Table Of Contentr TAHUN XXVIII/1999, NO.
mrALISIS
CSIS:
Ekonomi
Krisis
Era
di Globalisasi
Implikasi Domestik
dan
Regional
PENGANTAR REDAKSI
• Krisis, Kerusuhan Massa dan
ANALISIS PERISTIWA Keseimbangan Sistem Sosial di Indonesia
• Perjalanan Sebuah Dialog Nasional: • Redistribusi dan Pelestarian Manfaat
Perkembangan Politik September 1998 - Sumber Daya Hutan: Hambatan Struktural
Januari 1999 dan Masalah Implementasi Paket IMF
ARTIKEL • Teknologi Bagi Daya Saing Ekonomi:
Masalah Indonesia
• Korporatisme, Patrimonialisme dan
• Perilaku Tabungan Rumah Tangga:
Intcrnasionalisasi Kapital: Isu Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme Kasus Induslri Pedesaan di Banlul
DOKUMEN
• Krisis Ekonomi di Tcngah Gelombang
Globalisasi: Implikasinya Bagi Kerja Sama • KTT APEC dan KTT ASEAN
Ekonomi di Asia Pasifik di Masa Krisis
Centre for Strategic and
International Studies
Analisis CSIS Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
(CSIS) sebagai jumal berkala untuk menyajikan tulisan-tulisan tentang berbagai ma-
salah nasional dan interaasional. ANALISIS CSIS adalah suatu forum terutama untuk
para staf peneliti CSIS sendiri.,Tetapi sumbangan tulisan dari luar CSIS akan dipertim-
bangkan untuk dimuat sesuai dengan kebutuhan. Isi tulisan-tulisan yang dimuat dalam
ANALISIS CSIS sepenuhnya menjaditanggungjawab pribadi penulis masing-masing.
Logo CSIS
Mulai tahun 1989 CSIS menggunakan logo baru: Nalar Ajar
Terusan Budi. Logo berbentuk sebuah piringan cekung berukiran
bola dunia yang melatarbelakangi gambaran orang tanpa busana
duduk memangku buku terbuka beralaskan kain lampin. Tangan
kiri menunjuk ke buku dan tangan kanan menunjuk ke atas meng-
gambarkan orang yang sedang menguraikan pengetahuan yang
ditimba dari buku. Ketelanjangan gambar orang di tengah piringan melambangkan
keterbukaan budi — tiadanya sikap a priori — pada warga CSIS, seperti pada para analis
umumnya, dalam kegiatan studinya. Gambar ini menunjukkan kegiatan belajar dan
mengajar atau menguraikan pikiran, sebagaimana para analis CSIS melakukan studi
dan menguraikan pikiran mereka kepada siapa saja yang membutuhkannya. Sedang-
kan bola dunia melambangkan alam jagad raya yang menjadi cakrawala dan lingkup
CSIS berada dan berkarya. Kalimat Nalar Ajar Terusan Budi yang tertera pada
lingkaran piringan adalah surya sengkala: cara merangkai kata dalam tradisi Jawa
untuk menandai suatu tahun penting menurut peredaran matahari dan sekaligus
mengemukakan makna yang terkandung dalam peristiwa yang tahunnya ditandai itu.
Nalar menurut tradisi Jawa itu berwatak 1, Ajar berwatak 7, Terusan berwatak 9, dan
Budi berwatak 1. Sebagaimana lazimnya sengkala dibaca dalam urutan terbalik: 1971,
tahun CSIS berdiri. Nalar Ajar Terusan Budi juga menggambarkan alam pikiran, dan
hakikat kegiatan CSIS. CSIS sebagai lembaga profesi keilmuan, yang didukung oleh
kreativitas individu, pada hakikatnya mempunyai kegiatan intelektual yang bukan
hanya menganalisa kebenaran tetapi juga terpanggil untuk menunaikan kewajiban
sosialnya. Makna Nalar Ajar Terusan Budi adalah bahwa bagi CSIS, bemalar, belajar
serta menguraikan pikiran adalah kelanjutan wajar dari budi yang arif. Logo ini di-
tuangkan dalam wujud piringan perunggu oleh G. Sidharta.
