1. penanggulangan kemiskinan

823 Pages·2010·5.7 MB·English

II.M-1
RENCANA TINDAK PRIORITAS LINTAS BIDANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Visi/Goal : Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin
Sasaran Pokok : Penurunan tingkat kemiskinan
Indikator : Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan
Target : 8-10% pada akhir 2014
FOKUS PRIORITAS/ SASARAN STRATEGIS TARGET KEMENTERIAN TOTAL ALOKASI
NO (OUTCOME, OUTPUT YANG INDIKATOR PROGRAM / LEMBAGA 2010-2014
KEGIATAN PRIORITAS
DIHARAPKAN) 2010 2014 TERKAIT (Rp Miliar)
Prioritas: Penanggulangan Kemiskinan Outcomes: Meningkatnya pemenuhan
pelayanan dasar dan kualitas kebijakan PK
(affirmative policy )
I. Fokus Prioritas: Peningkatan dan
Penyempurnaan Kualitas Kebijakan
Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga
1. Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan Persentase Penduduk (termasuk seluruh 59 100 Dukungan Manajemen Kemenkes 842,40
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan jaminan kesehatan penduduk miskin) yang memiliki jaminan dan Pelaksanaan Tugas
kesehatan Teknis Lainnya
2. Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Jumlah Puskesmas yang memberikan 8.481 9.000 Pembinaan Upaya Kemenkes 6.447,20
Miskin (Jamkesmas) Penduduk Miskin di Puskesmas pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk Kesehatan
miskin
3. Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Persentase RS yang melayani pasien miskin 75 95 Pembinaan Upaya Kemenkes 24.782,70
Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Bagi Penduduk Miskin di RS peserta program Jamkesmas Kesehatan
4. Pengembangan Kebijakan dan Pembinaan Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan 1. Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan 3,75 19,28 K) Program Kependudukan BKKBN 4.378,15
Kesetaraan ber-KB kemandirian ber-KB melalui 23.500 klinik KS-I) dan rentan lainnya yang mendapatkan dan Keluarga Berencana
pemerintah dan swasta pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500
klinik pemerintah dan swasta (juta)
II.M-2
FOKUS PRIORITAS/ SASARAN STRATEGIS TARGET KEMENTERIAN TOTAL ALOKASI
NO (OUTCOME, OUTPUT YANG INDIKATOR PROGRAM / LEMBAGA 2010-2014
KEGIATAN PRIORITAS
DIHARAPKAN) 2010 2014 TERKAIT (Rp Miliar)
2. Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan 11,9 62,5 K)
KS-I) dan rentan lainnya yang mendapatkan
pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500
klinik KB pemerintah dan swasta (juta)
5. Peningkatan Kemandirian Ber-KB Keluarga Meningkatnya pembinaan dan kemandirian ber- 1. Jumlah PUS anggota kelompok usaha 22.000 330.000 K) Program Keluarga BKKBN 135,72
Pra-S dan KS-11) KB keluarga Pra-S dan KS-1 ekonomi produktif yang menjadi peserta KB Berencana Nasional
mandiri
2. Jumlah mitra kerja yang memberikan 34 170 K)
bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan
kepada kelompok usaha ekonomi produktif
3. Jumlah mitra kerja yang menjadi 3 15 K)
pendamping kelompok usaha ekonomi
produktif
6. Kegiatan Penyediaan Subsidi Pendidikan Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa 2.767.282 3.103.210 Program Pendidikan Kemendiknas 59.599,10
SD/SDLB Berkualitas1) SD/SDLB miskin Taman Kanak-kanak dan
Pendidikan Dasar
7. Kegiatan Penyediaan Subsidi Pendidikan Tercapainya keluasan dan kemerataan akses Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa 966.064 1.195.700 Program Pendidikan Kemendiknas 31.512,20
SMP/SMPLB1) SMP bermutu dan berkesetaraan jender di semua miskin Taman Kanak-kanak dan
kabupaten dan kota Pendidikan Dasar
8. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Tercapainya perluasan dan pemerataan akses Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin 378.783 800.000 Program Pendidikan Kemendiknas 6.530,60
Pendidikan SMA1) pendidikan SMA bermutu, berkesetaraan jender, Menengah
dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di
semua kabupaten dan kota
9. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Tercapainya perluasan dan pemerataan akses Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin 305,535 645,298 Program Pendidikan Kemendiknas 9.243,00
Pendidikan SMK1) pendidikan SMK bermutu, berkesetaraan gender Menengah
dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, di
semua kabupaten dan kota
10. Penyediaan Layanan Kelembagaan1) Tersedianya keluasan dan kemerataan akses PT Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin 65.000 70.000 Program Pendidikan Kemendiknas 5.211,30
yang bermutu dan berdaya saing internasional Menengah
II.M-3
FOKUS PRIORITAS/ SASARAN STRATEGIS TARGET KEMENTERIAN TOTAL ALOKASI
NO (OUTCOME, OUTPUT YANG INDIKATOR PROGRAM / LEMBAGA 2010-2014
KEGIATAN PRIORITAS
DIHARAPKAN) 2010 2014 TERKAIT (Rp Miliar)
11. Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Tersedianya beasiswa miskin MI, MTs, MA 1. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa 640.000 640.000 Program Pendidikan Kemenpag 1.152,00
Bermutu1) miskin MI Islam
2. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa 540.000 540.000 1.944,00
miskin MTs
3. Jumlah siswa miskin penerima beasiswa 320.000 320.000 1.216,00
miskin MA
12. Penyediaan Subsidi Pendidikan Tnggi Islam1) Tersedianya beasiswa mahasiswa miskin Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa 59.538 59.538 Program Pendidikan Kemenpag 788,50
PTA Islam
13. Bantuan Tunai Bersyarat Terlaksananya pemberian bantuan Tunai Jumlah RTSM yang mendapatkan bantuan 816.000 4.506.000 K) Program Perlindungan Kemensos 8.985,00
Bersyarat bagi RTSM (PKH) tunai bersyarat/PKH (RTSM) dan Jaminan Sosial
14. Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, 159.500 26.300 Program Rehabilitasi Kemensos 1.717,11
rehabilitasi sosial bagi anak dan balita telantar, anak cacat dan anak berhadapan dengan Sosial
anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan hukum, dan anak yang membutuhkan
15. Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil 22.040 51.420 Program Rehabilitasi Kemensos 635,06
rehabilitasi sosial bagi lanjut usia telantar dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di Sosial
dalam maupun di luar panti (jiwa)
16. Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan Jumlah penyandang cacat yang berhasil 34.900 75.640 Program Rehabilitasi Kemensos 1.293,72
Cacat rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di Sosial
dalam maupun di luar panti (jiwa)
17. Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan Jumlah korban bencana alam yang berhasil 40.000 247.900 K) Program Perlindungan Kemensos 2.340,22
sosial bagi korban bencana alam dibantu dan dilayani (jiwa) dan Jaminan Sosial
18. Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan Jumlah korban bencana sosial yang berhasil 43.000 266.900 K) Program Perlindungan Kemensos 945,12
sosial bagi korban bencana sosial dibantu dan dilayani (jiwa) dan Jaminan Sosial
19. Penanggulangan Kemiskinan Tersalurkannya bantuan pemberdayaan Tersedianya akses kesempatan kerja dan 12.793 80.028 K) Program Pemberda-yaan Kemensos 2.701,17
masyarakat bagi fakir miskin dalam bentuk berusaha, pelayanan kesehatan dasar dan Sosial
KUBE dan stimulan UEP pendidikan dasar melalui KUBE (kelompok)
Tersedianya akses perumahan dan 6.150 38.420 K)
permukiman melalui Rehabilitasi Sosial
