lampiran peraturan presiden republik indonesia nomor 59 tahun

102 Pages·2017·0.73 MB·Indonesian

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TUJUAN GLOBAL SASARAN GLOBAL SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 INSTANSI PELAKSANA
I. Mengakhiri segala 1. Pada tahun 2030, 1.1 Menurunnya tingkat kemiskinan pada Kementerian Koordinator Bidang
bentuk kemiskinan di mengurangi setidaknya tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: Pembangunan Manusia dan
mana pun. setengah proporsi laki-laki, 11,13%). Kebudayaan; Kementerian
perempuan dan anak-anak Perencanaan Pembangunan
dari semua usia, yang Nasional/Bappenas; Kementerian
hidup dalam kemiskinan di Keuangan; Kementerian Sosial;
semua dimensi, sesuai Kementerian Desa, Pembangunan
dengan definisi nasional. Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi; Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
Kementerian Agama;
Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
2. Menerapkan ...
- 2 -
TUJUAN GLOBAL SASARAN GLOBAL SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 INSTANSI PELAKSANA
2. Menerapkan secara 2.1 Meningkatnya persentase penduduk Kementerian Koordinator Bidang
nasional sistem dan upaya yang menjadi peserta jaminan Pembangunan Manusia dan
perlindungan sosial yang kesehatan melalui SJSN Bidang Kebudayaan; Kementerian
tepat bagi semua, Kesehatan menjadi minimal 95% pada Perencanaan Pembangunan
termasuk kelompok yang tahun 2019. Nasional/Bappenas; Kementerian
paling miskin, dan pada Keuangan; Kementerian Sosial;
tahun 2030 mencapai Kementerian Kesehatan; Pemerintah

cakupan substansial bagi Daerah Provinsi;

kelompok miskin dan Pemerintah Daerah
rentan. Kabupaten/Kota.
2.2 Meningkatnya persentase penyandang Kementerian Koordinator Bidang
difabilitas miskin dan rentan yang Pembangunan Manusia dan
menerima bantuan pemenuhan Kebudayaan; Kementerian
kebutuhan dasar pada tahun 2019 Perencanaan Pembangunan
menjadi 17,12% (2015: 14,84%). Nasional/Bappenas; Kementerian
Keuangan; Kementerian Sosial;
Kementerian Kesehatan;
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan; Kementerian Agama;
Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
2.3 Menurunnya ...
- 3 -

TUJUAN GLOBAL SASARAN GLOBAL SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 INSTANSI PELAKSANA
2.3 Menurunnya jumlah keluarga sangat Kementerian Koordinator Bidang
miskin yang mendapatkan bantuan Pembangunan Manusia dan
tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada Kebudayaan; Kementerian
tahun 2019 (2015: 3 juta). Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Bappenas; Kementerian
Keuangan; Kementerian Sosial;
Kementerian Kesehatan;
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan; Pemerintah Daerah
Provinsi; Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

2.4 Meningkatnya ...
- 4 -
TUJUAN GLOBAL SASARAN GLOBAL SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 INSTANSI PELAKSANA
2.4 Meningkatnya Kepesertaan Program Kementerian Koordinator Bidang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Perekonomian; Kementerian
Bidang Ketenagakerjaan pada tahun Perencanaan Pembangunan
2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal Nasional/Bappenas; Kementerian

dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Keuangan; Kementerian
Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta). Ketenagakerjaan; Pemerintah Daerah
Provinsi; Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
3. Pada tahun 2030, 3.1 Meningkatnya cakupan persalinan di Kementerian Koordinator Bidang
menjamin bahwa semua fasilitas pelayanan kesehatan untuk Pembangunan Manusia dan
laki-laki dan perempuan, 40% penduduk berpendapatan Kebudayaan; Kementerian
khususnya masyarakat terbawah pada tahun 2019 menjadi Perencanaan Pembangunan
miskin dan rentan, 70%. Nasional/Bappenas; Kementerian
memiliki hak yang sama Keuangan; Kementerian Kesehatan;
terhadap sumber daya Pemerintah Daerah Provinsi;
ekonomi, serta akses Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
terhadap pelayanan dasar,
kepemilikan dan kontrol
atas tanah dan bentuk

kepemilikan ...
- 5 -

TUJUAN GLOBAL SASARAN GLOBAL SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 INSTANSI PELAKSANA
kepemilikan lain, warisan, 3.2 Meningkatnya cakupan imunisasi Kementerian Koordinator Bidang
sumber daya alam, dasar lengkap pada anak usia 12-23 Pembangunan Manusia dan
teknologi baru, dan jasa bulan untuk 40% penduduk Kebudayaan; Kementerian
keuangan yang tepat, berpendapatan terbawah pada tahun Perencanaan Pembangunan
termasuk keuangan mikro. 2019 menjadi 63%. Nasional/Bappenas; Kementerian
Keuangan; Kementerian Kesehatan;
Pemerintah Daerah Provinsi;
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
3.3 Meningkatnya cakupan angka Kementerian Koordinator Bidang
pemakaian kontrasepsi semua cara Pembangunan Manusia dan
pada perempuan usia 15-49 tahun Kebudayaan; Kementerian
untuk 40% penduduk berpendapatan Perencanaan Pembangunan
terbawah pada tahun 2019 menjadi Nasional/Bappenas; Kementerian
65%. Keuangan; Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional;
Kementerian Kesehatan; Pemerintah
Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
3.4. Meningkatnya ...
- 6 -