PemimpinRedaksi/ MedelinaK. Hendytio
PenanggungJawab
DewanRedaksi Mari Pangestu, M. Hadi Soesastro, J. Kristiadi, Bantarto Bandoro, Rizal Sukma,
Pande Radja Silalahi, Tubagus Feridhanusetyawan, T.A Legowo
Redaksi Pelaksana JuliusA. Mulyadi
Dokumentasi FaustinusAndrea
STT SK Menpen RI No. 509/SFCDrrJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978
ISSN 0126-222X
TAHUNXXVIII/1999,NO.
1
Daftar
Isi
Pengantar Redaksi
Analisis Peristiwa
• Perjalanan SebuahDialog Nasional: Perkembangan Politik
September 1998 - Januari 1999
IMadeLeo Wiratma
Artikel
Korporatisme, Patrimonialisme dan Intemasionalisasi Kapital:
Isu Kolusi, Korapsi dan Nepotisme
IgnatiusIsmanto 14
Krisis Ekonomi di Tengah Gelombang Globalisasi:
Implikasinya Bagi Kerja SamaEkonomi di Asia Pasifik
FaisalH. Basri 25
Krisis, Kerusuhan Massa dan Keseimbangan Sistem Sosial
di Indonesia
DoddyS. Singgih 40
Redistribusi dan Pelestarian Manfaat Simiber Daya Hutan:
Hambatan Struktural dan Masalah Implementasi Paket IMF
HariadiKartodihardjo 49
Teknologi Bagi Daya Saing Ekonomi: Masalah Indonesia
Anwari
62
Perilaku Tabungan Rumah Tangga: Kasus Industri Pedesaan di Bantul
Aloysius OunadiBrata 75
Dokumen
KTT APEC dan KIT ASEAN di Masa Krisis
FausUnusAndrea
37
Pengantar Redaksi
GLOBALISASI
sebagai suatu proses yang tidak terhentikan telah mendatangkan dampak
yang beragam pada masing-masing negara. Perbedaan derajad perubahan yang ditim-
bulkan oleh globalisasi tersebut dipengaruhi oleh daya tahan masing-masing negara
dalamkancah interaksi global yang menyangkut aspek ekonomi, politik, sosial maupun teknologi.
Analisis terbitan kali ini mengambil tema Krisis Ekonomi di Era Globalisasi: Implikasi
Domestik dan Regional memuat berbagai tulisan tentang perubahan yang terjadi di masya-
rakat akibat globalisasi dan krisis ekonomi. Perjalanan Sebuah Dialog Nasional yang men-
jadi fokus dalam Analisis Peristiwa kali ini dilihat sebagai bagian dari pergolakan politik di
dalam negeri yang tidak kunjung berakhir. Pergolakan politik ini jika ditelusuri tidak terlepas dari
tunbulnya krisis ekonomiyang untuk beberapa alasan diyakini merupakan akibat dari globalisasi.
Artikel pertama yang berjudul Korporatisme, Patrimonialisme dan Internasionalisasi
Kapital: Isu Kolusi, Korupsi dan Nepotisme membahas tentang penyebab semakin berkem-
bangnya korporatisme dan patrimonialisme di dalam membangun jaringan ekonomi dan bisnis
pada negara-negara berkembang. Salah satu penyebabnya adalah bahwa internasionalisasi
kapital yang dipacu oleh liberalisme ekonomi tidak mampu memberikan tekanan efektif da-
lam mewujudkan transparansi penyelenggaraan ekonomi. Adanya crony capitalism, ko-
rupsi dan kekeliruan di dalam merespons krisis telah menjadikan Indonesia sebagai negara
yang mengalami krisis terparah di Asia Pasifik. Pemburukan keadaan ekonomi hidonesia be-
serta langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara di Asia Pasifik untuk mengatasi
krisis dibahas dalam tuUsan yang berjudul: Krisis Ekonomi di Tengah Gelombang Globalisasi:
Implikasinya Bagi Kerja Soma Ekonomi di Asia Pasifik. Gimcangan krisis ekonomi yang
berkepanjangan akhimya menjadi pemicu timbulnya keresahan sosial dan kerusuhan massa
di beberapa daerah di Indonesia. Dalam tuhsan yang berjudul Krisis, Kerusuhan Massa dan
Keseimbangan Sistem Sosial di Indonesia, dengan menggunakan analisis sosiologis dikemu-
kakan bahwa di dalam konteks masyarakat yang memiliki kemajemukan, kimci masalahnya
terletak pada terjaganya keseimbangan sosial dalam masyarakat.
