1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Umumnya eksistensi suatu masyarakat akan dengan ...

42 Pages·2015·0.32 MB·Indonesian

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Umumnya eksistensi suatu masyarakat akan dengan mudah dikenali
melalui kebudayaan dan kode-kode sosial yang hidup di tengah-tengahnya. Ia
berlaku sebagai rujukan dari nilai-nilai, sekaligus juga aturan main yang akan
diikuti oleh kelompok masyarakat tersebut. Pada saat bersamaan ia berlaku pula
sebagai identitas kolektif masyarakat yang bersangkutan, yang membedakan diri
dengan kelompok masyarakat lainnya. Menurut Sokefeld (Irianto dkk., 2011 :
140) identitas ini menjadi suatu label yang dipergunakan atau diberikan untuk
mengelompokkan serta membedakan diri dengan kelompok lain, siapa kami dan
mereka (self vs others).
Akan tetapi terdapat kenyataan menarik pada masyarakat asli Lampung
Tulang Bawang Barat. Apa yang didefinisikan oleh Sokefeld di atas tidak terjadi
pada mereka dan justru bertolak belakang dengan teorinya. Mereka mengalami
apa yang disebut dengan “kegelisahan identitas” yakni berkaitan dengan situasi
keterpinggiran dan keterdesakan oleh populasi pendatang-transmigran Jawa yang
jumlahnya diperkirakan mencapai angka 70 % sedangkan mereka 20 % dan etnik
lain sekitar 10 % (BPS, Tulang Bawang Barat, 2011). Perihal komposisi yang
tidak berimbang ini dapat dirunut akarnya pada sejarah panjang proyek kolonisasi
era Belanda pada tahun 1905 yang dilanjutkan kemudian dengan program
transmigrasi masa Soekarno dan Orde Baru Soeharto.
1
2

Bagi masyarakat asli Lampung keberadaan pendatang-transmigran Jawa
yang disokong oleh kebijakan pemerintah Orde Baru menyebabkan apa yang oleh
Oommen (1997) disebut dengan etnifikasi, yakni situasi dimana mereka tidak lagi
berkuasa atas tanahnya sendiri padahal mereka lahir dan besar disana.
Transmigrasi telah menjadikan etnis lokal menjadi minoritas di tanah miliknya
(Irianto dkk., 2011 : 141).
Diamati dengan seksama, memang sejatinya Tulang Bawang Barat secara
khusus dan provinsi Lampung secara umum memiliki keunikan tersendiri ketika
diteropong melalui sudut pandang budaya dan komposisi penduduknya. Ia adalah
bagian dari bumi Sumatera dengan karakter serta budaya penduduk khasnya tetapi
sirkumstasi yang melingkungi beraroma cita rasa Jawa. Mayoritas etnis Jawa
menjadi dominan pada banyak arena pertarungan sosial baik bahasa, nilai-nilai,
tata pergaulan sosial dan terutamanya pada lini ekonomi. Catatan pemerintah
daerah menunjukkan bahwa pendatang-transmigran Jawa, Bali, Madura dan
Sunda dimulai sejak awal 1970-an dan berlanjut terus hingga pertengahan
pemerintahan Soeharto (DISNAKERTRANS. Kab. Tulang Bawang Barat : 2011).
Dalam perkembangannya selanjutnya, diakui oleh banyak pihak bahwa
keberadaan kelompok pendatang ini telah memberikan kemakmuran nyata
sekaligus tanpa disadari mengguratkan konflik dan pertarungan identitas dengan
penduduk asli. Jika masa Orde Baru konflik antar dua komunitas kelompok ini
tidak pernah mencuat ke permukaan karena otoritarianisme rezim saat itu maka
sejak diberlakukan otonomi daerah masyarakat asli Lampung menemukan
momentum untuk mempersoalkan posisi mereka berhadap-hadapan dengan
3