Rumah Tidak Layak Huni (unit)
II.M-4
FOKUS PRIORITAS/ SASARAN STRATEGIS TARGET KEMENTERIAN TOTAL ALOKASI
NO (OUTCOME, OUTPUT YANG INDIKATOR PROGRAM / LEMBAGA 2010-2014
KEGIATAN PRIORITAS
DIHARAPKAN) 2010 2014 TERKAIT (Rp Miliar)
20. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan Tersedianya permukiman dan infrastruktur 2.300 3.720 Program Pemberda-yaan Kemensos 738,19
(KAT) pelayanan sosial dasar bagi warga KAT (unit) Sosial
Pemberian jaminan hidup (KK) 4.270 7.010
21. Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat Penyediaan beras untuk seluruh rumah tangga Jumlah RTS penerima RASKIN (dengan 15 17.500.000 Program Pengembangan Kemenko Kesra/ Perum 11.800,00
miskin (RASKIN) sasaran dengan jumlah yang memadai dalam 1 kg per RTS selama 12 bulan) dan Keserasian Bulog
tahun Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat
22. Pengelolaan Pertanahan Provinsi Terwujudnya redistribusi tanah Terlaksananya redistribusi tanah (bidang) 210.000 1.050.000 K) Program Pengelolaan BPN 912,70
Pertanahan Nasional
23. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Tersedianya pekerjaan untuk sementara waktu 1. Jumlah pengenggur yang mempunyai 24.000 384.000 K) Program Penempatan Kemenakertrans 856,73
Kesempatan Kerja bagi penganggur dan terbangunnya sarana fisik pekerjaan sementara (orang) dan Perluasan
yang dibutuhkan masyarakat Kesempatan Kerja
2. Jumlah kabupataen/kota yang 231 360
menyelenggarakan program pengurangan
pengangguran sementara (kab/kota)
24. Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan · Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke 1. Jumlah pekerja anak yang ditarik dari 3.000 28.200 K) Program perlindungan Kemenakertrans 212,10
dan Penghapusan Pekerja Anak dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan BPTA Tenaga Kerja dan
keterampilan Pengembangan Sistem
· Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada 2. Persentase pekerja anak yang ditarik dari 100 100 Pengawasan
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak BPTA yang dikembalikan ke dunia pendidikan Ketenagkerjaan
dan/atau memperoleh pelatihan keterampilan
II.M-5
FOKUS PRIORITAS/ SASARAN STRATEGIS TARGET KEMENTERIAN TOTAL ALOKASI
NO (OUTCOME, OUTPUT YANG INDIKATOR PROGRAM / LEMBAGA 2010-2014
KEGIATAN PRIORITAS
DIHARAPKAN) 2010 2014 TERKAIT (Rp Miliar)
II. Fokus Prioritas: Menyempurnakan dan
Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan
PNPM Mandiri
25. Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Pemberdayaan masyarakat dan percepatan Jumlah kelurahan/desa yang mendapatkan 8.500 482 Program Pembinaan dan Kemen. PU 5.980,00
dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di pendampingan pemberdayaan sosial Pengembangan
Termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah kelurahan/ kecamatan (PNPM Perkotaan) Infrastruktur
Negara serta Penyelenggaraan Bangunan Permukiman
Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan
Permukiman
26. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pemberdayaan masyarakat dan percepatan 1. Cakupan penerapan PNPM-MP dan 4.791 4.949 Program Pemberdayaan Kemendagri 48.781,30
Perdesaan (PNPM-MP) penanggulangan kemiskinan & pengangguran di Penguatan PNPM (kec) Masyarakat dan
kecamatan dan desa/(PNPM-Perdesaan) Pemerintahan Desa
2. Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan 9 - 39,80
rehabilitasi pasca bencana krisis di Kab. Nias
dan Nias Selatan (kecamatan)
27. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan 237 kecamatan (RISE) 1. Jumlah kecamatan yang dilayani oleh 237 237 Pembinaan dan Kemen. PU 1.188,00