Bentuk lain dari perubahan yang ditunbulkan oleh krisis ekonomi adalah semakin me-
nguatnya isu keadilan yang di antaranya harus tercermin dalam pemerataan sumber daya eko-
nomi. Usaha mewujudkan keadilan ekonomi melalui Redistribusi dan Pelestarian Matxfaat
Sumber Daya Hutan adalah dengan memperbaiki kebijakan pengelolaan dalam transaksi pem-
berian hak pengusahaan hutan (HPH). Dibahas pula bahwa upaya pelestarian manfaat
sumberdaya hutan perludisertai dengan upaya memperbaiki masalah institusi dan ekonomi politik.
Selanjutnya, krisis ekonomi juga memberikan pelajaran penting, yaitu bahwa temyata
Indonesia merupakan net importer di pasar teknologi. Tulisan yang berjudul Tehtologi Bagi
Daya Saing Ekonomi: Masalah Indonesia menyoroti bahwa peningkatan daya saing ekonomi
dengan hanya menyerap teknologi dari luar tidaklah memadai. Untuk itu diperlukan pengem-
bangan teknologi yang praktis namun relevan bagi kebutuhan pasar.
Akhimya, kelangsungan hidup industri-industri kecil di pedesaan merupakan faktor
penting bagi pembentukan daya tahan ekonomi tcrhadap guncangan krisis. Sebuah studi tentang
Perilaku Tabungan Rumah Tangga: Kasus Industri Pedesaan di Bantul, menunjukkan bahwa
sumber modal yang penting bagi industri pedesaan di tengah terbatasnya akses kredit dari
institusi keuangan formal adalah tabungan rumah tangga pedesaan.
Maret 1999 REDAKSI
Analisis Peristiwa
Perjalanan Sebuah Dialog Nasional
Perkembangan
Politik
September 1998 - Januari 1999
IMade Leo Wiratma
Pendahuluan
hidup yang menghimpitnya, sehingga se-
PERKEMBANGAN ringkali mudah terjebak melakukan tindakan
politik di tanah
anarki. Dalam keadaan kalut yang berlarut-
air pada catur wulan ketiga tahun
larut muncul gagasan imtuk menyelenggara-
1998 dan Januari 1999-masih dise-
limuti awan kelabu. Berbagai persoalan te- kan suatu forum informal, yaitu dialog na-
sional sebagai upaya mencari jalan untuk
tap menggantung, dan oleh karena itu,
mengatasi berbagai persoalan dan masalah
menghasilkan berbagai ketidakpastian. Se-
lain masih menghadapi masalah legitimasi, itu. Tulisan ini akan menelaah persoalan-
pemerintahan B.J. Habibie secara terus-me- persoalan di seputar gagasan tersebut, se-
nerus digerogoti oleh berbagai isu yang se- perti mengapa dialog nasional dianggap per-
lu, bagaimana dilakukan, dan bagaimana
makin menggoyang
kredibilitasnya di mata
prospeknya.
masyarakat baik di dalam negeri maupun in-
temasional. Keputusan untuk menyelengga-
rakan Sidang Istimewa (SI) MPR sebagai KetidakpastiandanKerusuhan
Sosial
upaya mengatasi berbagai persoalan dan
kondisi yang serba tidak pasti juga tidak se- Munculnya gagasan dialog nasional ti-
penuhnya berhasil. Bahkan, beberapa bagian dak terlepas dari kondisi dan situasi Indo-
dari proses dan hasil SI-MPR cenderung me- nesia akhir-akhir ini. Berbagai kejadian yang
nimbulkan kontroversi dan permasalahan ba- telah dan sedang berlangsung selama B.J.
rn. Keadaan yang demikian membuat Habibie menjadi orang nomor satu di Indo-
perja-
lanan bangsa ini menjadi semakin sulit un- nesia seolah-olah ingin membuktikan kebe-
tuk melepaskan diri dari krisis yang berke- naran ucapan (mantan) Presiden Soeharto.'