pendatang, menggugat apa yang “terambil” dari mereka dan lantas mengusahakan
untuk direbut kembali.
Pendatang-transmigran Jawa telah memberikan gambaran kemajuan yang
tercermin melalui dinamika pasar, keberadaan beberapa stasiun pompa bensin,
kantor-kantor bank, sekolahan dan masjid yang berdiri secara megah, beberapa
rumah sakit, banyaknya toko ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart serta
lalu-lalang kendaraan roda dua atau empat. Dari Delapan kecamatan yang masuk
wilayah Tulang Bawang Barat, Tujuh diantaranya adalah daerah eks-UPT (Unit
Pemukiman Transmigrasi) yang kini berubah menjadi kota kecamatan yang
dinamis. Dapat dikatakan, bahwa cikal bakal pendirian kota-kota kecamatan yang
menjadi sokongan akan pendirian kabupaten ini adalah basis-basis kantong
transmigrasi di tujuh kecamatan tersebut yang secara faktual memiliki fondasi
perekonomian yang kuat serta jumlah penduduk memadai. Ketujuh kecamatan ini
ibarat bulatan-bulatan sarang tawon dan taman sari dimana banyak lebah
memproduksi madu, beraktifitas dan berkumpul di tengah belantara dan rawa.
Malam hari menjadi waktu istimewa bagi pedagang kaki lima untuk
berjualan di sepanjang jalan. Rata-rata orang Jawa. Biasanya mereka buka jam
17.00 WIB sore dan tutup jam 24 atau 01.00 malam. Rutinitas demikian berjalan
terus dari hari ke hari. Orang-orang Jawa banyak berprofesi sebagai birokrat,
guru, pendakwah agama, pedagang, petani, mekanik bengkel atau operator traktor
perkebunan dan banyak diantaranya pemilik lahan karet atau sawit dengan jumlah
terbatas. Mereka bermukim di pinggiran kota kecamatan yang ramai dan kantong-
kantong desa yang masih dalam lingkungan kota kecamatan.
4

Sepanjang jalan yang dapat disebut sebagai jalan utama dari Tulang
Bawang hingga ke Kota Bumi merupakan tempat favorit mereka untuk bermukim
tidak terkecuali jalan utama dari tujuh kecamatan eks-UPT yakni Tulang Bawang
Tengah, Tulang Bawang Udik, Lembu Kibang, Tumijajar, Gunung Terang,
Gunung Agung dan Way Kenanga, kesemuanya merupakan titik episentrum dari
geliat ekonomi baik siang maupun malam hari.
Orang Jawa menunjukkan jati dirinya sebagai pekerja ulet dengan
menghidupkan perekonomian lokal sehari-hari, tanpa kenal lelah mencari nafkah
sebagai tujuan utama dengan tanpa disadari telah berimplikasi pada kemajuan
ekonomi-sosial yang maju pada daerah yang klaim kelompok pribumi sebagai
“bukan miliknya”.
Beberapa kelompok atau kepala keluarga orang Jawa bermukim di
perkebunan-perkebunan yang mereka kuasai yang jaraknya tidak begitu jauh dari
kota. Mereka menanam karet, kelapa sawit dan padi. Tiga jenis tanaman inilah
yang menjadi andalan mereka dan pemerintah daerah Tulang Bawang Barat.
Dominasi pada wilayah ekonomi sebagaimana digambarkan di atas
bukanlah satu-satunya pokok krusial pemicu ketegangan psikologis antara
pendatang versus penduduk asli Lampung. Terdapat persoalan lain yang
berlangsung selama puluhan tahun dari generasi orang tua ke generasi berikutnya.
Semenjak kedatangannya kelompok transmigran berdiam di pemukiman enclave
atau koloni yang disebut dengan UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) yang tidak
terintegrasi dengan penduduk asli lokal bahkan dalam titik tekan tertentu terdapat
UPT yang jauh dari perkampungan mereka. Pengelompokan demikian rupa tidak
5