Penyelenggaraan dalam Pengembangan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan Pengembangan
Permukiman sosial Infrastruktur
Permukiman
Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui 2. Jumlah desa tertinggal yang terbangun 3.900 1.226 3.198,00
pembangunan infrastruktur & pemberdayaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman
masyarakat desa (RIS PNPM+PPIP)
28. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, 210 kab/kota (SANIMAS) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah 30 210 K) Program Pembinaan dan Kemen. PU 331,00
Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola dengan sistem on-site (kab/kota) Pengembangan
Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur
Sanitasi Lingkungan Permukiman
29. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, 4.650 desa (PAMSIMAS) Jumlah desa yang terfasilitasi 1.472 4.650 K) Program Pembinaan dan Kemen. PU 4.224,00
Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Pengembangan
Investasi, serta Pengembangan Sistem Infrastruktur
Penyediaan Air Minum Permukiman
II.M-6
FOKUS PRIORITAS/ SASARAN STRATEGIS TARGET KEMENTERIAN TOTAL ALOKASI
NO (OUTCOME, OUTPUT YANG INDIKATOR PROGRAM / LEMBAGA 2010-2014
KEGIATAN PRIORITAS
DIHARAPKAN) 2010 2014 TERKAIT (Rp Miliar)
30. Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian 2 Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan Program Pengelolaan KKP 1.300,61
Masyarakat juta usaha skala mikro di seluruh kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yangb ankable Sumber Daya Laut,
minapolitan pesisir, beroperasinya sarana usaha Pesisir dan Pulau-Pulau
mikro di 300 kabupaten/kota pesisir 1. Pengembangan sarana usaha mikro LKM 100 100 Kecil
(unit)
2. Dana Pemberdayaan Masyarakat 120 120
Desa/PNPM MK (kab/kota)
3. Tenaga pendamping (orang) 480 480
4. Kelompok Usaha Mikro (usaha) 800.000 800.000
31. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Peningkatan realisasi penyaluran kredit program 1. Realisasi penyaluran kredit program untuk 1,5 2,5 Program Dukungan Kementan 4.500,01
(PUAP) dan Penguatan Kelembagaan (KKP-E dan KUR), pembiayaan komersial, pertanian (KKP-E dan KUR) (triliun) Manajemen dan
Ekonomi Perdesaan melalui LM3 pembiayaan syariah, pengembangan sentra usaha Pelaksanaan Tugas
pertanian perdesaan, dan pengembangan Teknis Lainnya
Gapoktan PUAP 2. Realisasi penyaluran pembiayaan Syariah 4 8
dan pembiayaan komersial untuk sektor
pertanian (triliun)
3. Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di 200 200
perdesaan
4. Jumlah Gapoktan PUAP (unit) 10.000 10.000
32. Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Meningkatnya pemulihan dan pertumbuhan sosia Jumlah kab, kec dan desa daerah tertinggal 51 80 Program Percepatan KPDT 2.491,09
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah ekonomi daerah-daerah tertinggal Pembangunan Daerah
Daerah Tertinggal (P2DTK/SPADA) – Tertinggal
2)
PNPM
33. Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Meningkatnya jumlah desa wisata melalui PNPMJumlah desa wisata 200 350 Program Pengembangan Kemenbudpar 406,00
Pariwisata bidang pariwisata Destinasi Pariwisata
III. Fokus Prioritas: Peningkatan Akses Usaha Meningkatnya jangkauan dan jenis a. Jumlah koperasi dan UMKM yang
Mikro dan Kecil kepada Sumberdaya sumberdaya produktif yang sesuai dengan memanfa-atkan sumberdaya finansial dan
Produktif kebutuhan dan perkembangan usaha koperasinon-finansial
dan UMKM
b. Jumlah bank dan lembaga keuangan
non-bank yang melayani nasabah koperasi
c. Volume kredit/pembi-ayaan yang
disalurkan bank dan lembaga keuangan
bukan bank untuk koperasi dan UMKM.