panjangan. Masyarakat pun sudah tidak sa-
bar menantikan upaya-upaya kongkret dari Seusai mcngadalcan pcrtemuan dcngan scjum-
pemerintah yang dapat meringankan beban l1a9h98,tokPoahk Hmaarstyoar(akkcatitkadiituIsmtaansaihMcprredseikdae,n) 1m9enMgeai-
4 ANALISIS CSIS,TahunXXVIII/1999. No. 1
Tidak diketahui pasti, apakah ucapan Pak Namun keputusan untuk menggelar SI-MPR
Harto dan berbagai kejadian yang diramal- tersebut mendapat tanggapan pro dan kon-
kannya itu memang didasarkan pada anali- tra dari publik, senada dengan tanggapan
sis yang akurat sehingga menjadi tepat. terhadap pengantian pimpinan nasional dari
Ataukah berbagai kejadian itu direkayasa Soeharto ke B.J. Habibie yang juga diwar-
sedemikian rupa sehingga sesuai dengan nai pro dan kontra. Pada umumnya mereka
apa yang diramalkannya. Mundurnya Soe- yang menolak SI-MPR memberikan alasan
harto dari jabatan presiden terbukti tidak bahwa berdasarkan konstitusi, kedudukan
serta-merta menyelesaikan masalah, bahkan Presiden Habibie adalah sah, dan oleh kare-
menimbulkan paling tidak dua persoalan na itu masa jabatannya akan berlangsung
bam. Pertama, pengalihan jabatan presiden sampai tahim 2003. Merekajuga menilai tun-
kepadia B.J. Habibie telah menimbulkan pro tutan pelaksanaan SI-MPR dan percepatan
dan kontra yang hingga kini tetap menjadi pemilu tidak konstitusional, dan hanya di-
polemik yang tidak tuntas. Pemerintahan Ha- landasi sikap emosional pihak-pihak terten-
bibie pun diragukan legitimasinya, bahkan se- tu terhadap Presiden B.J. Habibie imtuk ke-
bagian masyarakat tetap menghendaki agar pentingan politiknya. Pihak yang memaksa-
Habibie mengundurkan diri. Kedua, krisis kan kehendak itu mengabiukan makna Pa-
legitimasi telah mengakibatkan krisis kepe- sal 8 UUD 1945 danTAP MPRNo. VH/MPR/
mimpinan. Dalam suasana krisis ekonomi 1973 {Media Indonesia, 22 Mei dan 18 Juni
yang berlanit-larut, krisis kepemimpinan me- 1998 serta Republika, 23 Mei 1998). Pada
nyebabkan kehidupan berbangsa, bernega- hakikatnya kelompok ini merupakan pendu-
ra, dan bermasyarakat cenderung semakin ti- kung Presiden B.J. Habibie. Oleh karena itu,
dak terkendali, dan mengarah kepada situasi meski pada awalnya menentang, tetapi be-
atau suasana chaos. gitu B.J. Habibie setuju diselenggarakannya
SI-MPR, kelompok ini pun berbalik mendu-
Merespons keadaan seperti itu, pemerin- kung SI-MPR.
DPR
tah Habibie dengan persetujuan mela-
kukan inisiatif untuk mengundang SI-MPR. Sebaliknya, dalam kelompok yang setu-
ju dan mendukung diselenggarakannya SI-
takan bahwa kcdudukan presiden bukanlah hal yang MPR, terdapat perbcdaan pcndapat mcnge-
mutlak baginya, maka mundur atau tidak, bukan ma- nai agenda sidang. Sebagian dari kelompok
salah. Mencrima jabatan (presiden) lebih karcna ini yang menamakan diri kelompok rcfor-
rasa tanggung jawab, lebih-lebih pada saat bangsa
mcnghadapi kesulitan akibat berbagai krisis. Jika masi total,' menghendaki agar agenda SI-
meninggalkan (jabatan) bcgitu saja, dapat dikatakan MPR meliputi pcrtanggungjawaban Man-
linggal gelanggang colong playu, artinya mening- dataris yang discrtai pcncabutan mandat
galkan keadaan yang sebcnarnya masih menjadi
tanggung jawabnya. Jika tuntutan mundur dipcnuhi, yang iclah diberikan kepada Presiden Soe-
apakah dengan kemundurannya kcmudian keadaan harto dan Wakil Presiden (Waprcs) B.J. Ha-
akan scgera dapat diatasi. Lalu secara konstitusional
dirinya harus menyerahkan jabatan kepada Wapres,
apakah cara pcnyelcsaian ini tidak akan menimbul- 2Kelompok ini bcrinlikan para mahasiswa sc-
kan masalah lagi. Nanti Wakil Presiden juga harus bagai gerakan moral yang berusaha mendesakkan
mundur Jika demikian tcrus. akan menjadi preseden aspirasinya mclalui aksi-aksi demonstrasi damai,
yang tidak baik bagi kehidupan berbangsa. bemega- meski di lapangan scring terjadi bcntrokan kctika
ra, dan bermasyarakat {Repuhllka, 20 Mci 1998). berhadapan dengan aparat kcamanan.