mendorong proses akulturasi dengan cepat seperti biasa terjadi pada dua atau
lebih kelompok sosial yang bertemu dan hidup berdampingan.
Orang asli Lampung hidup mengelompok dengan komunitas kecilnya
sementara pendatang transmigran Jawa hidup dalam koloninya. Anak-anak
Lampung lahir dan belajar kode-kode sosial serta bahasa Lampung sehari-hari
hanya seputar keluarga dan kelompok sosial terbatasnya. Sementara keluar dari
rumah dan lingkungan kecilnya mereka akan menjumpai kelompok pendatang
yang lebih besar lagi dengan bahasa dan tradisi budaya dominan berbeda.
Pada kesempatan yang sama, anak-anak Jawa terlahir sebagai orang Jawa,
berbahasa Jawa sejak kanak-kanak dan bertingkah-laku ala orang Jawa. Dalam
internal keluarga, mereka bersosialisasi dengan saudara-saudarinya yang Jawa
sementara itu pula, di luaran mereka berinteraksi dengan teman-temannya yang
Jawa baik di sekolahan maupun di arena perkumpulan. Nilai-nilai Jawa hidup
subur di Tanah Lampung sementara kebalikannya, tradisi dan kebudayaan
Lampung hanya hidup pada komunitas terbatas mereka, terpinggirkan dan
terkepung oleh tradisi budaya dominan pendatang sehingga lambat laun
“mengecil” dan terabsorbsi oleh budaya Jawa.
Ketimpangan budaya dan ekonomi pada banyak kasus kerap melahirkan
konflik antar etnik seperti orang Lampung versus transmigran Bali dan orang
Lampung versus transmigran Jawa. Memang, konflik antara masyarakat lokal
dengan pendatang transmigran belum mengakibatkan amuk massa sebesar apa
yang pernah terjadi di Malaysia tanggal 13 Mei 1969 antara etnis Melayu versus
Cina dan India atau antara etnis Dayak dengan Madura di Sampit pada awal era
6

reformasi. Di Tulang Bawang Barat letupan-letupan masih bersifat kecil dan
sporadik, terjadi di banyak tempat dengan modus berbeda-beda dengan titik
persoalan sama yakni kecemburuan sosial yang berangkat dari persoalan
ketimpangan ekonomi. Misal, kejadian pertarungan antara kelompok etnik
Lampung dengan transmigran Jawa karena perampokan kendaraan roda dua milik
orang Jawa oleh orang Lampung. Ketika orang Lampung ditangkap dan lantas
diserahkan kepada pihak kepolisian, maka esok harinya dapat dipastikan koloni
orang Jawa yang menjadi korban tadi akan diserbu.1 Kasus lainnya yang
seringkali terjadi adalah pengambilalihan lahan perkebunan atau rumah secara
paksa dengan dalih bahwa dahulu tanah tersebut adalah milik nenek moyang
mereka meskipun dalam kurun perjalanan waktu kemudian telah berpindah
kepemilikan akibat transaksi jual beli.
Jika ditelaah lebih lanjut, dominasi pendatang-transmigran Jawa yang
digambarkan sesungguhnya hanya bersifat artifisial saja terutama pada simbol-
simbol ekonomi dan tradisi serta bahasa Jawa yang masih hidup subur di tengah-
tengah mereka akan tetapi jika diselami lebih lanjut, mereka berada pada situasi
tegangan sebagai “orang lain” ketika berhadap-hadapan dengan pribumi dan
belum diakui sepenuhnya sebagai bagian dari mereka baik secara sosial maupun
politik.
Konteks perjumpaan pendatang dan pribumi sebagaimana digambarkan
diatas didiskusikan secara baik oleh ilmu kajian budaya sebagai ruang diaspora
yang dapat dimengerti dalam bentuk esensialnya sebagai komunitas minoritas

