Bunga Rampai 2013

497 Pages·2013·5.34 MB·Indonesian

Putih Hitam
PENGADILAN KHUSUS
Pada buku ini pakar hukum dan praktisi
hukum berupaya mengurai benang kusut
dalam penegakan hukum di pengadilan
khusus di negeri ini. Buku Bunga Rampai ini
merupakan kumpulan pemikiran-pemikiran sebagai
bentuk komunikasi dan transformasi antara Komisi
Yudisial dengan masyarakat dengan tujuan mengajak
P
masyarakat senantiasa mendukung terciptanya
P
hukum yang berkeadilan. Buku ini terdiri dari Eu
empat bab. N
Gt
Bab I mengemukakan tentang sistem politik dan kekuasaan kehakiman di Ai
Indonesia. Bab II mengemukakan tentang sejarah peradilan hingga politik Dh
I
hukum peradilan di masa reformasi, lalu membahas basis konstitusionalitas L
dan penguatan pengadilan khusus di Indonesia. AH
N
Bab III menguraikan tentang problematika yang terjadi di pengadilan khusus.
K
Kesulitan menegakkan keadilan bukan semata-mata disebabkan tidak Hi
t
maksimalnya aparat penegak hukum menjalankan undang-undang tetapi U
a
juga karena undang-undang itu sendiri yang sejak disusun terjadi tarik S
U
menarik kepentingan. Bab terkahir berisikan tulisan mengenai pengadilan m
S
di Indonesia dilihat dalam perspektif berbagai agama.
Putih Hitam
Diterbitkan Oleh :
Pusat Analisis dan Layanan Informasi
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial © 2013
PENGADILAN KHUSUS
Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat
Telp. 021 390 6215, Fax. [phone] PO BOX 2685
Website : www.komisiyudisial.go.id
Putih Hitam
PENGADILAN KHUSUS
Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Cetakan Pertama, Juli 2013
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
Tim Penyusun
Tim Penyusun
Penanggung Jawab
Andi Djalal Latief
Redaktur
Roejito
Titik Ariyati Winahyu
Penyunting/Editor
Hermansyah
Imran
Elza Faiz
Dinal Fedrian
Sekretariat
Arif Budiman
Aran Panji Jaya
Adnan Faisal Panji
Alvin
Eka Desmi H
Festy Rahma H
Sri Djuwati
Wirawan Negoro D
Yuli Lestari
Desain Grafis & Sampul
Arnis Duwita Purnama
Widya Eka Putra
ii
Daftar Isi
Daftar Isi
Tim Penyusun ..........................................................................................ii
Daftar Isi ..................................................................................................iii
Kata Pengantar Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia ......... vii
Kata Pengantar Tim Penyusun ............................................................xi
PENDAHULUAN ..................................................................................1
Pengadilan Khusus
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H ...........................................................3
BAB I : SISTEM POLITIK DAN KEKUASAAN
KEHAKIMAN ......................................................................................33
Demokrasi dan Hukum
Prof. Drs. Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D ............................................35
Politik Hukum Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman
di Indonesia
Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. ............................................................61
Kewenangan Komisi Yudisial dalam Konteks Politik Hukum
Kekuasaan Kehakiman
Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si .....................................................80
iii
Daftar Isi
BAB II : SEJARAH PERADILAN, PERKEMBANGAN
DAN TANTANGAN PENGADILAN KHUSUS
DI INDONESIA .................................................................................109
Kebijakan Penataan Organisasi Badan-Badan Peradilan pada Era
Pemerintahan Kolonial
Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, S.H., MPA..................................111
Politik Hukum Peradilan di Indonesia Masa Orde Baru
dan Reformasi
Rikardo Simarmata, S.H., Ph.D .........................................................133
Aspek Konstitusionalitas Pengadilan Khusus di Indonesia
Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.........................................................167
Tantangan Pembaruan Pengadilan Khusus dalam Perspektif
Mahkamah Agung
Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H, M.H ..........................................190
BAB III : PROBLEMATIKA PELAKSANAAN
PENGADILAN KHUSUS DI INDONESIA ............................. 211
Proyek Ambisius Pembentukan Pengadilan Tipikor
Donal Fariz, S.H ..................................................................................213
Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia, Quo Vadis?
Surya Tjandra, S.H., LL.M .................................................................235
Problematika Pengadilan HAM
Ir. Yosep Adi Prasetyo ........................................................................286
Problematik Sengketa Pajak dalam Peradilan Pajak
Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. .................................................318
iv
Daftar Isi
BAB IV : PENGADILAN DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF BERBAGAI AGAMA ......................... 393
Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Islam dan
Pelaksanaannya dalam Negara Madinah
Prof. Dr. H. M. Din Syamsudin, M.A ...............................................395
Mengawal Keadilan dalam Pengalaman Gereja Katolik
Dr. Al. Andang L. Binawan, S.J .........................................................408
Pengadilan di Indonesia Menurut Perspektif Kristen
Pdt. Dr. Andreas A. Yewangoe .........................................................428
Pengadilan di Indonesia Menurut Perspektif Hindu
Prof. Dr. IBG Yudha Triguna, M. S. ..................................................436
Pengadilan di Indonesia Menurut Perspektif Khonghucu
Uung Sendana L. Linggaraja .............................................................452
PROFIL SINGKAT PENULIS .........................................................467
v