ANALISIS PERISTIWA 5
bibie, memilih presiden dan wapres bam litik kekerasan" {Gatra No. 20 Tahun VII,'
atau membentuk presidium, menetapkan lan- 11 Januari 1999: 74).
dasan konstitusional bagi proses reformasi,
Selain diwamai oleh pro dan kontra, SI-
dan melaksanakan pemilu secepatnya. Sebe- MPR 1998 ternyata mengandung kontro-
lum SI-MPR dilangsungkan juga diusulkan
versi konstitusional, baik dari segi proses
agar dilakukan perombakan total terhadap
maupun hasil-hasilnya. Dari segi proses, ter-
anggota MPR, terutama dari unsur Utusan
dapat multi-interpretasi konstitusi menge-
Daerah dan Golongan. Sedangkan sebagian
nai siapa yang dapat meminta, dan denga^i
lain dari kelompok ini menginginkan agar alasan serta tujuan apa mengundang SI^
SI-MPR mengukuhkan status pemerintahan MPR. Pertama, interpretasi yang mengata-
B.J. Habibie, dan membicarakan TAP MPR kan bahwa hanya presiden dan/atau DPR
terutama yang berkaitan dengan pelaksana-
yang dapat mengundang SI-MPR berdasar-
an pemilu (lihat antara lain, Suara Pemba-
kan alasan wakil presiden berhalangan te-
ruan, 21 Mei 1998 dan ^edia Indonesia, 22
tap, dan dengan tujuan memilih wakil presi-
Mei 1998). MPR
den baru (Tap No. III/MPR/1978 ten-
tang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja
Menjelang SI-MPR berlangsung, kelom-
Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau An-
pok reformasi total nampaknya sudah da-
pat menduga bahwa apa yang diperjuang- tar-Lembaga Tinggi Negara, Pasal 6). Kedua^
interpretasi yang mengatakan bahwa hanya
kannya tidak akan berhasil, artinya aspira-
DPR yang berhak mengimdang SI-MPR, ber-
si yang mereka sampaikan bakal tidak di-
dasarkan alasan Presiden dinilai telah sung-
akomodasikan dalam agenda SI-MPR. Me-
guh-sungguh melanggar Garis-garis Besar
rekajuga menilai bahwa SI-MPR hanya akan
Hainan Negara (GBHN), dan dengan tujuan
mempertahankan status quo sehingga refor-
meminta pertanggungjawaban Presiden/Man-
masi total tidak akan pernah teijadi. Oleh
karena itu, mereka yang sejak semula juga dataris MPR. Sebelum meminta sidang isti-
mewa, DPR wajib menyampaikan memoran-
tidak menyetujui B.J. Habibie sebagai pre-
dum sebanyak dua kali untuk mengingatkan'
siden menjadi berbalik menolak dilaksa-
-/!
nakannya SI-MPR. Bahkan kelompok ini presiden (Pasal 7). •
semakin meningkatkan tekanan-tekanannya Dari proses SI-MPR terlihat bahwa pada
melalui aksi-aksi demonstrasi secara besar- akhirnya DPR mengundang SI-MPR yang
besaran. Perseteruan antara kelompok pro dan diputuskan dalam Sidang Paripurna DPR-RI
kontra pelaksanaan SI-MPR pun terns ber- tanggal 29 Mei 1998. Keempat fraksi DPR-RI
langsung, bahkan dengan menggunakan ca- sepakat bagi diadakannya SI-MPR, dan me-
ra-cara kekerasan sehingga bentrok fisik ti- ngenai jadwal pelaksanaan serta agenda si-
dak dapat dielakkan. Korban jiwa berjatuh- dang diserahkan sepenuhnya kepada MPR,
an, baik di kalangan mahasiswa seperti ter- dengan syarat agenda tersebut benar-benar
jadi dalam tragedi Semanggi 13 November reformatif (Kompas, 30 Mei 1998). Tetapi
1998, maupun di kalangan anggota penga- masalahnya adalah bahwa dalam kesepakat-
man swakarsa yang dikeroyok masyarakat. an keempat fraksi, dan agenda SI-MPR 1998,
Selama pelaksanaan SI-MPR ini, tidak ku- ternyata tidak terungkap dengan jelas alasan
rang 16 orang meninggal dunia akibat "po- serta tujuan diselenggarakannya SI-MPR se-