1 Sebagaimana diturkan oleh narasumber Suwarno, tanggal 12 September 2013
7

yang hidup dalam pengasingan dengan sejarah perjalanan melelahkan akibat
kesulitan ekonomi atau politik seperti bangsa Yahudi di Eropa abad-abad
terdahulu, Afro-Karibia di Inggris, dan yang paling mutakhir pengungsi
Afganistan dan Irak di Australia. Meskipun transmigran Jawa adalah mayoritas
dibanding dengan penduduk asli Lampung mereka tetaplah hidup dalam “ruang
diaspora” yang mempersilahkan berbagai ketegangan bermain dalam wilayah
psikologi sosial maupun personal seperti hasrat “pulang” yang senantiasa hadir,
kerinduan akan kampung halaman, ketegangan mayoritas-minoritas mengenai
kekuasaan dan penguasaan ekonomi, ketegangan mengenai identitas lama
(sebagai orang Jawa) dan baru (sebagai orang Lampung). Di dalam suasana ini,
bersaing batas antara inklusi dan eklusi, kecocokan dan keasingan, “kita” dan
“mereka” ( Sardar dkk, 2001 : 133).
Demikian pula, ketegangan-ketegangan dalam ruang diaspora ternyata
dialami pula oleh masyarakat asli Lampung. Mereka mengalami etnifikasi atau
keterpinggiran peran sosial, budaya dan ekonomi karena keterkepungan oleh
pendatang transmigran yang jumlahnya tidak sebanding. Etnifikasi semakin terasa
ketika pemerintahan Jakarta era Orde Baru lebih “melindungi” komunitas
transmigran dan memberikan peran lebih pada tokoh-tokoh Jawa di berbagai
jenjang birokrasi. Ketegangan dan marginalisasi atas mereka menumbuh suburkan
kecurigaan dan “dendam” yang kemudian menemukan momentum tepat saat
sistem otonomi daerah berlaku. Barangkali, kondisi demikian berkesesuaian
dengan tesis Avtar Brah :
“Diaspora sebagai suatu kategori konseptual tidak hanya didiami
oleh pendatang, tetapi juga oleh mereka yang telah tinggal dan
8

dikonstruksi serta direpresentasi sebagai “pribumi”. Ruang diaspora
adalah situs tempat pribumi sesungguhnya adalah seorang
diasporian, sebaliknya diasporian adalah pribumi” (Avtar Brah dalam
sardar dkk, 2001 : 134).

Orang Lampung merasakan dirinya “terasing” di tanah sendiri.
Ketegangan-ketegangan psikologis akan keterpinggiran, keterdesakkan dan
“kalah” berkompetisi bermain pada wilayah psikologi kolektif yang mana pada
masa-masa sebelum otonomi daerah melahirkan inferioritas ketika berhadap-
hadapan dengan kelompok pendatang-transmigran yang dominan (Irianto.,dkk :
2011). Orang asli lampung terasing di buminya sendiri dan tidak merasakan lagi
bahwa dirinya sebagai pribumi pemilik atas tanah mereka karena ketiadaan daya
ekonomi, sosial politik maupun budaya.
Marginalisasi masyarakat asli Lampung dan keterpinggiran ekonomi
orang-orang Melayu di Malaysia oleh etnis Cina dan India memiliki cara
penyelesaian yang berbeda sama sekali (Dyah Ayu Intan Sari, 2012 : 1-2). Jika
pada akhirnya pemerintahan Malaysia menempuh jalan politis dalam penyelesaian
ketimpangan tadi dengan mengeluarkan regulasi yang bersifat top down maka
masyarakat Tulang Bawang Barat melakukan perlawanan atas dominasi
pendatang-transmigran Jawa secara mandiri melalui strategi budaya. Perdana
Menteri saat itu, Tun Abdul Razak mengeluarkan kebijakan dengan istilah N.E.P
atau New Economic Policy yang bertujuan untuk menyeimbangkan pendapatan
serta menaikkan kesejahteraan ekonomi Bumiputera Melayu sedangkan
masyarakat Lampung melakukan “perlawanan” budaya melalui revitalisasi nilai,
konsepsi, slogan-slogan khas Lampung serta narasi-narasi putra daerah/tuan
9