II.M-7
FOKUS PRIORITAS/ SASARAN STRATEGIS TARGET KEMENTERIAN TOTAL ALOKASI
NO (OUTCOME, OUTPUT YANG INDIKATOR PROGRAM / LEMBAGA 2010-2014
KEGIATAN PRIORITAS
DIHARAPKAN) 2010 2014 TERKAIT (Rp Miliar)
34. Dukungan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Tersedianya anggaran penjaminan Kredit Usaha Persentase tersedianya anggaran penjaminan 100 100 Program Penempatan Kemenkeu (Anggaran 10.000,00
(KUR) Rakyat (KUR) KUR Modal Negara Dalam 99)
Rangka Mendukung
Program KUR
35. Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Meningkatnya koordinasi kebijakan Kredit UsahaPersentase rekomendasi kebijakan KUR yang 60 80 Program Koordinasi Menko Perekonomian 3,10
(KUR) Rakyat (KUR) terimplementasikan Kebijakan Bidang
Perekonomian
36. Pemasyarakatan dan pembinaan Terselenggara-nya pemasyarakatan dan 1. Jumlah peserta pemasyarakatan 2.000 10.000 K) Pemberdayaan Koperasi Kemeneg KUKM 13,60
kewirausahaan dan budaya usaha bagi pembinaan kewirausahaan dan budaya usaha kewirausahaan (orang) dan UMKM
masyarakat, termasuk usaha skala mikro dan bagi masyarakat, termasuk usaha skala mikro dan
kecil. kecil.
2. Jumlah pelaku usaha koperasi dan UKM 6.000 K) 8,16
peserta diklat kewirausahaan (orang)
37. Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan Sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan 1. Jumlah peserta peningkatan pemahaman 1.000 5.000 K) Pemberdayaan Koperasi Kemeneg KUKM 2,50
penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi di kalangan masyarakat kelompok dan UMKM
pengelola koperasi, serta calon anggota dan koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi strategis (orang)
kader koperasi. semakin efektif.
2. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan - 7.000 K) 6,00
peningkatan pemahaman koperasi pada SDM
koperasi (orang)
38. Dukungan pengenalan teknologi bagi usaha a. Tersedianya dukungan pengenalan teknologi 1. Jumlah teknologi tepat guna yang - 20 K) Pemberdayaan Koperasi Kemeneg KUKM 10,00
skala mikro dan kecil, tidak terkecuali bagi bagi usaha skala mikro dan kecil, tidak terkecuali dikenalkan kepada usaha mikro dan kecil dan UMKM
sektor informal. bagi sektor informal. (paket kegiatan)
2. Jumlah usaha mikro dan kecil yang 350 1.750 K) 11,75
menerima dukungan teknologi tepat guna
(UMKM)
b. Terpromosinya KUKM yang memiliki produk Pengembangan dan Pelayanan Bisnis KUKM 3.000 15.000 K) 6,00
berkualitas melalui Trading Board (KUKM)
II.M-8
FOKUS PRIORITAS/ SASARAN STRATEGIS TARGET KEMENTERIAN TOTAL ALOKASI
NO (OUTCOME, OUTPUT YANG INDIKATOR PROGRAM / LEMBAGA 2010-2014
KEGIATAN PRIORITAS
DIHARAPKAN) 2010 2014 TERKAIT (Rp Miliar)
39. Perluasan pelayanan kredit/ pembiayaan bank Meningkatnya jangkauan pelayanan 1. Kerja sama pembiayaan yang melibatkan 5 25 K) Pemberdayaan Koperasi Kemeneg KUKM 8,15
bagi koperasi dan UMKM, yang didukung kredit/pembiayaan bank bagi koperasi dan bank dan lembaga keuangan/ pembiayaan dan UMKM
pengem-bangan sinergi dan kerja sama denganUMKM. lainnya (MOU)
lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.
