pandangan pemuka agama terhadap kebijakan pemerintah bidang keagamaan

125 Pages·2013·1.81 MB·Indonesian

PANDANGAN PEMUKA AGAMA
TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH

BIDANG KEAGAMAAN

Editor:
Nuhrison M. Nuh

KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN
JAKARTA, 2013
i
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

pandangan pemuka agama terhadap kebijakan pemerintah bidang keagamaan/
Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
RI
Ed. I. Cet. 1.---
Jakarta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013
xxvi + 70 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-797-357-5

Hak Cipta pada Penerbit

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk
dengan cara menggunakan mesin fotocopy tanpa seizing sah dari penerbit.

Cetakan Pertama, Oktober 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------
PANDANGAN PEMUKA AGAMA TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Editor:
Nuhrison M. Nuh

Desain Cover & Lay out:
Zabidi

Penerbit:
Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta
Telp/Fax. [phone]
[email protected]
ii
KATA PENGANTAR
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
KEPALA PUSLITBANG KEHIDUPAN

KEAGAMAAN
pandangan pemuka agama terhadap kebijakan pemerintah bidang keagamaan/
Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
RI
Ed. I. Cet. 1.---
uji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan
Jakarta Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013
xxvi + 70 hlm; 14,8 x 21 cm Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-

Nya yang tiada terhingga, sehingga kami dapat

ISBN 978-979-797-357-5 merealisasikan ”Penerbitan Naskah Buku Kehidupan

Keagamaan”. Penerbitan buku tahun 2013 ini merupakan

Hak Cipta pada Penerbit hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan

Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2012.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk Buku hasil penelitian yang diterbitkan sebanyak 8
dengan cara menggunakan mesin fotocopy tanpa seizing sah dari penerbit.
(delapan) naskah. Buku-buku yang dimaksud sebagai berikut:

1. Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia.
Cetakan Pertama, Oktober 2013

2. Efektivitas Pengawasan Fungsional bagi Peningkatan Kinerja
------------------------------------------------------------------------------------------------------
PANDANGAN PEMUKA AGAMA TERHADAP KEBIJAKAN Aparatur Kementerian Agama.
PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN
------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di

Editor: Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat.
Nuhrison M. Nuh
4. Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi
Desain Cover & Lay out:
Produk Halal.
Zabidi
5. Pandangan Pemuka Agama terhadap Kebijakan Pemerintah

Bidang Keagamaan.
Penerbit:
Puslitbang Kehidupan Keagamaan 6. Pandangan Pemuka Agama terhadap Ekslusifisme Agama di
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Berbagai Komunitas Agama.
Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta
Telp/Fax. [phone]
[email protected]
iii
7. Masyarakat Membangun Harmoni: Resolusi Konflik dan Bina
Damai Etnorelijius di Indonesia.
8. Peran Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.
Kami berharap penerbitan naskah buku hasil penelitian
yang lebih banyak menyampaikan data dan fakta ini dapat
memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah sosial
keagamaan, serta sebagai bahan masukan bagi para
pengambil kebijakan tentang pelbagai perkembangan dan
dinamika sosial keagamaan. Di samping itu, diharapkan pula
buku-buku ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi berbagai
pihak tentang informasi kehidupan keagamaan di Indonesia.
Dengan selesainya kegiatan penerbitan naskah buku
kehidupan keagamaan ini, kami mengucapkan terima kasih
kepada:
1. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
yang telah memberikan kepercayaan, arahan dan
sambutan bagi terbitnya buku-buku ini.
2. Para pakar yang telah sudi membaca dan memberikan
prolog atas buku-buku yang diterbitkan.
3. Para peneliti sebagai editor yang telah menyelaraskan
laporan hasil penelitian menjadi buku, dan akhirnya dapat
hadir di depan para pembaca yang budiman.
4. Kepada semua fihak yang telah memberikan kontribusi
bagi terlaksananya program penerbitan naskah buku
kehidupan keagamaan ini.
5. Tim Pelaksana Kegiatan, sebagai penyelenggara.
iv
7. Masyarakat Membangun Harmoni: Resolusi Konflik dan Bina Apabila dalam penerbitan buku ini masih ada hal-hal
Damai Etnorelijius di Indonesia. yang perlu perbaikan, kekurangan dan kelemahannya baik
dari sisi substansi maupun teknis, kami mohon maaf dan
8. Peran Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama dalam
berharap masukan serta saran untuk penyempurnaan dan
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.
perbaikan buku-buku yang kami terbitkan selanjutnya dan
Kami berharap penerbitan naskah buku hasil penelitian semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.
yang lebih banyak menyampaikan data dan fakta ini dapat

memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah sosial
keagamaan, serta sebagai bahan masukan bagi para Jakarta, Oktober 2013
pengambil kebijakan tentang pelbagai perkembangan dan Kepala,
dinamika sosial keagamaan. Di samping itu, diharapkan pula Puslitbang Kehidupan Keagamaan
buku-buku ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi berbagai
pihak tentang informasi kehidupan keagamaan di Indonesia.

Dengan selesainya kegiatan penerbitan naskah buku
Prof. Dr. H. Dedi Djubaidi, M.Ag.
kehidupan keagamaan ini, kami mengucapkan terima kasih
NIP. 19590320 198403 1 002
kepada:

1. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

yang telah memberikan kepercayaan, arahan dan

sambutan bagi terbitnya buku-buku ini.

2. Para pakar yang telah sudi membaca dan memberikan
prolog atas buku-buku yang diterbitkan.

3. Para peneliti sebagai editor yang telah menyelaraskan

laporan hasil penelitian menjadi buku, dan akhirnya dapat

hadir di depan para pembaca yang budiman.

4. Kepada semua fihak yang telah memberikan kontribusi

bagi terlaksananya program penerbitan naskah buku

kehidupan keagamaan ini.

5. Tim Pelaksana Kegiatan, sebagai penyelenggara.

v
vi
Pandangan Pemuka Agama terhadap Kebijakan Pemerintah Bidang Keagamaan
SAMBUTAN
KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI

K ami menyambut baik diterbitkannya buku:
“Pandangan Pemuka Agama Terhadap Kebijakan
Pemerintah Di Bidang Keagamaan” ini, karena
beberapa alasan: Pertama, penerbitan buku ini merupakan
salah satu media untuk mensosialisasikan hasil-hasil
penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Badan
Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, dalam hal ini
Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Kedua, dapat memberikan
informasi faktual dari lapangan tentang pengetahuan,
pemahaman dan pengamalan pemuka agama terhadap
kebijakan pemerintah di bidang keagamaan, dalam hal ini
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
No 9 dan No 8 Tahun 2006, dan SKB Menteri Agama, Jaksa
Agung dan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2008,, No Kep
033/A/JA/6/2008, dan No 199 Tahun 2008.