TUJUAN GLOBAL SASARAN GLOBAL SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 INSTANSI PELAKSANA
3.4 Meningkatnya akses air minum layak Kementerian Koordinator Bidang
untuk 40% penduduk berpendapatan Perekonomian; Kementerian
terbawah pada tahun 2019 menjadi Perencanaan Pembangunan
100%. Nasional/Bappenas; Kementerian
Keuangan; Kementerian Pekerjaan
3.5 Meningkatnya akses sanitasi layak
Umum dan Perumahan Rakyat;
untuk 40% penduduk berpendapatan
Kementerian Kesehatan; Pemerintah
terbawah pada tahun 2019 menjadi
Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah
100%.
Kabupaten/Kota.
3.6 Meningkatnya jumlah rumah tangga

berpendapatan rendah yang dapat
mengakses hunian layak pada tahun
2019 menjadi 18,6 juta untuk 40%
penduduk berpendapatan terbawah.

3.7 Meningkatnya ...
- 7 -
TUJUAN GLOBAL SASARAN GLOBAL SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 INSTANSI PELAKSANA
3.7 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni Kementerian Koordinator Bidang
SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 Pembangunan Manusia dan
menjadi 94,78% (2015: 91,23%). Kebudayaan; Kementerian
Perencanaan Pembangunan
3.8 Meningkatnya Angka Partisipasi Murni
Nasional/Bappenas; Kementerian
SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019
Keuangan; Kementerian Pendidikan
menjadi 82,2% (2015: 79,97%).
dan Kebudayaan; Pemerintah
Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah
3.9 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar
Kabupaten/Kota.
SMA/SMK/MA/Sederajat pada tahun
2019 menjadi 91,63% (2015: 82,42%).
3.10 Kepemilikan akte lahir untuk Kementerian Koordinator Bidang
penduduk 40% berpendapatan Politik, Hukum dan Keamanan;
terbawah pada tahun 2019 menjadi Kementerian Perencanaan
77,4%. Pembangunan Nasional/Bappenas;
Kementerian Keuangan;
Kementerian Dalam Negeri;
Kementerian Kesehatan; Pemerintah
Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
3.11 Meningkatnya ...
- 8 -

TUJUAN GLOBAL SASARAN GLOBAL SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 INSTANSI PELAKSANA
3.11 Meningkatnya akses penerangan Kementerian Koordinator Bidang
untuk penduduk 40% berpendapatan Kemaritiman; Kementerian
terbawah menjadi 100% pada tahun Perencanaan Pembangunan
2019. Nasional/Bappenas; Kementerian
Keuangan; Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral; Kementerian
BUMN; Pemerintah Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota.
4. Pada tahun 2030, 4.1 Meningkatnya jumlah lokasi penguatan Kementerian Koordinator Bidang
membangun ketahanan pengurangan risiko bencana daerah Pembangunan Manusia dan
masyarakat miskin dan pada tahun 2019 menjadi 39 daerah Kebudayaan; Kementerian
mereka yang berada dalam (2015: 35 daerah). Perencanaan Pembangunan
kondisi rentan, dan Nasional/Bappenas; Kementerian
mengurangi kerentanan Keuangan; Badan Nasional
mereka terhadap kejadian Penanggulangan Bencana;
ekstrim terkait iklim dan Kementerian Sosial; Pemerintah
guncangan ekonomi, Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah
sosial, lingkungan, dan Kabupaten/Kota.
bencana.

4.2 Terpenuhinya ...
- 9 -

TUJUAN GLOBAL SASARAN GLOBAL SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 INSTANSI PELAKSANA
4.2 Terpenuhinya kebutuhan dasar korban Kementerian Koordinator Bidang
bencana sosial hingga tahun 2019 Pembangunan Manusia dan
menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu). Kebudayaan; Kementerian
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas; Kementerian
Keuangan; Kementerian Sosial;
Badan Nasional Penanggulangan
Bencana; Pemerintah Daerah
Provinsi; Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

4.3 Terlaksananya pendampingan Kementerian Koordinator Bidang
psikososial korban bencana sosial Pembangunan Manusia dan
hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu Kebudayaan; Kementerian
(2015: 21,5 ribu). Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas; Kementerian
Keuangan; Kementerian Sosial;
Badan Nasional Penanggulangan
Bencana; Pemerintah Daerah
Provinsi; Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

4.4 Meningkatnya ...
- 10 -
TUJUAN GLOBAL SASARAN GLOBAL SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 INSTANSI PELAKSANA
4.4 Meningkatnya jumlah daerah bencana Kementerian Koordinator Bidang
alam/bencana sosial yang mendapat Pembangunan Manusia dan
pendidikan layanan khusus pada tahun Kebudayaan; Kementerian
2019 menjadi 450 (2015: 100). Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas; Kementerian
Keuangan; Kementerian Sosial;
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan; Pemerintah Daerah
Provinsi; Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

4.5 Menurunnya indeks risiko bencana Kementerian Koordinator Bidang
pada pusat-pusat pertumbuhan yang Pembangunan Manusia dan
berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di Kebudayaan; Kementerian
133 Kabupaten/Kota (2014:169,4). Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas; Kementerian
Keuangan; Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;
Kementerian Sosial; Pemerintah
Daerah Provinsi; Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
II. Menghilangkan ...