2. Terfasilitasi-nya Lembaga Penjaminan 8 33 K) 15,70
Kredit Daerah (LPKD) yang melakukan co-
guarantee dengan lembaga penjaminan
nasional (Prov)
3. Jumlah Koperasi yang dapat mengakses 100 500 K) 1,75
kredit/ pembiayaan bank melalui linkage
4. Jumlah LKM (koperasi dan BPR) yang 100 500 K) 5,00
melakukan kerjasama pembiayaan dengan
Bank
5. Jumlah Lembaga Penjaminan Kredit 2 12 K) 10,00
Daerah
40. Peningkatan peran lembaga keuangan bukan Meningkatnya kapasitas dan jangkauan lembaga Jumlah lembaga pembiayaan bukan bank yang 100 500 K) Pemberdayaan Koperasi Kemeneg KUKM 13,10
bank, seperti KSP/KJKS, perusahaan modal keuangan bukan bank untuk menyediakan dibentuk - (KSP-KJKS) dan UMKM
ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, pembiayaan usaha bagi koperasi dan UMKM.
pegadaian, dalam mendukung pembiayaan
LMVD 1 5 K)
bagi koperasi dan UMKM, disertai dengan
pengem-bangan jaringan informasinya.
41. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKM. Jumlah LKM yang terdaftar dan terakreditasi 100 500 K) Pemberdayaan Koperasi Kemeneg KUKM 2,50
kualitas layanan lembaga keuangan mikro sesuai ketentuan hukum tentang LKM. dan UMKM
(LKM), termasuk untuk akreditasi dan
sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan 1. Jumlah pengelola LKM yang mengikuti 4.000 K) 4,00
yang berbadan hukum koperasi.
LKM pelatihan.
2. Jumlah SDM Pengelola KSP/KJKS yang 1.200 6.000 K) 5,00
bersertifikat (orang)
3. Jumlah LDP KJK dan TUK yang diperkuat - 8 K) 6,00
(unit)
4. Jumlah Manajer/kepala cabang KJK yang 900 4.500 K) 5,00
diikutkan diklat dan sertifikasi kompetensi
LKM (orang)
II.M-9
FOKUS PRIORITAS/ SASARAN STRATEGIS TARGET KEMENTERIAN TOTAL ALOKASI
NO (OUTCOME, OUTPUT YANG INDIKATOR PROGRAM / LEMBAGA 2010-2014
KEGIATAN PRIORITAS
DIHARAPKAN) 2010 2014 TERKAIT (Rp Miliar)
42. Peningkatan peran Pemda, BUMN dan 1. Meningkatnya penyediaan pembiayaan bagi 1. Meningkatnya penyediaan pembiayaan 7 33 K) Pemberdayaan Koperasi Kemeneg KUKM 5,00
lembaga swadaya masyarakat dalam koperasi dan UMKM yang didukung peran bagi koperasi dan UMKM yang didukung dan UMKM
penyediaan dukungan pembiayaan bagi Pemda, BUMN dan lembaga swadaya peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya
koperasi dan UMKM, yang didukung masyarakat. masyarakat (Provinsi)
penyelarasannya dengan program-program
pembiayaan nasional bagi koperasi dan 2. Jumlah UMKM yang diseleksi untuk 80.000 K) 14,00
UMKM mendaspatkan pembiayaan melalui sertifikasi
tanah
3. Persentase UMKM yang dibina setelah 20 15 1,50
mendapatkan sertifikasi tanah
2. Meningkatnya Jumlah koperasi dan UMKM Jumlah koperasi dan UMKM yang sudah 50 250 K) Pemberdayaan Koperasi Kemeneg KUKM 7,50
yang sudah memanfaat-kan pembiayaan yang memanfaatkan pembiayaan yang disediakan dan UMKM
disediakan melalui dukungan/ program Pemda, melalui dukungan/program Pemda, BUMN
BUMN (PKBL), CSR dan lembaga swadaya (PKBL), CSR dan lembaga swadaya
masyarakat. masyarkat -
Junlah koperasi
- Jumlah UMKM 500 2.500 K)
43. Penyediaan skim-skim pembiayaan yang Tersedianya skim-skim pembiayaan khusus yang Jenis-jenis skim pembiayaan khusus bagi 5 25 K) Pemberdayaan Koperasi Kemeneg KUKM 25,00
sesusai dengan kebutuhan dan kapasitas usaha sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas usaha usaha mikro (jenis skim) dan UMKM
mikro, seperti dana bergulir, bantuan sosial mikro.