Sebagaimana kita ketahui pada tahun 2006 dan 2008

Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dan

Kejaksaan Agung telah mengeluarkan kebijakan dibidang

agama. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Bersama Menteri

Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006,

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat

Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama

dan Pendirian Rumah Ibadat (disingkat PBM), dan SKB

Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No 3
vii
Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Tahun 2008, No. Kep. 033/A/JA/6/2008 dan No 199 Tahun 2008
tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota,
dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia
dan Warga Masyarakat, (disingkat SKB).
Setelah dikeluarkannya peraturan tersebut, segera
pemerintah mensosialisasikannya kepada para aparat
pemerintah daerah dan pemuka agama dibeberapa daerah di
Indonesia, namun pelaksanaan peraturan tersebut nampak
belum optimal. Di beberapa daerah masih saja terjadi tindakan
anarkis dalam masalah pendirian tempat ibadat dan terhadap
kelompok Jemaat Ahmadiyah. Terjadinya tindakan anarkis
tersebut diduga karena belum pahamnya pemuka agama
terhadap kedua peraturan tersebut.
Buku ini memuat hasil penelitian tentang pandangan
pemuka agama terhadap kebijakan pemerintah dibidang
agama, yang meliputi pelaksanaan sosialisasi, sikap pemuka
agama dan implementasi peraturan tersebut oleh pemuka
agama. Penelitian ini menginformasikan bahwa sosialisasi
SKB belum maksimal, sedangkan PBM sudah tersosialisasikan
cukup maksimal, hanya belum menjangkau masyarakat
kalangan bawah, pemuka agama yang paham SKB hanya 33 %,
sedangkan yang paham PBM 52%, pemuka agama yang
mendukung SKB 51%, yang mendukung PBM 52%, respon
terhadap SKB 45% positif, sedangkan respon terhadap PBM
47% positip. Faktor yang dominan yang mempengaruhi
pemuka agama Islam terhadap SKB adalah faktor konatif,
sedangkan terhadap PBM adalah faktor sikap setuju terhadap
isi substansi PBM. Selain itu diperoleh informasi bahwa 67%
pemuka agama setuju PBM ditingkatkan menjadi Undang-
viii
Pandangan Pemuka Agama terhadap Kebijakan Pemerintah Bidang Keagamaan
Tahun 2008, No. Kep. 033/A/JA/6/2008 dan No 199 Tahun 2008 Undang Kerukunan Umat Beragama atau Undang_undang
tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, Perlindungan Agama.
dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia
Melalui informasi yang dimuat dalam buku ini,
dan Warga Masyarakat, (disingkat SKB).
diharapkan dapat dijadikan bahan bagi Kementerian Agama
Setelah dikeluarkannya peraturan tersebut, segera dan instansi lainnya yang terkait untuk menyusun program
pemerintah mensosialisasikannya kepada para aparat pembinaan selanjutnya. Dari informasi hasil penelitian ini
pemerintah daerah dan pemuka agama dibeberapa daerah di nampak bahwa sosialisasi peraturan tersebut baru
Indonesia, namun pelaksanaan peraturan tersebut nampak menjangkau pemuka agama tingkat provinsi dan kabupaten
belum optimal. Di beberapa daerah masih saja terjadi tindakan belum menjangkau aparat pemerintah dan pemuka agama
anarkis dalam masalah pendirian tempat ibadat dan terhadap ditingkat bawah (grass root). Pada hal pada daerah-daerah
kelompok Jemaat Ahmadiyah. Terjadinya tindakan anarkis tersebutlah banyak kasus yang muncul.
tersebut diduga karena belum pahamnya pemuka agama
Dari hasil penelitian ini juga diperoleh informasi bahwa
terhadap kedua peraturan tersebut.
ada permintaan dari para pemuka agama agar kedua
Buku ini memuat hasil penelitian tentang pandangan peraturan tersebut ditingkatkan menjadi undang-undang,
pemuka agama terhadap kebijakan pemerintah dibidang sebab dengan status peraturan yang ada sekarang sulit untuk
agama, yang meliputi pelaksanaan sosialisasi, sikap pemuka menindak kelompok tertentu yang melanggar peraturan
agama dan implementasi peraturan tersebut oleh pemuka tersebut karena tidak ada sanksinya.
agama. Penelitian ini menginformasikan bahwa sosialisasi
Kami berharap, buku ini dapat bermanfaat bagi aparat
SKB belum maksimal, sedangkan PBM sudah tersosialisasikan
pemerintah dan pemuka agama diberbagai daerah untuk
cukup maksimal, hanya belum menjangkau masyarakat
dijadikan sebagai referensi tentang bagaimana kondisi
kalangan bawah, pemuka agama yang paham SKB hanya 33 %,
pengetahuan, pemahaman dan pengamalan pemuka agama
sedangkan yang paham PBM 52%, pemuka agama yang
didaerahnya masing-masing terhadap PBM dan SKB.
mendukung SKB 51%, yang mendukung PBM 52%, respon
terhadap SKB 45% positif, sedangkan respon terhadap PBM Jakarta, Oktober 2013
47% positip. Faktor yang dominan yang mempengaruhi
Pgs. Kepala
pemuka agama Islam terhadap SKB adalah faktor konatif,
Badan Litbang dan Diklat
sedangkan terhadap PBM adalah faktor sikap setuju terhadap

isi substansi PBM. Selain itu diperoleh informasi bahwa 67%

pemuka agama setuju PBM ditingkatkan menjadi Undang-
Prof. Dr. H. Machasin, MA
NIP 19561013 198103 1 003
ix
Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

x