rumah dengan segala privilege-nya versus pendatang atau “tamu” dengan hak-hak
terbatasnya.
Strategi pengkonstruksian identitas kolektif mereka dan identitas
pendatang disandarkan pada filsafat tradisional yang berkembang dalam
masyarakat Tulang Bawang Piil Pesenggiri. Filsafat Piil Pesenggiri ditafsir ulang
dengan kontekstualisasi otonomi daerah atau dilakukannya “reinvensi tradisi”,
menghidupkan kembali nilai-nilai lama tradisi local genius dengan interpretasi
kekinian (Irianto., dkk : 2011). Menurut sudut pandang kajian budaya, pada pokok
inilah sesungguhnya penelitian ini menarik untuk dilihat.
Pada praktiknya, penemuan kembali nilai-nilai lama Piil Pesenggiri
sebagai modal perlawanan budaya syarat dengan muatan politik dan tafsiran
subjektif-kolektif (Irianto., dkk : 2011). Artinya, pemaknaan ulang yang dilakukan
adalah kontekstualisasi menurut kebutuhan sosial politik kekinian dengan
harapan dapat dijadikan modal budaya memenangi pertarungan dan merebut
kembali apa-apa yang mereka anggap hilang dan terampas selama ini seperti
melunturnya nilai budaya Lampung, hilangnya bahasa Lampung dalam rutinitas
sosial sehari-hari, keterpinggiran ekonomi dan kekalahan dalam peran politik.
Strategi diatas dijalankan bersamaan dengan strategi lain berupa mengakui
secara simbolik beberapa sosok yang dianggab “tokoh”, atau memiliki massa
dengan harapan menjadi “bagian” dari mereka ketika suara atau pengaruhnya
dibutuhkan di bilik-bilik suara. Mereka menyebutnya dengan istilah
“melampungkan” orang non-Lampung agar menjadi bagian dari diri mereka.
10

Caranya, dengan memberikan gelar adat yang diserahkan oleh lembaga adat
MPAL dan biasanya diiringi dengan upacara begawe secara besar-besaran.
Strategi resistensi menghadapi dominasi pendatang-transmigran dan pola
dominasi/marginalisasi baru oleh mereka terhadap pendatang-transmigran Jawa
pada era otonomi daerah dapat digambarkan dengan sederhana sebagai berikut :

Reinvensi tradisi (filsafat Piil Pesenggiri)
Nilai-nilai Piil Pesenggiri dijadikan modal pembentukan identitas
kolektif

↓
Konstruksi identitas kolektif
•Siapa kami orang asli Lampung dan siapa pendatang-
transmigran,
•Apa hak-hak kami dan apa hak-hak mereka

↓
Penguasaan pimpinan utama birokrasi dan sel-sel dibawahnya
•“Melampungkan” tokoh-tokoh pendatang dengan gelar adat
•Lampungisasi simbol-simbol birokrasi dan daerah
•Lampungisasi simbol budaya dan sosial
•Menjadikan bahasa Lampung sebagai bahasa utama setelah
bahasa Indonesia

Strategi budaya ini dengan secara cepat menemukan hasil nyata pada
kontestasi PILKADA. Pada pelaksanaan PILKADA yang pertamakali diadakan
posisi bupati dan wakil bupati mereka menangkan yakni Bachtiar Nasri dan Umar
Ahmad. Sedangkan perolehan kursi anggota DPRD adalah mereka yang mayoritas
“putra daerah” baik melalui organisasi partai politik lama semisal GOLKAR, PPP,