6 ANALISIS CSIS,TahunXXVIII/1999, No.
1
perti yang diatur dalam TAP MPR No. Ill/ tutan untuk mengadili mantan Presiden Soe-
MPR/1978. Pada proses inilah barangkali harto dan kroni-kroninya serta pemberantas-
awal dari kontroversi SI-MPR 1998. an KKN hanya ditampung dalam rumusan
-ir .1
Proses SI-MPR yang kontroversial mem- yang kurang jelas.'* Akibatnya muncul rasa
bawa potensi untuk kecenderungan meng- tidak puas dari berbagai kalangan, khusus-
hasilkan produk yang kontroversial pula. nya kelompok reformasi total yang secara
Pertama, SI-MPR tidak pernah mencabut konsisten memperjuangkan pembaruan me-
TAP MPR No. IV/MPR/1998 yang menetap- nyeluruh dan serentak di berbagai bidang
kan Soeharto sebagai presiden, dan TAP kehidupan. Mereka menolak semua hasil SI-
MPR No. VI/MPR/1998 yang menetapkan MPR, termasuk penolakan terhadap pelak-
sanaan Pemilu 1999.
B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Demi-
kian pula, SI-MPR tidak secara eksplisit me- Seiring dengan proses SI-MPR yang kon-
ngukuhkan jabatan kepresidenan B.J. Habi- troversial, di masyarakat muncul fenomena
bie. Dengan demikian, orang bisa berdalih baru. Setelah 32 tahun berada dalam tekan-
atas adanya dualisme kepemimpinan nasio- an rezim Orde Baru, masyarakat kini nam-
nal saat ini. Secara hukum, Soeharto adalah pak berada dalam suasana euforia kebebas-
Presiden Republik Indonesia, tetapi secara an di mana setiap orang seolah-olah dapat
faktual B.J!' Habibie adalah Presiden Indo- berbuat sesukanya tanpa sanksi. Hukmn (pe-
liesia. SI-MPR 1998 seharusnya merupakan rangkat dan aparatnya) tidak berfungsi se-
momentum yang tepat untuk mengeluarkan bagaimana mestinya. Orang seolah-olah da-
putusan-putusan seperti itu sehingga peme- pat melakukan apa saja yang ingin dilaku-
rintahan Habibie mempunyai legitimasi yang kannya tanpa rasa takut atas sanksi hukmn.
kuat. SI-MPR pun tidak mampu menghasilkan
"kepatuhan publik", sehingga berbagai tin-
Kedua, SI-MPR juga membawa kelemah-
an-kelemahan bawaan, dalam arti SI-MPR ini sebagai Haluan Negara, Bab IV (Kebijakan Refor-
dilakukan oleh anggota-anggota MPR Orde masi Pembangunan) huruf B (Politik) angka 2 hu-
Baru. Dengan demikian, baik secara kuali- ruf d, hanya disebutkan: "Menyesuaikan implemen-
tasi Dwifungsi ABRI dengan paradigma baru peran
tas maupun vested interest, produk yang ABRI dalam kehidupan bermasyarakat, bcrbangsa,
dihasilkan nampak mengandung nuansa kuat dan bemegara". Selanjutnya dalam TAP MPR No.
untuk memelihara status quo. Meski terli- XIV/MPR/1998 tentang Pemilu dalam Pasal I angka
7 ayat (2) disebutkan; "Pengangkatan anggota Ang-
hal ada usaha-usaha mengakomodasi aspi- katan Bcrsenjata Republik Indonesia dalam Dcwan
rasi reformasi, SI-MPRjustru menghindarkan Pcrwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dcwan
Pcrwakilan Rakyat Daerah dilakukan pcngurangan
diri dari aspirasi dasar reformasi. Misalnya,
jumlahnya secara bertahap dan selanjutnya diatur
aspirasi untuk menghapuskan dwifungsi
olch undang-undang".