tanggung renteng, dan sistem penjaminan
kredit. Pelaku usaha mikro/keperasi yang 2.600 7.900 K) 395,00
mendapatkan bantuan dana
III. Fokus Prioritas: Peningkatan Sinkronisasi Outcomes: Menigkatnya efektifitas
dan Efektivitas Koordinasi pelaksanaan program PK di daerah
Penanggulangan Kemiskinan serta
Harmonisasi antar Pelaku
44. Koordinasi Pengarusutamaan Kebijakan dan Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, 1. Jumlah kegiatan dan koordinasi kebijakan, 10 Program Koordinasi Kemenko Kesra 15,14
Anggaran Penanggulangan Kemiskinan kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan sinkronisasi pelaksanaan, kajian kebijakan, Pengembangan
penanggulangan kemiskinan di bidang pemantauan dan evaluasi penanggulangan Kebijakan Kesejahteraan
pengarusutamaan kebijakan dan anggaran kemiskinan di bidang pengarusutamaan Rakyat
kebijakan dan anggaran
II.M-10
FOKUS PRIORITAS/ SASARAN STRATEGIS TARGET KEMENTERIAN TOTAL ALOKASI
NO (OUTCOME, OUTPUT YANG INDIKATOR PROGRAM / LEMBAGA 2010-2014
KEGIATAN PRIORITAS
DIHARAPKAN) 2010 2014 TERKAIT (Rp Miliar)
45. Koordinasi Penguatan Kelembagaan TKPK Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, 1. Jumlah dan persentase hasil kegiatan 12 Program Koordinasi Kemenko Kesra 13,46
kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan koordinasi kelembagaan TKPK Pengembangan
penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan Kebijakan Kesejahteraan
kelembagaan TKPK Rakyat
2. Jumlah dan persentase hasil kegiatan
koordinasi pengendalian pelaksanaan program
penanggulangan kemsikinan
46. Koordinasi Penguatan Masyarakat dan Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, 1. Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan 8 Program Koordinasi Kemenko Kesra 7,56
Kawasan kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan kebijakan program pemberdayaan masyarakat Pengembangan
penanggulangan kemiskinan di bidang penguaran Kebijakan Kesejahteraan
masyarakat dan kawasan Rakyat
2. Jumlah sinkronisasi kebijkan program
pemberdayaan masyarakat di bidang
penguatan masyarakat dan kawasan
47. Koordinasi Urusan Kelembagaan dan Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, Jumlah kegiatan dan persetnase pelaksanaan 5 Program Koordinasi Kemenko Kesra 17,13
Kemitraan kajian sera pemantauan dan evaluasi kebijakan rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan
penanggulangan kemiskinan di bidang kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kebijakan Kesejahteraan
kelembagaan dan kemitraan bidang kelembagaan dan kemitraan Rakyat
48. Koordinasi Urusan Keuangan Mikro dan Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, 1. Jumlah pengusaha mirko yang telah 8 Program Koordinasi Kemenko Kesra 7,10
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan mendapatkan kredit modal usaha Pengembangan
penanggulangan kemiskinan di bidang keuangan Kebijakan Kesejahteraan
mikro dan pemanfaatan TTG Rakyat
2. Jumlah kegiatan/lembaga hasil sinkronisasi
pengembangan akses sumber pendanaan bagi
usaha mikro