Table Of ContentPEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA
(Studi Putusan No : 157/Pid.B/2011/PN.Cms)
SKRIPSI
Oleh:
ARIE WIRAWAN BUDHI PRASETYO
E1A009196
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS HUKUM
PURWOKERTO
2013
ii
PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA
(Studi Putusan No : 157/Pid.B/2011/PN.Cms)
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Oleh:
ARIE WIRAWAN BUDHI PRASETYO
E1A009196
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS HUKUM
PURWOKERTO
2013
iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA
(STUDI PUTUSAN NO : 157/Pid.B/2011/PN.Cms)
Oleh :
ARIE WIRAWAN BUDHI PRASETYO
NIM. E1A009196
Maksud Skripsi untuk memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Isi dan Format telah disetujui pada tanggal 21 November 2013
Z
iv
SURAT PERNYATAAN
Saya, yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : ARIE WIRAWAN BUDHI PRASETYO
NIM : E1A009196
Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :
PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA
(Studi Putusan No : 157/Pid.B/2011/PN.Cms)
Yang saya buat ini adalah betul-betul hasil karya sendiri, tidak menjiplak hasil
karya orang lain, maupun dibuatkan orang lain.
Apabila dikemudian hari ternyata terbukti saya melakukan pelanggaran
sebagaimana tersebut di atas, maka saya bersedia dinakan sanksi apapun dari
Fakultas, termasuk pencabutan gelar Sarjana Hukum (SH) yang saya sandang.
Purwokerto, 21 November 2013
ARIE WIRAWAN BUDHI PRASETYO
NIM. E1A009196
v
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kepada Tuhan Yang Maha
Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan
dan hikmat kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik
meskipun mengalami banyak hambatan dan tantangan.
Skripsi ini berjudul “PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA
PENISTAAN AGAMA (Studi Putusan No: 157/Pid.B/2011/PN.Cms)”,
disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman.
Penulis menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya dan tak
terhingga kepada yang terhormat :
1. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Jenderal Soedirman, Purwokerto beserta para Pembantu Dekan dan
seluruh jajarannya;
2. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I atas
segala bantuan, arahan, bimbingan, kesabaran, dan masukan yang telah
diberikan selama penulisan skripsi ini;
3. Pranoto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II atas segala
bantuan, arahan, bimbingan dan masukan yang telah diberikan selama
penulisan skripsi ini;
4. Weda Kupita, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah banyak
member masukan demi perbaikan skripsi ini;
v
5. Sanyoto S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Acara dan Dosen
Pembimbing Akademik atas segala arahan dan masukan yang telah
diberikan selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jenderal
Soedirman, Purwokerto;
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jenderal
Soedirman, Purwokerto;
7. Sunardi sebagai Ayah Kandung tercinta dari penulis atas segala dukungan
baik doa dan usaha serta segala kesabaran dalam membimbing penulis
untuk mengarungi kehidupan;
8. Erlina Bhudianingsih sebagai Ibu Kandung tercinta dari penulis atas segala
dukungan baik doa dan usaha serta segala kesabaran dalam membimbing
penulis untuk mengarungi kehidupan;
9. Arini Budhi Pratiwi sebagai Adik Kandung dari penulis;
10. Devi Kurnia Sofia sebagai orang yang telah mensuport penulis selama
beberapa tahun ini;
11. Teman-teman dan bapak / ibu guru TK Putra III, SD Negeri 07 atau 03
Banjar, SMP Negeri 1 Banjar, SMA Negeri 1 Banjar serta pihak-pihak
yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi bantuan,
saran serta doa demi kelancaran penulisan skripsi ini;
12. Teman-Teman Angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Jenderal
Soedirman Purwokerto, serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu
persatu yang telah memberi bantuan, saran serta doa demi kelancaran
penulisan skripsi ini.
v
13. Teman-teman KKN Desa Bakulan Periode Juli-Agustus 2012;
14. Teman-teman Kos Akhomas 2009;
15. Teman-teman kontrakan Q12, Q1, dan P3;
16. Teman-teman Tarung Derajat SATLAT SMAN 1 Banjar yang tidak bisa
saya sebutkan satu persatu.
Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut
serta memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran selama penulis mengikuti
perkuliahan. Akhirnya segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat
menjadi karunia yang tidak terhingga dalam hidupnya.
Penulis telah berupaya semaksimal mungkin, namun penulis menyadari
masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik
yang bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya
skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan.