ABRI
secara total ternyata hanya ditampung
"lap MPR No. XI/MPR/1998 tcntang Penyc-
dalam putusan untuk mengurangi peran sos- lenggaraan Negara yang Bcrsih dan Bcbas KKN tcr-
pol ABRI secara bertahap.^ Aspirasi dan tun- kcsan mcngulur-ulur waktu karena dalam Pasal 5
disebutkan bahwa upaya pemberantasan KKN ter-
hadap siapa pun pcrlu diatur Icbih lanjut dengan
^TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok- undang-undang. Seperti diketahui. proses pcmbuatan
pokok Reformasi Pcmbangunan dalam Rangka Pc- sebuah undang-undang memerlukan waktu cukup
nyelamatan dan Normalisasi Kchidupan Nasional lama.
ANAUSIS PERISTIWA 7
dakan anarki, seperti penculikan, kerusuhan, sibel, praktis, dan sederhana, dalam bentuk
pemsakan dan pembakaran, yang sering di- dialog nasional.
sertai dengan penjarahan, perampokan, pem-
bunuhan, hingga perkosaan, praktis tak ter-
cegah. Situasi seperti itu diperparah lagi Dari Rembug Nasional ke Dialog
oleh isu SARA (suku, agama, ras, dan an- Nasional
targolongan). Meski pemerintah tidak me-
ngakuinya, kenyataan di lapangan membuk- Salah satu tujuan dari gagasan diseleng-
garakannya dialog nasional adalah untuk
tikan lain. Misalnya, pertama, tempat-tem-
pat ibadah seperti gereja, mesjid, dan ke- menyamakan visi dan pola pikir dalam me^
lenteng menjadi sasaran pemsakan dan pem- nyikapi berbagai persoalan yang munculj
bakaran. Ini menyangkut persoalan agama. akhir-akhir ini. Meski bukan orang yang
Kedua, sasaran penjarahan adalah sentra- pertama, Gubermu- Lemharmas Letjen TNI
sentra ekonomi, gedimg, toko-toko, dan ru- Agum Gumelar merupakan salah satu peng-
mah-mmah orang kaya. Ini menjadi bukti gagas dialog nasional dengan istilah rem-;
persoalan antargolongan (kaya dan miskin). bug nasional.^, Rembug nasional tidak di-
Ketiga, tindakan pemerkosaan diarahkan ke- artikan sebagai rekonsiliasi atau rujuk na-
pada etnis tertentu, yakni etnis Cina. Ini men- sional, yang bermakna sebagai tindakan per-
jadi pertanda persoalan ras. Keempat, ter- damaian atau berdamai karena ada permu-
imgkap bahwa pihak-pihak yang bertikai di suhan atau perseteruan di antara sesama
berbagai tempat kerusuhan adalah antara unsur bangsa sebelumnya. Bahwa dewasa
kaum pendatang dan penduduk asli. Ini je- ini terjadi konflik di kalangan masyarakat
las merupakan persoalan suku. Masalah-ma- pada kenyataannya merupakan cerminan dari
salah seperti ini yang gagal diatasi dengan berbagai aspirasi yang bebas seiring de-
segera hanya akan mengembangkan rasa ngan makna keterbukaan yang hams dite-
saling mencurigai antarsesama komponen rima. Rembug nasional mempakan wahana
bangsa, dan oleh karena itu, selain meng- berkumpulnya selurah komponen bangsa
ganggu keamanan dan ketentraman masya- yang diwakili oleh para tokoh masyarakat
rakat, sangat berpotensi merangsang disin- yang merasa terpanggil untuk merefleksi-
tegrasi bangsa. kan diri dengan pikiran jemih untuk saling
memberi dan menerima, didasarkan kepada
Persoalan-persoalan di atas sebenarnya suatu kepentingan yang lebih besar yaitu
hanya menunjukkan bahwa otoritas politik menyelamatkan bangsa {Media Indonesia,
sipil maupun militer nampaknya tidak lagi 30 November 1998).
mempunyai kemampuan untuk secara bijak-
sana mengarahkan proses tranformasi de-
mokrasi melalui cara atau jalan yang lancar Menanggapi kerusuhan di Jakarta yang makin
dan damai. Sebaliknya, kecenderungan yang memperpanjang daftar persoalan yang dihadapi
bangsa Indonesia, Gubemur Lemhannas Letjen TNI
berkembang justni mengancam integrasi ma- Agum Gumelar mengajak seluruh komponen bang-
syarakat. Oleh karena itu, muncul gagasan sa untuk berkumpul dan membicarakan bagaimana
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan menyikapi keadaan sekarang ini. Apa pun namanya,
bisa rembug nasional atau dialog nasional (Kompas,
itu melalui jalur informal, yang lebih flek- 24 November 1998).