Kata Pengantar
Kata Pengantar
Ketua Komisi Yudisial
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan telah
menjadi kepercayaan umum yang melanda siapa saja di
Republik ini; tidak hanya mereka yang pernah, sedang
atau akan berurusan dengan pengadilan, tetapi juga mereka yang
menjadi penonton di sidang-sidang pengadilan. Akronim-akronim
tidak pada tempatnya seperti: kasih uang habis perkara (kuhap),
hubungi aku kalau ingin menang (hakim), dan seterusnya adalah
ekspresi dari ketidakpercayaan itu.
Situasi itu telah berlangsung puluhan tahun, setidaknya
semenjak Indonesia merdeka tersaji banyak catatan tentang
ketidakadilan yang disuguhkan oleh pengadilan-pengadilan kita di
era Orde Lama dan Orde Baru; baik ketidakadilan karena tekanan
kekuasaan maupun akibat dari moralitas aktor-aktor persidangan
yang rapuh. Lalu apa tindakan kita untuk membenahi keadaan
tersebut?
Kejatuhan rezim otoritarian Orde Baru 15 tahun lalu
membuka harapan besar akan lahirnya politik hukum radikal
yang membuka ruang besar bagi perubahan mendasar penegakan
hukum di Indonesia. Tetapi sebagaimana banyak dialami negara-
negara transisional dari rezim otoriter ke demokrasi, pertarungan
vii
Kata Pengantar
antara pendukung rezim lama yang nyaman dengan ketidaktertiban
(dis-order) dengan kekuatan pro demokrasi melahirkan kompromi-
kompromi yang berujung tidak lahirnya politik hukum radikal
sebagaimana diharapkan.
Aktor-aktor rezim Orde Baru yang masih eksis, yang
mendapat dukungan aktor-aktor hukum yang berkepentingan,
cenderung lebih nyaman dengan situasi ketidaktertiban, karena
dalam ketidaktertiban itulah diperoleh keuntungan ekonomi dan
politik yang besar, sehingga upaya membangun tertib hukum
radikal tidak berhasil, dan berujung pada kompromi-kompromi
yang hasilnya seperti kita saksikan sekarang ini.
Kebijakan pembentukan pengadilan khusus, antara lain
pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah upaya membuat
pengadilan menjadi tangguh bagi percepatan pemberantasan
korupsi, sekaligus jawaban atas ketidakpercayaan terhadap aktor
pengadilan tradisional (hakim karier).
Langkah tersebut semula dinilai jitu, tetapi ternyata tidak
butuh waktu lama untuk membuktikan upaya tersebut bagai
mengatasi “atap bocor dengan menempatkan ember di bawahnya.”
Satu persatu problem muncul. Ketentuan UU yang tidak realistis
yang mengharuskan pengadilan Tipikor dibentuk dalam waktu
paling lama dua tahun, calon-calon yang tidak berkualitas, proses
rekruitmen yang kurang selektif, fasilitas pendukung minim,
tertangkapnya sejumlah hakim ad hoc akibat suap dan seterusnya.
Situasi kita sekarang ini seperti berada di perbatasan; kita tahu apa
yang mesti dilakukan, tetapi kita tidak mampu melakukannya.
Buku Bunga Rampai yang memuat tulisan sejumlah pakar
ini, diharapkan memberikan perluasan pemahaman kita tentang
dan terhadap politik hukum pengadilan khusus di Indonesia.
Mudah-mudahan maksud tersebut tercapai.
Kepada semua penulis, atas nama Komisi Yudisial, kami
menyampaikan terima kasih banyak, semoga karya Bapak/Ibu
menjadi amal shaleh. Begitu pula kepada rekan-rekan Sekretariat
viii
Kata Pengantar
Jenderal, khususnya panitia penyiapan buku ini, kami sampaikan
terima kasih.
Jakarta, Juli 2013
Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
Ketua Komisi Yudisial
ix