Purwokerto, 21 November 2013
Penulis
ARIE WIRAWAN BUDHI PRASETYO
NIM. E1A009196
vi
ABSTRAK
PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA
(Studi Putusan No : 157/Pid.B/2011/PN.Cms)
Oleh:
ARIE WIRAWAN BUDHI PRASETYO
E1A009196
Pembuktian bukanlah upaya untuk mencari kesalahan pelaku namun yang
menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil.
Untuk bisa membuktikan kesalahan seseorang dalam pembuktian diperlukan alat
bukti. Alat-alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan, yaitu keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa.
Seringkali dalam kasus penistaan agama dalam memutus perkara
mendapat intervensi dari masyarakat yang tengah bergejolak emosinya di luar
persidangan. Hal ini menyebabkan hakim cenderung tidak cermat dalam menilai
alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Dalam kasus tindak pidana penistaan
agama yang dilakukan oleh OJ alias RJD dalam Putusan Pengadilan Negeri
Ciamis Nomor : 157/Pid.B/2011/PN.Cms, OJ alias RJD dinyatakan bersalah dan
terbukti melanggar Pasal 156a dan Pasal 378 KUHP.
Sistem pembuktian yang digunakan dalam proses pembuktian berdasarkan
Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 157/Pid.B/2011/PN.Cms adalah
sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk).
Alat bukti yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara
tersebut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.
Meskipun menurut keterangan salah satu saksi yang dihadirkan terdapat tulisan-
tulisan yang menunjukkan larangan untuk shalat, wirid/dzikir, dan lain-lain
namun tidak dihadirkan sebagai barang bukti dalam proses pembuktian.
Dalam kasus penistaan agama ini hendaknya dikuatkan dengan barang
bukti agar tidak menimbulkan persepsi bahwa tindak pidana penistaan agama
yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah isu semata yang berkembang di
masyarakat.
Kata Kunci : Pembuktian, Tindak Pidana, Penistaan Agama
vii
ABSTRACT
AUTHENTICATION IN BLASPHEMY CASE
(a Study of a Decision No: 157/Pid.B/2011/PN.Cms)
By:
ARIE WIRAWAN BUDHI PRASETYO
E1A009196
Authentication does not effort to seek the perpetrator’s mistake but it has
special aim to look for the truth and material justice. It need evidential tool to
prove perpetrator’s mistake in authentication. The evidential tools that may be
submitted to the court are: witness’ statement, expert’s statement, official letter,
hints, suspect’s statement.
People out of the court often interven in court’s decision in blasphemy
caseas they are very emotional toward the case. It can affect the judge not
carefully in assessing evidential tools. OJ alias RJD who held for blasphemy
case is convicted of violating law, article 156a and article 378 KUHP based on
Ciamis District Court’s Decision Number : 157/Pid.B/2011/PN.Cms,
Authentication system which is used in authentication process based on
Ciamis District Court’s Decision Number : 157/Pid.B/2011/PN.Cms is system
based on negative law. The evidential tools which is used for judge’s
consideration in deciding the case are witness’s statement, expert’s statement and
suspect’s statement. Although one of witness which is present in court give the
statement that there are articles mentioning disallowance for salat, dhikr, and
other worships, it is not considered as exhibit in authentication process.
In this blashphemy case, the exhibit should be provided in court in order
not to give the perception that blasphemy held by the suspect is ony issue arising
in society.
Key Word : Authentcation, Crime, Blasphemy
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................... iii
SURAT PERNYATAAN ........................................................................... iv
PRAKATA ................................................................................................... v
ABSTRAK .................................................................................................. vi
ABSTRACT ............................................................................................... vii
DAFTAR ISI ............................................................................................. viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1
B. Perumusan Masalah ......................................................................... 5
C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 5
D. Kegunaan Penelitian ........................................................................ 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Hukum Acara Pidana .................... 7
B. Asas-Asas Hukum Acara Pidana ................................................... 11
C. Pembuktian
1. Pengertian Pembuktian ........................................................... 22
2. Sistem atau Teori Pembuktian ............................................... 24
3. Alat-Alat Bukti Menurut KUHAP ......................................... 28
4. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP ................................... 38
D. Tindak Pidana Penistaan Agama
1. Pengertian Tindak Pidana Penistaan Agama .......................... 40
Description:Seringkali dalam kasus penistaan agama dalam memutus perkara bukti agar tidak menimbulkan persepsi bahwa tindak pidana penistaan agama.