8 ANALISIS CSIS,TahunXXVlII/1999.No. 1
Gagasan rembug nasional tersebut men- semangat ini; (2) mengembalikan kedaulat-
dapat respons yang baik dan dukungan da- an rakyat dan memperdayakan lembaga per-
ri berbagai pihak. Salah satu di antaranya wakilan sebagai penjelmaan aspirasi rakyat,
adalah Nurcholish Madjid, yang berpenda- yang mencerminkan kepentingan rakyat, bu-
pat bahwa yang paling baik menyelengga- kan kepentingan penguasa; mengemba-
(3)
rakan dialog nasional itu sebetulnya peme- likan kedaulatan ke tangan rakyat sebagai
rintah; oleh karena itu, gagasan dan inisia- asas perjuangan dalam proses pembangun-
tif Guberaur Lemhannas Letjen TNI Agum an bangsa, ke arah masyarakat yang adil dan
Gumelar perlu didukung, karena orang se- sejahtera melalui cara-cara yang demokra-
perti dialah yang memiliki kapasitas untuk tis. Dalam rangka itu, haruslah dilakukan
menyelenggarakan dialog nasional {Merde- desentralisasi pemerintahan sesuai dengan
ka, 26 Desember 1998). Namun, gagasan rem- kemampuan daerah dan ditetapkan refund
bug nasional ini kandas, selain karena per- sharing (perimbangan keuangan) yang adil
soalan teknis yang rumit seperti penentuan antara pemerintah pusat dan daerah; (4) agar
siapa yang pantas menjadi peserta dan me- pelaksanaan reformasi diletakkan dalam per-
wakili kelompok masyarakat apa, terutama spektif kepentingan generasi baru bangsa
karena tidak direspons secara positif oleh Indonesia dalam menghadapi tantangan
Presiden B.J. Habibie. bangsa di masa yang akan datang; (5) sege-
ra dilaksanakarmya pemilu yang jurdil dan
Sebelum Agum Gumelar menyampaikan dilaksanakan oleh pelaksana independen, di
gagasannya, para mahasiswa yang terga- mana panitia pelaksana (Panpel) terdiri dari
bung dalam Forum Komimikasi Senat Maha- peserta pemilu dan diawasi oleh tim inde-
siswa Jakarta (FKSMJ), ITB Bandung, dan penden. Pemilu mempakan jalan demokratis
Universitas Siliwangi telah memprakarsai untuk mengakhiri pemerintahan transisi yang
sebuah dialog yang dilaksanakan di ke- dipimpin oleh B.J. Habibie, sekaligus men-
diaman K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) jadi cara imtuk menetapkan pemerintahan
di Ciganjur, Jakarta Selatan pada 10 Novem- yang baru secara legitimate, selambat-lambat-
ber 1998. Hadir dalam dialog tersebut empat nya dalam tiga bulan setelah Pemilu Mei
tokoh reformis, yaitu Megawati Soekamo- 1999 berlangsung pemerintahan bam sudah
putri, Amien Rais, Sri Sultan Hamengku hams terbentuk melalui SU MPR; (6) peng-
Buwono X, dan Gus Dur sendiri. Dialog Ci- hapusan Dwifungsi ABRI secara bertahap
ganjur menghasilkan delapan butir kesepa- paling lama enam tahun dari tanggal per-
katan yang kemudian dikenal dengan Ke- nyataan ini dibacakan, dalam rangka me\\-u-
sepakatan Ciganjur. Delapan butir kesepa- judkan masyarakat madani; (7) dilakukan
katan tersebut adalah: (1) menghimbau ke- usaha yang sungguh-sungguh dan tidak
pada semua pihak agar tetap menjunjung bisa ditawar-tawar lagi untuk menghapus
tinggi terciptanya kesatuan dan persatuan dan mengusut pelaku KKN. diawali dengan
bangsa secara utuh dengan semangat Bhin- pengusutan harta kekayaan Soeharto. sesuai
neka Tunggal Ika dalam Negara Kebangsa- ketentuan hukum yang berlaku; (8) mende-
an dan Kesatuan RI yang berdasarkan Pan- sak scluruh pengamanan swakarsa Sl-MPR
UUD
casila dan '45. Para pemimpin formal untuk segera membubarkan diri dan kembali
maupun informal haruslah konsisten dengan ke rumah masing-masing agar tidak mem-
