan Pidana Penjara Bersyarat dalam Tindak Pidana Perbankan (Ramiyanto) | 325
Jurnal isi.indd 325 1/6/2017 11:30:23 AM
Data sekunder dalam penelitian ini berasal dapat disebut dengan “putusan pengadilan.”
dari tiga sumber, yaitu: Pertama, bahan hukum Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan
primer yang meliputi: UUD NRI 1945, KUUHP, pengadilan adalah pernyataan hakim yang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka,
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau
1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menurut cara yang diatur dalam undang-undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang ini (KUHAP: pen). Sesuai dengan ketentuan
Hukum Acara Pidana, dan Putusan Pengadilan itu, maka putusan pengadilan adalah pernyataan
Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014. Kedua, bahan hakim yang diucapkan di sidang pengadilan
hukum sekunder yang meliputi: literatur-literatur yang terbuka untuk umum. Pasal 195 KUHAP
berupa kajian para pakar hukum, dan lainnya menentukan bahwa semua putusan pengadilan
yang berkaitan dengan permasalahan penelitian hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum
ini. Ketiga, bahan hukum tersier yang berupa apabila diucapkan di sidang terbuka untuk
ensiklopedia dan kamus-kamus. umum. Jadi, setiap putusan pengadilan dalam
perkara pidana harus (wajib) diucapkan di sidang
Data sekunder tersebut dikumpulkan
terbuka untuk umum. Putusan pengadilan yang
dengan teknik studi kepustakaan, yang kemudian
tidak diucapkan di sidang terbuka untuk umum
diolah dan dianalisis dengan pendekatan
oleh hakim, maka statusnya tidak sah dan tidak
kualitatif. Metode yang digunakan dalam
mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak
melakukan analisis adalah penafsiran hukum dan
dapat dilaksanakan.
konstruksi hukum. Setelah dianalisis selanjutnya
dilakukan penarikan kesimpulan dengan logika Dalam konteks sistem peradilan di Indonesia,
berfikir deduktif, yaitu berangkat dari pernyataan Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara
yang bersifat umum diterapkan pada kasus tertinggi yang membawahi empat lingkungan
konkret. Dalam hal ini diuraikan hal-hal yang peradilan (umum, agama, militer, dan tata usaha
bersifat umum yang digunakan untuk menjawab negara). Oleh karena itu, putusan yang diterbitkan
permasalahan penjatuhan pidana penjara oleh majelis kasasi yang memeriksa perkara
bersyarat dalam kasus tindak pidana perbankan. pidana dapat juga disebut dengan “putusan
pengadilan.” Putusan pengadilan dalam perkara
pidana berupa pemidanaan (verordeling), bebas
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
(vrijspraak), dan lepas dari segala tuntutan hukum
A. Pertimbangan Majelis Kasasi dalam
(ontslag van rechtsvervolging). Ketiga jenis
Putusan Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014
putusan pengadilan itu dikategorikan sebagai
yang Menjatuhkan Pidana Penjara
putusan akhir (eend vonnis). Dalam pembahasan
Bersyarat dalam Kasus Tindak Pidana
ini, putusan pengadilan yang diterbitkan oleh
Perbankan
majelis kasasi berupa pemidanaan (veroordeling),
yaitu suatu putusan pengadilan yang amar
Secara yuridis, putusan yang diucapkan
putusannya menjatuhkan sanksi berupa pidana
oleh hakim di persidangan setelah proses
kepada terdakwa.
pemeriksaan perkara pidana dinyatakan selesai
326 | Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3 Desember 2016: 317 - 338
Jurnal isi.indd 326 1/6/2017 11:30:23 AM
Description:Penjatuhan Pidana Penjara Bersyarat dalam Tindak Pidana Perbankan (Ramiyanto). | 317 . PT NPA terlebih dahulu baru kemudian dilakukan
